Makassar (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama BKKN setempat menggunakan Buku Pedoman Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku bekerja sama dengan UNICEF Indonesia, Tanoto Foundation, dan Yayasan Jenewa Madani untuk mendorong percepatan penurunan stunting.
“Prevalensi stunting secara nasional di Indonesia turun dari 24,4 persen pada tahun 2021 menjadi 21,6 persen pada tahun 2022 berdasarkan hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022. Namun target pemerintah sesuai arahan Presiden Joko Widodo adalah mencapai penurunan hingga 14,4 persen tahun 2024,” kata Pejabat Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin di Makassar, Minggu.
Berkaitan dengan hal tersebut perlu kerja sama lintas sektor antara pemerintah pusat dan daerah, pihak swasta, serta terutama masyarakat di 10 besar provinsi dengan prevalensi stunting tertinggi, termasuk Sulawesi Selatan salah satunya dengan angka 27,2 persen.
Dia mengatakan, untuk penurunan angka prevalensi di Sulsel, lanjut dia, sudah ada buku pedoman berjudul Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku (KPP) dalam Percepatan Penurunan Stunting oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bekerja sama dengan UNICEF Indonesia, Tanoto Foundation, dan Yayasan Jenewa Madani Indonesia di Makassar .
Menurut dia, untuk mendukung target nasional penurunan prevalensi stunting pada anak dengan fokus pada promosi perubahan perilaku terkait pemberian gizi yang positif.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Sulawesi Selatan Shodiqin mengatakan, gagal menggencarkan penurunan stunting melalui pendekatan keluarga dan kemitraan.
“Salah satu upaya tersebut dengan mengukuhkan para pejabat sebagai Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS),” kata Shodiqin.
Sebagai gambaran, lanjut dia, Penjabat (Pj) Bupati Sinjai TR Fahsul Falah bersama Pj Ketua TP PKK Kabupaten Sinjai Cut Resmiati baru-baru ini diresmikan sebagai Bapak/Bunda Asuh Anak Stunting (BAAS) Kabupaten Sinjai.
Dengan menjadi BAAS diharapkan dapat diikuti jajaran Pemkab Sinjai agar lebih banyak lagi yang peduli pada anak-anak yang rentan stunting.
Selain itu, juga digelar peluncuran Dapur Sehat Atasi Stunting (Dashat) di Kabupaten Sinjai sebagai upaya memberikan nutrisi yang baik kepada anak untuk mencegah stunting.
Berdasarkan data BKKBN Sulsel diketahui, data angka stunting di Kabupaten Sinjai pada dasarnya sudah mengalami penurunan dari 30,1 persen menjadi 29,4 persen.
Namun diakui hal itu masih cukup tinggi berada di atas angka prevalensi nasional, karena itu mudah-mudah melalui peluncuran Dashat dan pengukuhan BAAS ini angka prevalensi stunting dapat segera diturunkan.
“Khusus angka prevalensi Sulsel sendiri baru turun sekitar 0,2 persen dari 27,4 persen pada tahun 2022 menjadi 27,2 persen. Kondisi ini karena adanya pengaruh dari faktor lingkungan misalnya sanitasi atau akses mendapatkan air bersih,” jelas Shodiqin.
“Prevalensi stunting secara nasional di Indonesia turun dari 24,4 persen pada tahun 2021 menjadi 21,6 persen pada tahun 2022 berdasarkan hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022. Namun target pemerintah sesuai arahan Presiden Joko Widodo adalah mencapai penurunan hingga 14,4 persen tahun 2024,” kata Pejabat Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin di Makassar, Minggu.
Berkaitan dengan hal tersebut perlu kerja sama lintas sektor antara pemerintah pusat dan daerah, pihak swasta, serta terutama masyarakat di 10 besar provinsi dengan prevalensi stunting tertinggi, termasuk Sulawesi Selatan salah satunya dengan angka 27,2 persen.
Dia mengatakan, untuk penurunan angka prevalensi di Sulsel, lanjut dia, sudah ada buku pedoman berjudul Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku (KPP) dalam Percepatan Penurunan Stunting oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bekerja sama dengan UNICEF Indonesia, Tanoto Foundation, dan Yayasan Jenewa Madani Indonesia di Makassar .
Menurut dia, untuk mendukung target nasional penurunan prevalensi stunting pada anak dengan fokus pada promosi perubahan perilaku terkait pemberian gizi yang positif.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Sulawesi Selatan Shodiqin mengatakan, gagal menggencarkan penurunan stunting melalui pendekatan keluarga dan kemitraan.
“Salah satu upaya tersebut dengan mengukuhkan para pejabat sebagai Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS),” kata Shodiqin.
Sebagai gambaran, lanjut dia, Penjabat (Pj) Bupati Sinjai TR Fahsul Falah bersama Pj Ketua TP PKK Kabupaten Sinjai Cut Resmiati baru-baru ini diresmikan sebagai Bapak/Bunda Asuh Anak Stunting (BAAS) Kabupaten Sinjai.
Dengan menjadi BAAS diharapkan dapat diikuti jajaran Pemkab Sinjai agar lebih banyak lagi yang peduli pada anak-anak yang rentan stunting.
Selain itu, juga digelar peluncuran Dapur Sehat Atasi Stunting (Dashat) di Kabupaten Sinjai sebagai upaya memberikan nutrisi yang baik kepada anak untuk mencegah stunting.
Berdasarkan data BKKBN Sulsel diketahui, data angka stunting di Kabupaten Sinjai pada dasarnya sudah mengalami penurunan dari 30,1 persen menjadi 29,4 persen.
Namun diakui hal itu masih cukup tinggi berada di atas angka prevalensi nasional, karena itu mudah-mudah melalui peluncuran Dashat dan pengukuhan BAAS ini angka prevalensi stunting dapat segera diturunkan.
“Khusus angka prevalensi Sulsel sendiri baru turun sekitar 0,2 persen dari 27,4 persen pada tahun 2022 menjadi 27,2 persen. Kondisi ini karena adanya pengaruh dari faktor lingkungan misalnya sanitasi atau akses mendapatkan air bersih,” jelas Shodiqin.