Mamuju (ANTARA) - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Barat bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat membahas penyusunan peta kawasan rawan bencana geologi.
Kepala Bidang Geologi dan Air Bawah Tanah Dinas ESDM Sulbar Wisnu Hasta Praja, di Mamuju, Kamis, mengatakan, Sulbar merupakan salah satu provinsi yang memiliki tingkat kerawanan terhadap potensi bencana geologi.
"Bencana geologi merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor geologi atau alam. Bencana geologi meliputi gempa bumi, tsunami dan gerakan tanah," kata Wisnu Hasta Praja.
Ia menyampaikan, mitigasi bencana geologi menjadi salah satu tugas dan fungsi Bidang Geologi dan Air Bawah Tanah Dinas ESDM Sulbar, sehingga penyusunan peta kawasan rawan bencana detail menjadi salah satu rencana program kerja tahun 2025.
"Jadi, untuk mendukung program itu kami perlu mendapat masukan dari BPBD agar kegiatan ini dapat diimplementasikan," terangnya.
Koordinasi bersama BPBD Sulbar juga bagian dari upaya membangun sinergisitas dan kolaborasi antarinstansi, khususnya dalam keterkaitan tugas dan fungsi pada masing-masing organisasi perangkat daerah di lingkup pemerintah provinsi.
"Maka kami memandang perlu untuk melakukan sinkronisasi program kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan mitigasi bencana dengan instansi BPBD Sulbar," ujar Wisnu Hasta Praja.
Sementara Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Sulbar Suhardi menyatakan pihaknya mendukung kegiatan yang diprogramkan oleh Dinas ESDM tersebut.
BPBD Sulbar sendiri, lanjutnya, telah memiliki dokumen kajian risiko bencana periode 2022-2029 dan saat ini sedang dalam proses untuk diajukan menjadi peraturan gubernur.
"Kami menyambut baik rencana ESDM Sulbar, yang akan menyusun peta rawan bencana geologi. Saat ini, kami juga telah mengajukan dokumen kajian risiko bencana untuk ditetapkan melalui peraturan gubernur," kata Suhardi.
Sedangkan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana BPBD Sulbar Inaldy menyampaikan, intensitas laporan peristiwa pergerakan tanah dalam di Kabupaten Mamuju Tengah dan Mamasa harus menjadi prioritas dalam penyusunan peta kawasan rawan bencana detail yang akan diprogramkan Dinas ESDM Sulbar.
Intensitas laporan kejadian pergerakan tanah di Kabupaten Mamuju Tengah dan Mamasa, lanjut Inaldy, bisa mencapai lima sampai delapan kali per tahun.
"Harapannya, bila diprogramkan kegiatan penyusunan peta kawasan rawan bencana detail oleh Dinas ESDM, kami akan mengajukan program kegiatan pendukungnya agar nanti penerapan hasil kajian ini dapat diterapkan di masyarakat," jelas Inaldy.
Kepala Bidang Geologi dan Air Bawah Tanah Dinas ESDM Sulbar Wisnu Hasta Praja, di Mamuju, Kamis, mengatakan, Sulbar merupakan salah satu provinsi yang memiliki tingkat kerawanan terhadap potensi bencana geologi.
"Bencana geologi merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor geologi atau alam. Bencana geologi meliputi gempa bumi, tsunami dan gerakan tanah," kata Wisnu Hasta Praja.
Ia menyampaikan, mitigasi bencana geologi menjadi salah satu tugas dan fungsi Bidang Geologi dan Air Bawah Tanah Dinas ESDM Sulbar, sehingga penyusunan peta kawasan rawan bencana detail menjadi salah satu rencana program kerja tahun 2025.
"Jadi, untuk mendukung program itu kami perlu mendapat masukan dari BPBD agar kegiatan ini dapat diimplementasikan," terangnya.
Koordinasi bersama BPBD Sulbar juga bagian dari upaya membangun sinergisitas dan kolaborasi antarinstansi, khususnya dalam keterkaitan tugas dan fungsi pada masing-masing organisasi perangkat daerah di lingkup pemerintah provinsi.
"Maka kami memandang perlu untuk melakukan sinkronisasi program kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan mitigasi bencana dengan instansi BPBD Sulbar," ujar Wisnu Hasta Praja.
Sementara Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Sulbar Suhardi menyatakan pihaknya mendukung kegiatan yang diprogramkan oleh Dinas ESDM tersebut.
BPBD Sulbar sendiri, lanjutnya, telah memiliki dokumen kajian risiko bencana periode 2022-2029 dan saat ini sedang dalam proses untuk diajukan menjadi peraturan gubernur.
"Kami menyambut baik rencana ESDM Sulbar, yang akan menyusun peta rawan bencana geologi. Saat ini, kami juga telah mengajukan dokumen kajian risiko bencana untuk ditetapkan melalui peraturan gubernur," kata Suhardi.
Sedangkan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana BPBD Sulbar Inaldy menyampaikan, intensitas laporan peristiwa pergerakan tanah dalam di Kabupaten Mamuju Tengah dan Mamasa harus menjadi prioritas dalam penyusunan peta kawasan rawan bencana detail yang akan diprogramkan Dinas ESDM Sulbar.
Intensitas laporan kejadian pergerakan tanah di Kabupaten Mamuju Tengah dan Mamasa, lanjut Inaldy, bisa mencapai lima sampai delapan kali per tahun.
"Harapannya, bila diprogramkan kegiatan penyusunan peta kawasan rawan bencana detail oleh Dinas ESDM, kami akan mengajukan program kegiatan pendukungnya agar nanti penerapan hasil kajian ini dapat diterapkan di masyarakat," jelas Inaldy.