Kendari (ANTARA Sulsel) - Musrembang yang setiap tahun digelar mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan hingga penetapan ditingkat kabupaten/kota harus sesuai dengan program, usulan dan keinginan masyarakat saat menjaring aspirasi pada pra-Musrembang tingkat RT/RW di kelurahan.

"Kami atas nama masyarakat mengharapkan, apa yang sudah disepakati terhadap beberapa program unggulan di tingkat RT/RW benar-benar terwujud dan tidak sekedar formalitas," kata Azis, warga di Kelurahan Wundudopi saat kegiatan Musrembang tingkat Kecamatan Baruga di Kendari, Jumat.

Musrembang tingkat kelurahan, yang dihadiri Ketua Bappeda Kota Kendari, Askar, anggota DPRD Muh Ali dan Camat Baruga, Qurais Hamzah dihadiri seluruh lurah, ketua LPM dan para ketua RT-RW dan tokoh masyarakat berlangsung seruh dan tegaian direkapitulasi di tingkat kecamatan dan selanjutkan baru akan ditetapkan di tingkat kota.

"Selama ini, berbagai program yang diusulkan masyarakat, banyak yang tidak sesuai keinginan. Hal ini bisa dilihat setiap pelaksanaan pembangunan APBD di SKPD yang ada dianggarkan pemerintah kota melalui persetujuan dewan, selalu menemui polemik di lapangan, baik dari pihak pelaksana, keinginan masyrakat dan ini selalu terjadi setiap tahun," kata Udin, warga Kelurahan Barugang karena hampir seluruh peserta menyampaikan pertanyaan dan saran terkait acar Musrembang itu.

Ia mengatakan, Musrembang diharapkan jangan sekedar di atas kertas dengan program pembangunan untuk tahun berikutnya, tetapi yang diusulkan dari tingkat RT/RW kemudian pra-musrembang di kelurahan.

Anehnya, kata dia, di kompleks perumahannya Raksasa Dewa yang sudah nyata-nyata diumumkan bahwa ada proyek pengaspalan jalan sepanjang 150 meter tahun 2013, namun setelah selasai tahun anggaran proyek itu tidak juga turun dan konon dipindahkan ke tempat lain.

Kasus lain juga terjadi di kompleks perumahan Graha Nada Kelurahan Wundudopi, yang sudah beberapa kali warga setempat untuk perbaikan pengaspalan jalan, namun hingga kini belum juga realisasi.

Ketua Bappeda Kendari Askar mengatakan, semua keluhan dan masukan dari warga masyarakat tetap menjadi perhatian pihaknya sebagai instansi yang merencanakan program pembangunan baik itu sifatnya fisik maupun bentuk kegiatan nonfisik.

Namun demikian, bahwa yang namanya pembangunan wilayah bukan hanya tanggung jawab Bappeda tetap harus didudukkan bersama dengan instansi teknis lainnya dan yang lebih utama adalah kehadiran anggota DPRD sebagai lembaga pengawasan dan penatapan anggaran untuk masing-masing SKPD.

Ia mengatakan, anggaran yang akan disediakan pada pembangunan fisik dan non fisik se Kota dari 10 kecamatan dan 64 kelurahan mencapai Rp250 miliar. Khusus di Kecamatan Baruga dari empat keluraha disediakan Rp25 miliar lebih.

Anggota dewan Kota Kendari, Muhammad Ali mengatakan usulan masyarakat terkait pembangunan di wilayahnya tetap menjadi perhatian namun demikian tidak semua yang disulkan itu langsung direalisasi tetapi ada mekanisme dan kegiatan skala prioritas.

"Saya juga berharap kepada pimpinan SKPD terkait, pelaksanaan anggran jangan sampai keteledoran. Apa yang diusulkan masyarakat dari tingkat bawah benar-benar bisa terserap dan masuk anggaran yang terlaksana untuk tahun jamak," ujaranya. I.K. Sutika