Makassar (ANTARA) - Kepala Badan Karantina Indonesia (Barantin) Sahat M Panggabean mendorong penuh program Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) melalui penguatan sumber daya manusia dan digitalisasi layanan perkarantinaan di Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar.
"Dari awal Badan Karantina Indonesia sudah aktif dan berkomitmen dalam aksi Stranas PK, tidak hanya aktif tetapi kami juga termasuk yang di awal berkolaborasi dengan instansi terkait membuat sistem dalam pembentukan zona hijau pelabuhan dan digitalisasi layanan karantina baik lingkup nasional maupun dengan negara tujuan ekspor dan impor," ujarnya di depan sivitas akademika Unhas, di Makassar, Kamis.
Sahat menjelaskan Stranas PK adalah arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi dalam melaksanakan aksi pencegahan korupsi di Indonesia, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2018 yang memuat fokus dan sasaran sehingga pencegahan korupsi dapat dilaksanakan dengan lebih terfokus, terukur dan berdampak.
Ia menyatakan bahwa fungsi Barantin dalam perlindungan sumber daya hayati akan selalu dikolaborasikan dengan kepentingan strategis nasional lain seperti program Stranas PK, terutama terkait dengan pembangunan Ekosistem Logistik Nasional atau yang sering disebut sebagai National Logistics Ecosystem (NLE).
"Untuk mewujudkan zona hijau di pelabuhan dan bandara dalam rangka Stranas PK, kami berkolaborasi dengan berbagai institusi seperti Bea Cukai, Imigrasi, Pelindo, LNSW, serta kementerian dan lembaga terkait lainnya," ujarnya.
Dengan sistem digitalisasi yang digagas bersama Stranas PK, maka sistem pembayaran dapat dilakukan hanya sekali (one single billing). Hal tersebut memberikan dampak nyata dalam memangkas waktu dan biaya layanan di kawasan pelabuhan, biaya logistik, dan menghapus pungutan liar (pungli).
Selain itu, Cargo stay dan port stay yang berkurang juga turut mengantarkan pelabuhan Indonesia memiliki performa tingkat dunia (20 besar terbaik di dunia versi UNCTAD 2022).
Menurut Sahat, berbagai program Barantin dalam mendukung Stranas PK di antaranya mewujudkan ekosistem logistik nasional di pelabuhan untuk mendorong zona hijau.
Selain itu, Barantin juga berkolaborasi melakukan pemeriksaan bersama antara karantina dan bea cukai melalui Single Submission Quarantine Customs (SSm QC) guna mewujudkan sistem pemeriksaan yang terintegrasi, efektif, dan efisien baik impor maupun ekspor.
Hal itu termasuk mendorong terciptanya sistem NLE dan zona hijau di 32 pelabuhan serta 6 bandara. Upaya lainnya dilakukan melalui pertukaran sertifikat elektronik tingkat ASEAN (ASEAN Single Window) serta perluasan proses SSm QC.
Ia menyebutkan capaian Stranas PK Badan Karantina Indonesia, di antaranya terlaksananya SSm QC dan zona hijau di pelabuhan dan bandara utama, terwujudnya kolaborasi dengan ASEAN Single Window dan pertukaran data elektronik.
"Peran akademisi dalam program Stranas PK tentu sangat penting, agar apa yang kami lakukan dapat dicermati, dianalisis bahkan diberikan masukan yang membangun, sekaligus mengajak peran serta sivitas akademika dalam aksi Stranas PK," kata Sahat.
Hadir dalam acara tersebut Rektor Universitas Hasanuddin Jamaluddin Jompa, Direktur Utama PT Pelindo Arif Suhartono, Direktur Pengelolaan Layanan, Data dan Informasi, Lembaga National Single Window, Kementerian Keuangan Ircham Habib, Tenaga Ahli Stranas PK Fridolin Berek, dan Asisten Deputi Investasi Strategis Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Bimo Wijayanto.
