Mamuju (ANTARA Sulbar) - Akademisi Universitas Tomakaka (Unika) Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat meminta agar penegakan hukum tidak dipolitisir jelang Pemilu 2014.
"Kita berharap agar penegakan hukum di Mamuju ibukota Provinsi Sulbar, seperti penindakan kasus korupsi tidak dipolitisir jelang Pemilu 2014," kata akademis Universitas Tomakaka, Rahmat Idrus SH MSi, pada dialog yang digelar Media Rakyat Sulbar bertema penegakan hukum ditahun politik di Mamuju, Kamis.
Ia mengatakan, hukum dan politik sesuatu yang tak bisa dipisahkan, dalam setiap prosesnya, keduanya selalu saling berhubungan, namun bukan berarti hukum harus terus menerus dipolitisir untuk kepentingan politik seperti pada saat jelang Pemilu 2014 nanti.
"Jangan, karena mau menang di Pemilu kemudian menyerang kandidat lainnya dengan kasus korupsi, tentunya itu tidak baik, karena penegakan hukum bukan untuk kepentingan seluruh masyarakat untuk keadilan hukum, tetapi karena kepentingan politik atau golongan tertentu," kata Rahmat Idrus SH MSi yang juga menjabat Dekan Fakultas Hukum Unika,.
Oleh karena itu ia juga berharap agar penegak hukum seperti Kejaksaan di Mamuju, menjaga integritasnya, dengan tidak diarahkan untuk kepentingan politik dalam menyelesaikan kasus korupsi.
"Kita juga berharap agar tidak ada tebang pilih kasus korupsi, korupsi harus ditegakkan tanpa pandang bulu demi masa depan hukum dibangsa ini yang lebih baik, penegakan hukum jangan hanya menyeret koruptor yang merugikan keuangan negara dalam jumlah kecil sementara koruptor besar bebas berkeliaran," katanya.
Ia menilai penegakan hukum di Sulbar belum maksimal, dan masih banyak kasus korupsi yang perlu diusut tuntas dalam skala besar merugikan keuangan negara. ES Syafei
"Kita berharap agar penegakan hukum di Mamuju ibukota Provinsi Sulbar, seperti penindakan kasus korupsi tidak dipolitisir jelang Pemilu 2014," kata akademis Universitas Tomakaka, Rahmat Idrus SH MSi, pada dialog yang digelar Media Rakyat Sulbar bertema penegakan hukum ditahun politik di Mamuju, Kamis.
Ia mengatakan, hukum dan politik sesuatu yang tak bisa dipisahkan, dalam setiap prosesnya, keduanya selalu saling berhubungan, namun bukan berarti hukum harus terus menerus dipolitisir untuk kepentingan politik seperti pada saat jelang Pemilu 2014 nanti.
"Jangan, karena mau menang di Pemilu kemudian menyerang kandidat lainnya dengan kasus korupsi, tentunya itu tidak baik, karena penegakan hukum bukan untuk kepentingan seluruh masyarakat untuk keadilan hukum, tetapi karena kepentingan politik atau golongan tertentu," kata Rahmat Idrus SH MSi yang juga menjabat Dekan Fakultas Hukum Unika,.
Oleh karena itu ia juga berharap agar penegak hukum seperti Kejaksaan di Mamuju, menjaga integritasnya, dengan tidak diarahkan untuk kepentingan politik dalam menyelesaikan kasus korupsi.
"Kita juga berharap agar tidak ada tebang pilih kasus korupsi, korupsi harus ditegakkan tanpa pandang bulu demi masa depan hukum dibangsa ini yang lebih baik, penegakan hukum jangan hanya menyeret koruptor yang merugikan keuangan negara dalam jumlah kecil sementara koruptor besar bebas berkeliaran," katanya.
Ia menilai penegakan hukum di Sulbar belum maksimal, dan masih banyak kasus korupsi yang perlu diusut tuntas dalam skala besar merugikan keuangan negara. ES Syafei