Makassar (ANTARA) -
Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Kebencanaan Universitas Hasanuddin Ilham Alimuddin menyebutkan sebanyak 13 daerah di Sulawesi Selatan masuk dalam indeks risiko bencana kategori tinggi, berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) 2022-2023.
"Sebanyak 13 kabupaten berada di kategori tinggi, dan 11 kabupaten lainnya dengan kategori sedang. Kota Makassar masuk kategori sedang," katanya di Makassar, Senin.
Dia menjelaskan, adapun 13 daerah dengan indeks resiko tingkat tinggi terhadap bencana itu yakni Kabupaten Luwu, Kota Palopo, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Kabupaten Sinjai, Bone, Wajo, Bulukumba, Luwu Timur, Jeneponto, Tana Toraja, Toraja Utara, Maros, dan Pinrang.
Sedangkan 11 kabupaten dan kota lainnya berada pada indeks resiko kategori sedang terhadap bencana alam.
"Ini berarti bahwa Sulsel secara keseluruhan rawan bencana dengan risiko masing-masing daerah, baik yang ada di hulu maupun di hilir, termasuk yang berada di pesisir pantai," kata Ilham.
Ilham menyebutkan, 24 kabupaten/kota di Sulsel memiliki masing-masing potensi terjadi bencana alam sesuai dengan geografis wilayahnya.
Seperti pada wilayah hulu yang berpotensi terjadi longsor, wilayah hilir berpotensi banjir, dan daerah pesisir berpotensi abrasi.
Seperti pada wilayah hulu yang berpotensi terjadi longsor, wilayah hilir berpotensi banjir, dan daerah pesisir berpotensi abrasi.
Meski demikian, risiko bencana ini tidak sejalan dengan mitigasi kebencanaan yang dilakukan Pemerintah Daerah di Sulsel.
Hal tersebut bisa dilihat dari kepemilikan Peta Risiko Bencana (PRB) yang belum semua dimiliki oleh 24 kabupaten/kota.
Hal tersebut bisa dilihat dari kepemilikan Peta Risiko Bencana (PRB) yang belum semua dimiliki oleh 24 kabupaten/kota.
Menurut Ilham, baru 70 persen yang mengantongi PRB di Sulsel. "Termasuk bencana Luwu kemarin, pihak pemerintah belum memperpanjang PRB yang mereka miliki. Hanya sampai di 2023, padahal jika PRB ada, tentu kita bisa melakukan mitigasi sebelum adanya bencana," katanya.
Sebab katanya, PRB yang penggunaannya selama empat tahun itu memuat data-data sekunder, termasuk peta yang memperlihatkan daerah rawan bencana. Menampilkan kajian resiko bencana hingga rencana penanggulangan bencana.
Sementara terkait bencana yang terjadi di Luwu, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sulsel Muhammad Al Amin menanggapi bahwa alih fungsi lahan menyebabkan kerentanan longsor di Kabupaten Luwu. Bahkan tutupan hutan di Luwu hanya di bawah 30 persen.
"Tutupan hutan Luwu sekarang di bawah 30 persen dan ini kritis. Kerentanan makin tinggi sehingga jika diguyur air hujan pasti menyebabkan bencana longsor," katanya.