Mamuju (ANTARA) - PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Proyek Ketenagalistrikan (UP2K) Provinsi Sulawesi Barat telah membangun infrastruktur listrik di 64 lokasi di Provinsi Sulbar.
Manajer PLN UP2K Sulbar Ruli Rizaluddin saat pertemuan dengan Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulbar Amir di Mamuju, Rabu, mengatakan pembangunan infrastruktur listrik di 64 lokasi, sebagai langkah konkret memperluas jangkauan pelayanan listrik.
"Tahun ini, kami telah membangun infrastruktur listrik di 64 lokasi. Hal ini sebagai langkah konkret untuk memperluas jangkauan pelayanan listrik," kata Ruli Rizaluddin.
Ia menyampaikan bahwa pihaknya juga melaksanakan program prioritas, yakni upaya menerangi 23 desa di Sulbar yang belum memiliki akses listrik PLN serta beberapa lokasi dusun yang belum menikmati listrik dari jaringan eksisting PLN.
"Target tahun depan adalah melibatkan lebih banyak desa yang masih belum berlistrik, dengan harapan dapat mencapai pencapaian 100 persen rasio desa berlistrik di Sulbar," ujar Ruli Rizaluddin.
Ia menyampaikan bahwa kendala yang dihadapi dalam pembangunan infrastruktur listrik tersebut, di antaranya perizinan untuk pembangunan jaringan listrik yang harus melewati kawasan hutan lindung.
Sehingga, Ruli Rizaluddin mengharapkan kerja sama dari Dinas ESDM Sulbar untuk bersama-sama menyelesaikan permasalahan tersebut, melalui koordinasi di Balai Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup.
Sedangkan, tantangan signifikan saat ini, tambahnya, adalah pemadaman bergilir yang melanda seluruh wilayah Sulawesi.
Hal tersebut kata Ruli Rizaluddin karena berkurangnya debit air di beberapa pembangkit energi baru terbarukan (EBT).
Sehingga Ruli Rizaluddin berharap pemerintah dan PLN dapat mengoptimalkan potensi pembangkit listrik EBT, khususnya di wilayah Sulbar yang memiliki potensi EBT yang besar dan beragam.
"Dengan demikian, diharapkan dapat mengatasi kendala pemadaman bergilir dan mengamankan pasokan listrik bagi masyarakat Sulbar," katanya.
PLN, lanjutnya, akan terus memberikan dukungan penuh terhadap program pemerintah daerah dalam upaya menerangi wilayah Sulbar, yang mencakup pelaksanaan program listrik gratis bagi masyarakat miskin, pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terpadu di Desa Leleling Kabupaten Mamuju.
Serta tambahnya, Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Desa Sandapang, Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Mamuju, yang dilaksanakan tahun ini.
"Dengan langkah-langkah tersebut, Pemprov Sulbar dan PT PLN berkomitmen berperan aktif dalam mendukung akses listrik yang lebih luas, berkelanjutan dan menyeluruh di wilayah Sulbar," ujar Ruli Rizaluddin.
Sementara Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulbar Amir menyampaikan keprihatinannya terhadap permasalahan pemadaman listrik dan menyoroti dampak negatifnya terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat dan perekonomian di Provinsi Sulbar.
Ia meminta PT PLN untuk segera menyelesaikan permasalahan tersebut dengan harapan dapat mengoptimalkan potensi listrik EBT yang mencapai 1.400 MW di Sulbar, sesuai hasil kajian Dewan Energi Nasional dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN).
Ia juga berharap revisi RUPTL yang sedang dilakukan oleh pemerintah pusat bersama PLN dapat mencakup potensi listrik EBT Sulbar.
Dinas ESDM tambahnya, siap memberikan dukungan penuh terhadap rencana PLN untuk membangun dan mengolah Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di pulau-pulau yang ada di wilayah Sulbar.
"Hal ini diharapkan dapat memberikan akses listrik yang lebih baik kepada masyarakat, terutama di wilayah kepulauan dan menjadi langkah positif dalam mendukung keberlanjutan penyediaan listrik di Sulbar," ujar Amir.
Terkait perizinan penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan jaringan listrik, Amir menyampaikan, pihaknya berupaya memberikan dukungan sesuai kewenangan dan akan berkoordinasi dengan Balai Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup yang memiliki otoritas tersebut.
