Makassar (ANTARA) -
"Program ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan pendapatan keluarga, bukan hanya bagi keluarga akseptor, tetapi juga pada keluarga berisiko stunting," katanya.
Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sulawesi Selatan (Sulsel) berkolaborasi Kalla Institute melakukan pemberdayaan ekonomi keluarga yang berisiko stunting di Kabupaten Jeneponto.
Kepala Perwakilan BKKBN Sulsel Shodiqin melalui keterangan resminya di Makassar, Selasa, mengatakan Program Pemberdayaan Ekonomi Bagi Keluarga Akseptor KB dan Keluarga Berisiko Stunting ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi masyarakat bahwa dengan mengikuti Program Bangga Kencana maka keluarga akan dapat lebih sejahtera.
"Program ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan pendapatan keluarga, bukan hanya bagi keluarga akseptor, tetapi juga pada keluarga berisiko stunting," katanya.
Menggandeng Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) Kabupaten Jeneponto, Perwakilan BKKBN Sulsel, menggelar kegiatan Orientasi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga di Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UPPKA) di Desa Mallasoro, Kecamatan Bangkala.
Kegiatan tersebut digelar sebagai tindak lanjut dari penandatanganan MOU antara BKKBN Sulsel dengan Kalla Institute terkait pendampingan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) untuk peningkatan pendapatan masyarakat yang erat kaitannya dengan stunting.
Kelompok UPPKA Sulsel yang telah terbentuk sampai saat ini adalah 2.019 kelompok dari 3.059 desa/kelurahan (66 persen). Artinya masih ada 1.040 desa/kelurahan yang tidak memiliki kelompok UPPKA.
Sedangkan untuk Kabupaten Jeneponto, lanjutnya, terdapat 84 kelompok UPPKA dari 113 desa/kelurahan (74,24 persen). Artinya masih ada 29 desa/kelurahan yang belum memiliki kelompok UPPKA.
Shodiqin menekankan pentingnya Program UPPKA sebagai solusi untuk meningkatkan perekonomian keluarga.
Saat ini terdapat 2.019 kelompok UPPKA dari total 3.059 desa/kelurahan di Sulsel, dan 84 kelompok UPPKA dari 113 desa/kelurahan di Kabupaten Jeneponto. Namun, masih ada sejumlah desa/kelurahan yang belum memiliki kelompok UPPKA, sehingga masih ada pekerjaan yang harus dilakukan.
"Kami berharap kegiatan ini bisa membantu perekonomian keluarga yang semuanya akan bermuara pada kesejahteraan keluarga," ujar Kepala Dinas PPKB Kabupaten Jeneponto Iswan Sanabi.