Mamuju (ANTARA) - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DPKD) Provinsi Sulawesi Barat berkomitmen meningkatkan budaya literasi melalui pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial.
"Kami berkomitmen meningkatkan budaya literasi melalui pengembangan perpustakaan berbasis inklusi," kata Kepala DPKD Sulbar Khaeruddin Anas di Mamuju, Sabtu.
Perpustakaan berbasis inklusi sosial suatu pendekatan pelayanan perpustakaan yang berkomitmen meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat sebagai pengguna perpustakaan.
Untuk mewujudkan tersebut, DPKD Sulbar menggelar sosialisasi pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial di Kabupaten Pasangkayu.
Sosialisasi pengembangan perpustakaan berbasis inklusi itu, kata dia, diikuti 60 peserta dengan menghadirkan narasumber Pustakawan Ahli Madya Dinas Perpustakaan Sulawesi Selatan Nasaruddin.
Sosialisasi itu, kata Khaeruddin Anas, bertujuan memberikan informasi bahwa perpustakaan dapat mengambil peran, bukan hanya sebagai pusat informasi, namun dapat bertransformasi menjadi tempat pengembangan diri masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan mereka.
Ia menyampaikan bahwa keberadaan perpustakaan desa akan membantu meningkatkan budaya literasi.
Selain ditentukan oleh pendidikan formal, katanya, peningkatan pengetahuan masyarakat juga akan terbantu jika masyarakat mempunyai budaya literasi yang baik.
"Hal itulah yang mendorong sehingga dilakukan sosialisasi pengembangan perpustakaan berbasis inklusi," ujar dia.
Literasi, menurut dia, memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Menurut dia, perpustakaan salah satu penggerak literasi yang dapat membantu masyarakat untuk mendapatkan akses informasi dan pengetahuan dari berbagai narasumber, baik buku, majalah, internet, maupun media lainnya.
"Informasi dan pengetahuan tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, misalnya untuk meningkatkan pengetahuan tentang kesehatan, pertanian atau wirausaha," katanya.
Setelah pelaksanaan sosialisasi pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial, pada kegiatan itu juga dilaksanakan bimbingan teknis strategi pengembangan perpustakaan (SPP) dan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
Bimbingan teknis itu, kata dia, bertujuan meningkatkan kapasitas pengelola perpustakaan resa dalam pengelolaan dan pengembangan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
Melalui kegiatan itu, dia mengharapkan, perpustakaan desa dapat menjadi salah satu wadah bagi warga setempat dalam memfasilitasi masyarakat dengan berbagai kegiatan pelatihan dan keterampilan yang bertujuan pemberdayaan sosial dan ekonomi.
"Sehingga nantinya, secara berkelanjutan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata Khaeruddin Anas.
"Kami berkomitmen meningkatkan budaya literasi melalui pengembangan perpustakaan berbasis inklusi," kata Kepala DPKD Sulbar Khaeruddin Anas di Mamuju, Sabtu.
Perpustakaan berbasis inklusi sosial suatu pendekatan pelayanan perpustakaan yang berkomitmen meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat sebagai pengguna perpustakaan.
Untuk mewujudkan tersebut, DPKD Sulbar menggelar sosialisasi pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial di Kabupaten Pasangkayu.
Sosialisasi pengembangan perpustakaan berbasis inklusi itu, kata dia, diikuti 60 peserta dengan menghadirkan narasumber Pustakawan Ahli Madya Dinas Perpustakaan Sulawesi Selatan Nasaruddin.
Sosialisasi itu, kata Khaeruddin Anas, bertujuan memberikan informasi bahwa perpustakaan dapat mengambil peran, bukan hanya sebagai pusat informasi, namun dapat bertransformasi menjadi tempat pengembangan diri masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan mereka.
Ia menyampaikan bahwa keberadaan perpustakaan desa akan membantu meningkatkan budaya literasi.
Selain ditentukan oleh pendidikan formal, katanya, peningkatan pengetahuan masyarakat juga akan terbantu jika masyarakat mempunyai budaya literasi yang baik.
"Hal itulah yang mendorong sehingga dilakukan sosialisasi pengembangan perpustakaan berbasis inklusi," ujar dia.
Literasi, menurut dia, memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Menurut dia, perpustakaan salah satu penggerak literasi yang dapat membantu masyarakat untuk mendapatkan akses informasi dan pengetahuan dari berbagai narasumber, baik buku, majalah, internet, maupun media lainnya.
"Informasi dan pengetahuan tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, misalnya untuk meningkatkan pengetahuan tentang kesehatan, pertanian atau wirausaha," katanya.
Setelah pelaksanaan sosialisasi pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial, pada kegiatan itu juga dilaksanakan bimbingan teknis strategi pengembangan perpustakaan (SPP) dan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
Bimbingan teknis itu, kata dia, bertujuan meningkatkan kapasitas pengelola perpustakaan resa dalam pengelolaan dan pengembangan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
Melalui kegiatan itu, dia mengharapkan, perpustakaan desa dapat menjadi salah satu wadah bagi warga setempat dalam memfasilitasi masyarakat dengan berbagai kegiatan pelatihan dan keterampilan yang bertujuan pemberdayaan sosial dan ekonomi.
"Sehingga nantinya, secara berkelanjutan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata Khaeruddin Anas.