Makassar (ANTARA) - Pemprov Sulawesi Selatan bersama pemerintah kabupaten/kota mencanangkan Gerakan Peduli Stunting (Gadis) sekaligus tindak lanjut program kampanye makan telur setiap hari bagi balita yang digelar secara virtual, Senin, untuk menurunkan stunting.
Penjabat Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin mengatakan hingga saat ini Sulsel masih termasuk stunting tinggi, mencapai 27,2 persen, sehingga Presiden meminta untuk menurunkan angka stunting menjadi 14 persen.
Ia mengatakan pentingnya memastikan seluruh ibu hamil terpenuhi kebutuhan gizi karena kesehatan bayi yang dilahirkan akan menentukan masa depan manusia.
"Saya akan pimpin gerakan ini bersama ketua TP PKK provinsi, bupati/wali kota maupun ketua TP PKK kabupaten agar program ini berjalan dengan lancar,” kata dia.
Ia mengatakan untuk pencanangan penanganan stunting minimal dengan mengonsumsi dua telur per hari, baik balita maupun ibu hamil.
Melalui Program Keluarga Harapan (PKH), dia mengharapkan, dapat bekerja lebih serius dan mengutamakan anak stunting.
“Jika tidak kita atasi, maka angka stunting tidak pernah bisa kita turunkan. Oleh karena itu, saya meminta kepada Dinas Kesehatan, petugas sosial, TP PKK, Karang Taruna, kepala desa untuk bersama-sama memastikan ibu hamil dan balita makan makanan sehat,” ucapnya.
Ia menyebut bahwa hari ini momentum bagi balita se-Sulsel untuk gemar makan telur dalam rangka peduli terhadap penanganan stunting.
Kadis Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur Sukarti yang hadir secara virtual dalam acara itu, berharap para ibu lebih memahami, terutama pemanfaatan anggaran yang diberikan oleh pemerintah dalam menangani stunting.
“Di 2014 Kementerian Sosial telah memprogramkan keluarga harapan yang di dalamnya meliputi kontrol bayi dalam kandungan, posyandu dan seterusnya. Mudah-mudahan anak-anak kita cerdas semua dan tidak stunting,” ucapnya.
Turut hadir pada rapat virtual seluruh anak balita dari keluarga penerima manfaat (KPM), program keluarga harapan (PKH) dan ibu hamil beserta pendamping di masing-masing kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan, termasuk Kabupaten Luwu Timur dalam hal ini Kepala Dinsos P3A Sukarti dan Dinas Kesehatan.
Penjabat Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin mengatakan hingga saat ini Sulsel masih termasuk stunting tinggi, mencapai 27,2 persen, sehingga Presiden meminta untuk menurunkan angka stunting menjadi 14 persen.
Ia mengatakan pentingnya memastikan seluruh ibu hamil terpenuhi kebutuhan gizi karena kesehatan bayi yang dilahirkan akan menentukan masa depan manusia.
"Saya akan pimpin gerakan ini bersama ketua TP PKK provinsi, bupati/wali kota maupun ketua TP PKK kabupaten agar program ini berjalan dengan lancar,” kata dia.
Ia mengatakan untuk pencanangan penanganan stunting minimal dengan mengonsumsi dua telur per hari, baik balita maupun ibu hamil.
Melalui Program Keluarga Harapan (PKH), dia mengharapkan, dapat bekerja lebih serius dan mengutamakan anak stunting.
“Jika tidak kita atasi, maka angka stunting tidak pernah bisa kita turunkan. Oleh karena itu, saya meminta kepada Dinas Kesehatan, petugas sosial, TP PKK, Karang Taruna, kepala desa untuk bersama-sama memastikan ibu hamil dan balita makan makanan sehat,” ucapnya.
Ia menyebut bahwa hari ini momentum bagi balita se-Sulsel untuk gemar makan telur dalam rangka peduli terhadap penanganan stunting.
Kadis Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur Sukarti yang hadir secara virtual dalam acara itu, berharap para ibu lebih memahami, terutama pemanfaatan anggaran yang diberikan oleh pemerintah dalam menangani stunting.
“Di 2014 Kementerian Sosial telah memprogramkan keluarga harapan yang di dalamnya meliputi kontrol bayi dalam kandungan, posyandu dan seterusnya. Mudah-mudahan anak-anak kita cerdas semua dan tidak stunting,” ucapnya.
Turut hadir pada rapat virtual seluruh anak balita dari keluarga penerima manfaat (KPM), program keluarga harapan (PKH) dan ibu hamil beserta pendamping di masing-masing kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan, termasuk Kabupaten Luwu Timur dalam hal ini Kepala Dinsos P3A Sukarti dan Dinas Kesehatan.