Jakarta (ANTARA) - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga mengapresiasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wajo karena berhasil menurunkan angka perkawinan anak sehingga bisa menjadi contoh dan inspirasi bagi daerah lain dalam menekan kasus itu.
"Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2023 menunjukkan angka perkawinan anak di Kabupaten Wajo mengalami penurunan menjadi 6,92 persen. Berkurang 1,14 dari tahun 2022, yakni 8,06 persen. Penurunan signifikan angka dispensasi kawin dari 694 kasus di tahun 2021 menjadi 77 kasus di tahun 2023 juga menjadi bukti nyata keberhasilan tersebut," kata dia dalam keterangan di Jakarta, Kamis.
Menurut dia, upaya Pemkab Wajo bukan hal mudah, sebab perkawinan anak merupakan persoalan multidimensi.
Tercatat dua kecamatan di Wajo, yaitu Sajoanging dan Takkallalla, nol perkawinan usia anak pada 2023.
"Hasil ini tidak lepas dari komitmen kuat dan kerja sama berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan organisasi masyarakat, yang telah memberikan sumbangsih terbaiknya dalam merespons permasalahan perempuan dan anak, secara khusus masalah perkawinan anak," katanya.
Dia mengatakan pencegahan perkawinan anak sebagai hal penting karena perkawinan anak bisa memicu munculnya banyak masalah kesehatan dan meningkatkan risiko kekerasan dalam rumah tangga, baik fisik maupun seksual.
Kemiskinan, kondisi geografis, kurangnya akses pendidikan, konflik sosial, norma sosial, hingga faktor budaya, ujar dia, menjadi penyebab masih tinggi angka perkawinan anak di Indonesia.
Dengan komitmen dan kerja sama yang kuat, Bintang Puspayoga berharap, angka perkawinan anak dapat terus turun sehingga anak-anak Indonesia dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan mendukung.
"Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2023 menunjukkan angka perkawinan anak di Kabupaten Wajo mengalami penurunan menjadi 6,92 persen. Berkurang 1,14 dari tahun 2022, yakni 8,06 persen. Penurunan signifikan angka dispensasi kawin dari 694 kasus di tahun 2021 menjadi 77 kasus di tahun 2023 juga menjadi bukti nyata keberhasilan tersebut," kata dia dalam keterangan di Jakarta, Kamis.
Menurut dia, upaya Pemkab Wajo bukan hal mudah, sebab perkawinan anak merupakan persoalan multidimensi.
Tercatat dua kecamatan di Wajo, yaitu Sajoanging dan Takkallalla, nol perkawinan usia anak pada 2023.
"Hasil ini tidak lepas dari komitmen kuat dan kerja sama berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan organisasi masyarakat, yang telah memberikan sumbangsih terbaiknya dalam merespons permasalahan perempuan dan anak, secara khusus masalah perkawinan anak," katanya.
Dia mengatakan pencegahan perkawinan anak sebagai hal penting karena perkawinan anak bisa memicu munculnya banyak masalah kesehatan dan meningkatkan risiko kekerasan dalam rumah tangga, baik fisik maupun seksual.
Kemiskinan, kondisi geografis, kurangnya akses pendidikan, konflik sosial, norma sosial, hingga faktor budaya, ujar dia, menjadi penyebab masih tinggi angka perkawinan anak di Indonesia.
Dengan komitmen dan kerja sama yang kuat, Bintang Puspayoga berharap, angka perkawinan anak dapat terus turun sehingga anak-anak Indonesia dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan mendukung.