Manajer PLN UP2K Sulbar Ruli Rizaluddin saat pertemuan dengan Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulbar Amir di Mamuju, Rabu, mengatakan pembangunan infrastruktur listrik di 64 lokasi, sebagai langkah konkret memperluas jangkauan pelayanan listrik.
"Tahun ini, kami telah membangun infrastruktur listrik di 64 lokasi. Hal ini sebagai langkah konkret untuk memperluas jangkauan pelayanan listrik," kata Ruli Rizaluddin.
Ia menyampaikan bahwa pihaknya juga melaksanakan program prioritas, yakni upaya menerangi 23 desa di Sulbar yang belum memiliki akses listrik PLN serta beberapa lokasi dusun yang belum menikmati listrik dari jaringan eksisting PLN.
"Target tahun depan adalah melibatkan lebih banyak desa yang masih belum berlistrik, dengan harapan dapat mencapai pencapaian 100 persen rasio desa berlistrik di Sulbar," ujar Ruli Rizaluddin.
Ia menyampaikan bahwa kendala yang dihadapi dalam pembangunan infrastruktur listrik tersebut, di antaranya perizinan untuk pembangunan jaringan listrik yang harus melewati kawasan hutan lindung.
Sehingga, Ruli Rizaluddin mengharapkan kerja sama dari Dinas ESDM Sulbar untuk bersama-sama menyelesaikan permasalahan tersebut, melalui koordinasi di Balai Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup.
Sedangkan, tantangan signifikan saat ini, tambahnya, adalah pemadaman bergilir yang melanda seluruh wilayah Sulawesi.
Hal tersebut kata Ruli Rizaluddin karena berkurangnya debit air di beberapa pembangkit energi baru terbarukan (EBT).
Sehingga Ruli Rizaluddin berharap pemerintah dan PLN dapat mengoptimalkan potensi pembangkit listrik EBT, khususnya di wilayah Sulbar yang memiliki potensi EBT yang besar dan beragam.
"Dengan demikian, diharapkan dapat mengatasi kendala pemadaman bergilir dan mengamankan pasokan listrik bagi masyarakat Sulbar," katanya.
PLN, lanjutnya, akan terus memberikan dukungan penuh terhadap program pemerintah daerah dalam upaya menerangi wilayah Sulbar, yang mencakup pelaksanaan program listrik gratis bagi masyarakat miskin, pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terpadu di Desa Leleling Kabupaten Mamuju.
Serta tambahnya, Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Desa Sandapang, Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Mamuju, yang dilaksanakan tahun ini.
"Dengan langkah-langkah tersebut, Pemprov Sulbar dan PT PLN berkomitmen berperan aktif dalam mendukung akses listrik yang lebih luas, berkelanjutan dan menyeluruh di wilayah Sulbar," ujar Ruli Rizaluddin.
Sementara Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulbar Amir menyampaikan keprihatinannya terhadap permasalahan pemadaman listrik dan menyoroti dampak negatifnya terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat dan perekonomian di Provinsi Sulbar.
Ia meminta PT PLN untuk segera menyelesaikan permasalahan tersebut dengan harapan dapat mengoptimalkan potensi listrik EBT yang mencapai 1.400 MW di Sulbar, sesuai hasil kajian Dewan Energi Nasional dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN).
Ia juga berharap revisi RUPTL yang sedang dilakukan oleh pemerintah pusat bersama PLN dapat mencakup potensi listrik EBT Sulbar.
Dinas ESDM tambahnya, siap memberikan dukungan penuh terhadap rencana PLN untuk membangun dan mengolah Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di pulau-pulau yang ada di wilayah Sulbar.
"Hal ini diharapkan dapat memberikan akses listrik yang lebih baik kepada masyarakat, terutama di wilayah kepulauan dan menjadi langkah positif dalam mendukung keberlanjutan penyediaan listrik di Sulbar," ujar Amir.
Terkait perizinan penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan jaringan listrik, Amir menyampaikan, pihaknya berupaya memberikan dukungan sesuai kewenangan dan akan berkoordinasi dengan Balai Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup yang memiliki otoritas tersebut.