Mamuju (ANTARA) - Para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat (Sulbar) menandatangani pakta integritas dan perjanjian kinerja tahun 2024 sebagai komitmen untuk lebih baik dibanding tahun sebelumnya.
Penjabat (Pj) Gubernur Sulbar Zudan Arif Fakrulloh, di Mamuju, Rabu, mengatakan, melalui Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja (PI-PK) terjadi kesepakatan bersama untuk program yang akan dikerjakan selama 365 hari ke depan.
Adapun program tersebut, lanjutnya, merawat dan mengurus rakyat dengan tujuan agar masyarakat sejahtera, senang, dan berbahagia.
"Itulah esensi pemerintahan. Untuk mengurus masyarakat agar sejahtera senang dan berbahagia, kita atur internal organisasi kita dulu," ucapnya.
Setelah meneken PI-PK, kata dia, pimpinan OPD diharapkan kembali perkuat konsolidasi internal guna menyamakan frekuensi dalam menyelesaikan berbagai tantangan, termasuk tugas mencerdaskan kehidupan bangsa.
"Mencerdaskan kehidupan bangsa itu bukan hanya tugas Dinas Pendidikan, tetapi tugas kita semua," ujar Zudan.
Pemprov Sulbar sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, kata dia, bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan sehingga penting bagi setiap OPD rutin berkomunikasi dengan kabupaten dalam memajukan setiap sektor.
Ia juga berharap setiap OPD bekerja lebih maksimal dengan manfaatkan waktu yang ada untuk membuahkan karya besar untuk masyarakat.
"Tolong dioptimalkan waktu yang ada. Mari kita berkarya lebih besar pada 2024, keterbatasan fiskal banyak peluang yang bisa kita maksimal dengan berbagai instrumen yang kita miliki," ucap Zudan Arif Fakrulloh.
Sebelumnya pada Selasa (2/1) ia berkunjung ke sejumlah OPD di lingkup Pemprov Sulbar pada hari pertama kerja pasca-libur Natal dan tahun baru. Selain konsolidasi, kunjungan Pj Gubernur Sulbar itu mengecek kehadiran ASN dan menemukan masih menemukan ada beberapa pegawai yang tidak hadir pada hari pertama kerja tahun 2024.
"Saya ingatkan kepada para pimpinan OPD agar mencari dan menegur pegawainya yang tidak hadir pada hari pertama kerja karena sudah cukup liburnya beberapa hari," ucapnya.
Penjabat (Pj) Gubernur Sulbar Zudan Arif Fakrulloh, di Mamuju, Rabu, mengatakan, melalui Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja (PI-PK) terjadi kesepakatan bersama untuk program yang akan dikerjakan selama 365 hari ke depan.
Adapun program tersebut, lanjutnya, merawat dan mengurus rakyat dengan tujuan agar masyarakat sejahtera, senang, dan berbahagia.
"Itulah esensi pemerintahan. Untuk mengurus masyarakat agar sejahtera senang dan berbahagia, kita atur internal organisasi kita dulu," ucapnya.
Setelah meneken PI-PK, kata dia, pimpinan OPD diharapkan kembali perkuat konsolidasi internal guna menyamakan frekuensi dalam menyelesaikan berbagai tantangan, termasuk tugas mencerdaskan kehidupan bangsa.
"Mencerdaskan kehidupan bangsa itu bukan hanya tugas Dinas Pendidikan, tetapi tugas kita semua," ujar Zudan.
Pemprov Sulbar sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, kata dia, bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan sehingga penting bagi setiap OPD rutin berkomunikasi dengan kabupaten dalam memajukan setiap sektor.
Ia juga berharap setiap OPD bekerja lebih maksimal dengan manfaatkan waktu yang ada untuk membuahkan karya besar untuk masyarakat.
"Tolong dioptimalkan waktu yang ada. Mari kita berkarya lebih besar pada 2024, keterbatasan fiskal banyak peluang yang bisa kita maksimal dengan berbagai instrumen yang kita miliki," ucap Zudan Arif Fakrulloh.
Sebelumnya pada Selasa (2/1) ia berkunjung ke sejumlah OPD di lingkup Pemprov Sulbar pada hari pertama kerja pasca-libur Natal dan tahun baru. Selain konsolidasi, kunjungan Pj Gubernur Sulbar itu mengecek kehadiran ASN dan menemukan masih menemukan ada beberapa pegawai yang tidak hadir pada hari pertama kerja tahun 2024.
"Saya ingatkan kepada para pimpinan OPD agar mencari dan menegur pegawainya yang tidak hadir pada hari pertama kerja karena sudah cukup liburnya beberapa hari," ucapnya.