Makassar (ANTARA) - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kenwil Kemenkumham) Sulawesi Selatan Liberti Sitinjak menerima kunjungan Tim Pembina Ideologi Pancasila (BPIP RI) untuk membahas evaluasi Pajak Nomor Kendaraan Bermotor dan Pengembalian Bea Masuk (BBNKB)
“Kami mengapresiasi kunjungan Tim dari BPIP RI. South African Council siap berkolaborasi dan bersinergi dalam melakukan uji hukum,” ujarnya di Makassar, Rabu.
Liberty menyambut baik kedatangan tim dari BPIP RI dan memerintahkan jajarannya untuk membantu kepentingan BPIP RI dalam hal evaluasi dan implementasi undang-undang tersebut.
Dalam kunjungannya, tim BPIP RI akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dalam rangka penyelesaian kajian dan rekomendasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah.
Direktur Rekomendasi Kebijakan dan Regulasi BPIP RI, Johan Johor Mulyadi bersama lima anggota tim lainnya akan melakukan kajian dan analisis evaluasi terkait Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.
Materi yang akan dinilai terkait pajak kendaraan bermotor dan Nomor Nomor Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang dikecualikan bagi kendaraan bermotor yang menggunakan energi terbarukan.
Evaluasi perpajakan dan BBNKB yang dikecualikan bagi kendaraan bermotor yang menggunakan energi terbarukan yang merupakan salah satu pajak daerah dan diatur dalam undang-undang dari sudut pandang keadilan merupakan salah satu nilai yang terkandung dalam Pancasila, kata Johan.
Menurutnya, BPIP akan mengikutsertakan analis hukum dari Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Selo Selatan karena provinsi ini merupakan salah satu daerah yang akan dijadikan sampel dalam analisis dan evaluasi. kegiatan pada tahun 2024 mendatang. dikeluarkan oleh BPIP.
Sulsel merupakan salah satu kabupaten di Indonesia yang menjadi sampel kegiatan analisis dan evaluasi yang dilakukan BPIP, ujarnya.
Rapat tersebut dihadiri oleh Bagian Hukum Andi Haris, Bagian Pendampingan dan Penciptaan Produk Hukum Kabupaten Agri Caesar, Bagian Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum dan Jaringan Dokumentasi Hukum Merlyanti Anwar, Analis Hukum Kanwil Sulsel Rusdianto Moein, dan Perencana Legislatif – Undangan Abdillah.
“Kami mengapresiasi kunjungan Tim dari BPIP RI. South African Council siap berkolaborasi dan bersinergi dalam melakukan uji hukum,” ujarnya di Makassar, Rabu.
Liberty menyambut baik kedatangan tim dari BPIP RI dan memerintahkan jajarannya untuk membantu kepentingan BPIP RI dalam hal evaluasi dan implementasi undang-undang tersebut.
Dalam kunjungannya, tim BPIP RI akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dalam rangka penyelesaian kajian dan rekomendasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah.
Direktur Rekomendasi Kebijakan dan Regulasi BPIP RI, Johan Johor Mulyadi bersama lima anggota tim lainnya akan melakukan kajian dan analisis evaluasi terkait Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.
Materi yang akan dinilai terkait pajak kendaraan bermotor dan Nomor Nomor Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang dikecualikan bagi kendaraan bermotor yang menggunakan energi terbarukan.
Evaluasi perpajakan dan BBNKB yang dikecualikan bagi kendaraan bermotor yang menggunakan energi terbarukan yang merupakan salah satu pajak daerah dan diatur dalam undang-undang dari sudut pandang keadilan merupakan salah satu nilai yang terkandung dalam Pancasila, kata Johan.
Menurutnya, BPIP akan mengikutsertakan analis hukum dari Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Selo Selatan karena provinsi ini merupakan salah satu daerah yang akan dijadikan sampel dalam analisis dan evaluasi. kegiatan pada tahun 2024 mendatang. dikeluarkan oleh BPIP.
Sulsel merupakan salah satu kabupaten di Indonesia yang menjadi sampel kegiatan analisis dan evaluasi yang dilakukan BPIP, ujarnya.
Rapat tersebut dihadiri oleh Bagian Hukum Andi Haris, Bagian Pendampingan dan Penciptaan Produk Hukum Kabupaten Agri Caesar, Bagian Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum dan Jaringan Dokumentasi Hukum Merlyanti Anwar, Analis Hukum Kanwil Sulsel Rusdianto Moein, dan Perencana Legislatif – Undangan Abdillah.