Makassar (ANTARA) - Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan menemui Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel Zudan Arif Fakrulloh di Rumah Dinas untuk membahas sejumlah perkembangan terkait pengawasan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024,
kata Ketua Bawaslu Sulsel Mardiana Rusli di Makassar, Rabu.
Salah satu hal yang menjadi perhatian bersama antara Bawaslu dan Pemprov Sulsel, kata dia, adalah terkait meminimalisir potensi terjadinya pemungutan suara ulang dan mendorong pemerataan hak pilih oleh warga negara.
“Hal ini memang perlu adanya kesamaan persepsi antara KPU dan Bawaslu. Oleh karena itu, kami sedang mempersiapkan rapat bersama untuk menyamakan persepsi pada pemilu serentak mendatang,” kata perempuan yang akrab disapa Ana Rusli ini.
Ana menyatakan, dalam pertemuan dengan Pj Gubernur Sulsel juga dibahas mengenai kepastian pencairan anggaran hibah atau Dokumen Perjanjian Hibah Daerah (NHPD) di masing-masing Bawaslu di kabupaten tersebut.
“Sebelumnya Pak Pj Zudan memastikan akan membantu terkait kendala pencairan dana hibah yang sudah masuk tahap dua. Kami perkirakan pencairannya akan dilakukan pada 9 Juli,” ujarnya.
Untuk dana hibah Bawaslu Sulsel di NHPD yang sudah ditandatangani total Rp 173 miliar baru cair 40 persen senilai Rp 50 miliar dan masih tersisa 60 persen. Sedangkan NHPD KPU Sulsel sebesar Rp 387 miliar dan sudah dilikuidasi 40 persen sekitar Rp 154 miliar lebih.
“Prinsipnya kita semua butuh pemilu serentak secara administratif, lalu kebutuhan lain yang bisa difasilitasi oleh pemerintah daerah, itu sudah dibahas. Dan Pak Pj gubernur sangat terbuka. Insya Allah bisa maksimal,” kata dia. mantan Ketua AJI Makassar.
Dalam pertemuan tersebut, Ketua Bawaslu Sulsel Mardiana Rusli didampingi Kepala Sekretariat Bawaslu Sulsel Dr Jalaluddin, serta Kepala Bagian masing-masing Syarifuddin Anwar, Zulkifli dan Nur Awan Datu.
kata Ketua Bawaslu Sulsel Mardiana Rusli di Makassar, Rabu.
Salah satu hal yang menjadi perhatian bersama antara Bawaslu dan Pemprov Sulsel, kata dia, adalah terkait meminimalisir potensi terjadinya pemungutan suara ulang dan mendorong pemerataan hak pilih oleh warga negara.
“Hal ini memang perlu adanya kesamaan persepsi antara KPU dan Bawaslu. Oleh karena itu, kami sedang mempersiapkan rapat bersama untuk menyamakan persepsi pada pemilu serentak mendatang,” kata perempuan yang akrab disapa Ana Rusli ini.
Ana menyatakan, dalam pertemuan dengan Pj Gubernur Sulsel juga dibahas mengenai kepastian pencairan anggaran hibah atau Dokumen Perjanjian Hibah Daerah (NHPD) di masing-masing Bawaslu di kabupaten tersebut.
“Sebelumnya Pak Pj Zudan memastikan akan membantu terkait kendala pencairan dana hibah yang sudah masuk tahap dua. Kami perkirakan pencairannya akan dilakukan pada 9 Juli,” ujarnya.
Untuk dana hibah Bawaslu Sulsel di NHPD yang sudah ditandatangani total Rp 173 miliar baru cair 40 persen senilai Rp 50 miliar dan masih tersisa 60 persen. Sedangkan NHPD KPU Sulsel sebesar Rp 387 miliar dan sudah dilikuidasi 40 persen sekitar Rp 154 miliar lebih.
“Prinsipnya kita semua butuh pemilu serentak secara administratif, lalu kebutuhan lain yang bisa difasilitasi oleh pemerintah daerah, itu sudah dibahas. Dan Pak Pj gubernur sangat terbuka. Insya Allah bisa maksimal,” kata dia. mantan Ketua AJI Makassar.
Dalam pertemuan tersebut, Ketua Bawaslu Sulsel Mardiana Rusli didampingi Kepala Sekretariat Bawaslu Sulsel Dr Jalaluddin, serta Kepala Bagian masing-masing Syarifuddin Anwar, Zulkifli dan Nur Awan Datu.