Makassar (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan fokus dalam upaya percepatan penurunan stunting di daerah itu.
Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel Jufri Rahman dalam keterangannya di Makassar, Selasa, mengatakan, banyak hal yang sudah dilakukan secara terstruktur di semua level, seperti pendekatan sosial kultural, intervensi gizi, kelembagaan, dan komitmen yang diharapkan mampu menurunkan angka stunting di 2025.
Pemprov Sulsel bekerja sama dengan Perwakilan BKKBN Provinsi Sulsel juga mengembangkan inovasi, yaitu aplikasi Inovasi Zero Stunting atau Inzting Sulsel. Aplikasi ini menjadi sarana dalam melakukan pemantauan dan evaluasi intervensi stunting yang dilakukan pemerintah daerah dan lintas sektor.
Melalui Inzting Sulsel, katanya, data dan informasi stunting dapat tersedia dan dapat menjadi dasar pemerintah daerah dalam pengambilan kebijakan intervensi penanganan stunting di Sulsel.
Jufri Rahman menjelaskan, berdasarkan hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023, angka prevalensi stunting mencapai 27,4 persen, masuk 10 besar tertinggi secara nasional. Jika dibandingkan pada 2022 angkanya mencapai 27,2 persen, ada kenaikan 0,2 persen.
"Sehingga capaiannya boleh dikatakan masih stagnan di angka 27 persen," kata Jufri Rahman dalam kegiatan Konsolidasi Perencanaan dan Penganggaran (Koren II) Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2025.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala BKKBN Dr Sundoyo, mengatakan, penyusunan anggaran 2025 memiliki makna yang berbeda. Ini adalah penyusunan anggaran yang sangat strategis, karena 2025 adalah tahun dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Panjang.
"Undang-undangnya sudah disetujui oleh DPR dan bahkan sudah diundangkan ada Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024. Sebentar lagi akan keluar visi misi presiden terpilih yang itu juga nanti akan dimasukkan ke dalam RPJMN yang nanti bapak ibu akan susun dengan Renstra (Rencana Strategis), maka penyusunan anggaran di 2025 adalah mengacu pada hal tersebut," ungkapnya.
Kegiatan tersebut juga dihadiri Kepala BKKBN Periode 2019-2024 Dr (HC) dr Hasto Wardoyo, pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pimpinan Tinggi Pratama BKKBN dan Kementerian Lembaga terkait, Sestama BKKBN Tavip Agus Rayanto, Kepala BKKBN Sulsel Shodiqin, Sekretaris Badan Perwakilan BKKBN Provinsi se-Indonesia, dan Tim Perencana BKKBN Pusat dan Provinsi.