Berita ini juga telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Badan Karantina dorong program Stranas PK di Unhas
"Dari awal Badan Karantina Indonesia sudah aktif dan berkomitmen dalam aksi Stranas PK, tidak hanya aktif tetapi kami juga termasuk yang di awal berkolaborasi dengan instansi terkait membuat sistem dalam pembentukan zona hijau pelabuhan dan digitalisasi layanan karantina baik lingkup nasional maupun dengan negara tujuan ekspor dan impor," ujarnya di depan sivitas akademika Unhas, di Makassar, Kamis.
Sahat menjelaskan Stranas PK adalah arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi dalam melaksanakan aksi pencegahan korupsi di Indonesia, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2018 yang memuat fokus dan sasaran sehingga pencegahan korupsi dapat dilaksanakan dengan lebih terfokus, terukur dan berdampak.
Ia menyatakan bahwa fungsi Barantin dalam perlindungan sumber daya hayati akan selalu dikolaborasikan dengan kepentingan strategis nasional lain seperti program Stranas PK, terutama terkait dengan pembangunan Ekosistem Logistik Nasional atau yang sering disebut sebagai National Logistics Ecosystem (NLE).
"Untuk mewujudkan zona hijau di pelabuhan dan bandara dalam rangka Stranas PK, kami berkolaborasi dengan berbagai institusi seperti Bea Cukai, Imigrasi, Pelindo, LNSW, serta kementerian dan lembaga terkait lainnya," ujarnya.
Dengan sistem digitalisasi yang digagas bersama Stranas PK, maka sistem pembayaran dapat dilakukan hanya sekali (one single billing). Hal tersebut memberikan dampak nyata dalam memangkas waktu dan biaya layanan di kawasan pelabuhan, biaya logistik, dan menghapus pungutan liar (pungli).
Selain itu, Cargo stay dan port stay yang berkurang juga turut mengantarkan pelabuhan Indonesia memiliki performa tingkat dunia (20 besar terbaik di dunia versi UNCTAD 2022).
Menurut Sahat, berbagai program Barantin dalam mendukung Stranas PK di antaranya mewujudkan ekosistem logistik nasional di pelabuhan untuk mendorong zona hijau.
Selain itu, Barantin juga berkolaborasi melakukan pemeriksaan bersama antara karantina dan bea cukai melalui Single Submission Quarantine Customs (SSm QC) guna mewujudkan sistem pemeriksaan yang terintegrasi, efektif, dan efisien baik impor maupun ekspor.
Hal itu termasuk mendorong terciptanya sistem NLE dan zona hijau di 32 pelabuhan serta 6 bandara. Upaya lainnya dilakukan melalui pertukaran sertifikat elektronik tingkat ASEAN (ASEAN Single Window) serta perluasan proses SSm QC.
Ia menyebutkan capaian Stranas PK Badan Karantina Indonesia, di antaranya terlaksananya SSm QC dan zona hijau di pelabuhan dan bandara utama, terwujudnya kolaborasi dengan ASEAN Single Window dan pertukaran data elektronik.
"Peran akademisi dalam program Stranas PK tentu sangat penting, agar apa yang kami lakukan dapat dicermati, dianalisis bahkan diberikan masukan yang membangun, sekaligus mengajak peran serta sivitas akademika dalam aksi Stranas PK," kata Sahat.
Hadir dalam acara tersebut Rektor Universitas Hasanuddin Jamaluddin Jompa, Direktur Utama PT Pelindo Arif Suhartono, Direktur Pengelolaan Layanan, Data dan Informasi, Lembaga National Single Window, Kementerian Keuangan Ircham Habib, Tenaga Ahli Stranas PK Fridolin Berek, dan Asisten Deputi Investasi Strategis Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Bimo Wijayanto.
Berita ini juga telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Badan Karantina dorong program Stranas PK di Unhas