Mamuju (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2023 dari Badan Pemeriksa Keuangan.
"Opini WTP ini menjadi yang ketiga kali berturut-turut yang berhasil diraih Pemerintah Kabupaten Mamuju," kata Bupati Mamuju Sitti Sutinah Suhardi, Selasa.
Sutinah yang mewakili para kepala daerah se-Sulbar menerima laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari BPK itu menyampaikan, LHP yang diserahkan tersebut sangat bernilai strategis terhadap keberlanjutan pelaksanaan program kerja di daerah masing-masing.
Sebab opini yang diberikan menurut Sutinah, adalah kesimpulan dari pernyataan profesional lembaga yang kredibel, mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.
"Sehingga pemerintah daerah yang menerima opini WTP dipastikan telah menjalankan pengelolaan keuangan 'on the track' atau telah memenuhi standar kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan," terang Sutinah.
Pada kesempatan itu, Sutinah juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada BPK Perwakilan Sulbar atas bimbingan yang tidak pernah berhenti, demi mewujudkan pengelolaan keuangan sebagaimana yang diharapkan bersama.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada semua perangkat daerah maupun DPRD sebagai mitra dalam melaksanakan program yang telah berjalan dengan baik.
"Semoga apa yang kita terima ini dapat menjadi motivasi untuk kita semua, menjadikan daerah kita masing-masing menjadi lebih keren dengan pengelolaan keuangan yang kredibel dan profesional, agar Sulbar lebih maju menuju Indonesia Emas yang lebih unggul," terang Sutinah
Sementara, Kepala Auditorat Pengelolaan Pemeriksaan Keuangan Negara VI Dwi Sabardiana menyampaikan, pemeriksaan LHP memberikan opini atas kewajaran LKPD dengan memperhatikan berbagai aspek, yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah dan kecukupan pengungkapan.
Kemudian, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).
"Meski empat kabupaten meraih WTP dan satu kabupaten meraih predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) namun masih terdapat beberapa catatan yang harus segera diperbaiki oleh masing-masing pemerintah daerah agar tidak mempengaruhi penilaian yang telah diberikan," kata Dwi Sabardiana.
"Opini WTP ini menjadi yang ketiga kali berturut-turut yang berhasil diraih Pemerintah Kabupaten Mamuju," kata Bupati Mamuju Sitti Sutinah Suhardi, Selasa.
Sutinah yang mewakili para kepala daerah se-Sulbar menerima laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari BPK itu menyampaikan, LHP yang diserahkan tersebut sangat bernilai strategis terhadap keberlanjutan pelaksanaan program kerja di daerah masing-masing.
Sebab opini yang diberikan menurut Sutinah, adalah kesimpulan dari pernyataan profesional lembaga yang kredibel, mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.
"Sehingga pemerintah daerah yang menerima opini WTP dipastikan telah menjalankan pengelolaan keuangan 'on the track' atau telah memenuhi standar kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan," terang Sutinah.
Pada kesempatan itu, Sutinah juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada BPK Perwakilan Sulbar atas bimbingan yang tidak pernah berhenti, demi mewujudkan pengelolaan keuangan sebagaimana yang diharapkan bersama.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada semua perangkat daerah maupun DPRD sebagai mitra dalam melaksanakan program yang telah berjalan dengan baik.
"Semoga apa yang kita terima ini dapat menjadi motivasi untuk kita semua, menjadikan daerah kita masing-masing menjadi lebih keren dengan pengelolaan keuangan yang kredibel dan profesional, agar Sulbar lebih maju menuju Indonesia Emas yang lebih unggul," terang Sutinah
Sementara, Kepala Auditorat Pengelolaan Pemeriksaan Keuangan Negara VI Dwi Sabardiana menyampaikan, pemeriksaan LHP memberikan opini atas kewajaran LKPD dengan memperhatikan berbagai aspek, yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah dan kecukupan pengungkapan.
Kemudian, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).
"Meski empat kabupaten meraih WTP dan satu kabupaten meraih predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) namun masih terdapat beberapa catatan yang harus segera diperbaiki oleh masing-masing pemerintah daerah agar tidak mempengaruhi penilaian yang telah diberikan," kata Dwi Sabardiana.