Makassar (ANTARA) - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) melalui Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) menyusun pedoman layanan komunikasi krisis nasional terintegrasi.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Kominfo-SP) Sulsel A Winarno Eka Putra dalam keterangannya di Makassar, Selasa, berharap pemerintah kabupaten/kota se-Sulsel, khususnya diskominfo, sadar pentingnya pedoman layanan komunikasi krisis nasional sebagai landasan krusial menanggapi dan mengelola situasi darurat yang dapat mempengaruhi stabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
"Pedoman layanan komunikasi krisis nasional yang terintegrasi sebagai hal yang sangat penting dalam menghadapi situasi darurat yang mungkin akan terjadi kedepannya," ujarnya.
Komunikasi krisis, sambungnya, bukan semata-mata tentang penyebaran informasi semata, melainkan juga pengelolaan persepsi, pemeliharaan stabilitas, dan pembangunan kepercayaan masyarakat.
Pedoman yang sedang disusun, kata dia, diharapkan mampu menyampaikan informasi yang akurat, tepat waktu, dan terpercaya, dalam situasi yang memerlukan respons cepat dan koordinasi yang efektif.
Melalui konsultasi publik, ia berharap pandangan serta masukan menjadi fondasi kuat dalam menyusun pedoman komunikasi krisis agar tidak sekadar menjadi dokumen, melainkan menjadi instrumen yang efektif dalam mendukung upaya pencegahan, respons, dan pemulihan dalam menghadapi situasi darurat yang mungkin terjadi di masa depan.
Ia menambahkan konsultasi publik ini menjadi bukti nyata dari komitmen pemerintah dalam melibatkan seluruh pihak terkait untuk memastikan pedoman ini mencakup berbagai aspek yang relevan dalam menanggapi berbagai jenis krisis.
Sementara itu Direktur Tata Kelola Kemitraan dan Komunikasi Publik Kemenkominfo Hasyim Gautama menjelaskan pedoman komunikasi krisis menjadi sangat krusial karena menyangkut kepercayaan masyarakat dalam menghadapi situasi darurat atau krisis pada masa tahun politik dan era digitalisasi saat ini.
Pengelolaan komunikasi krisis ini menjadi sangat krusial karena ini menyangkut kepercayaan masyarakat, apalagi saat ini tahun politik dan partisipasi publik yang akan tinggi.
"Sehingga kita harus menjaga reputasi pemerintah dan apalagi era digitalisasi ini menuntut kita memberikan respon yang cepat kepada publik," ucapnya.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Kominfo-SP) Sulsel A Winarno Eka Putra dalam keterangannya di Makassar, Selasa, berharap pemerintah kabupaten/kota se-Sulsel, khususnya diskominfo, sadar pentingnya pedoman layanan komunikasi krisis nasional sebagai landasan krusial menanggapi dan mengelola situasi darurat yang dapat mempengaruhi stabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
"Pedoman layanan komunikasi krisis nasional yang terintegrasi sebagai hal yang sangat penting dalam menghadapi situasi darurat yang mungkin akan terjadi kedepannya," ujarnya.
Komunikasi krisis, sambungnya, bukan semata-mata tentang penyebaran informasi semata, melainkan juga pengelolaan persepsi, pemeliharaan stabilitas, dan pembangunan kepercayaan masyarakat.
Pedoman yang sedang disusun, kata dia, diharapkan mampu menyampaikan informasi yang akurat, tepat waktu, dan terpercaya, dalam situasi yang memerlukan respons cepat dan koordinasi yang efektif.
Melalui konsultasi publik, ia berharap pandangan serta masukan menjadi fondasi kuat dalam menyusun pedoman komunikasi krisis agar tidak sekadar menjadi dokumen, melainkan menjadi instrumen yang efektif dalam mendukung upaya pencegahan, respons, dan pemulihan dalam menghadapi situasi darurat yang mungkin terjadi di masa depan.
Ia menambahkan konsultasi publik ini menjadi bukti nyata dari komitmen pemerintah dalam melibatkan seluruh pihak terkait untuk memastikan pedoman ini mencakup berbagai aspek yang relevan dalam menanggapi berbagai jenis krisis.
Sementara itu Direktur Tata Kelola Kemitraan dan Komunikasi Publik Kemenkominfo Hasyim Gautama menjelaskan pedoman komunikasi krisis menjadi sangat krusial karena menyangkut kepercayaan masyarakat dalam menghadapi situasi darurat atau krisis pada masa tahun politik dan era digitalisasi saat ini.
Pengelolaan komunikasi krisis ini menjadi sangat krusial karena ini menyangkut kepercayaan masyarakat, apalagi saat ini tahun politik dan partisipasi publik yang akan tinggi.
"Sehingga kita harus menjaga reputasi pemerintah dan apalagi era digitalisasi ini menuntut kita memberikan respon yang cepat kepada publik," ucapnya.