Makassar (ANTARA) - Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak mengharapkan peran media turut membantu dalam menangkal arus informasi hoaks atau tidak benar di masa tahapan Pemilihan pada 27 November 2024.
"Tentu ini sangat penting, karena peran serta media menjadi salah satu indikator penilaian kerawanan pemilihan kita. Kemudian, bagaimana mencegah namanya berita hoaks dan ujaran kebencian," kata anggota Bawaslu Sulsel Alamsyah di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat.
Mantan Ketua KPU Kabupaten Pinrang ini menjelaskan dalam Rapat Koordinasi Provinsi Sulsel dengan Stakeholder Media di Makassar, peran media dapat menjadi dinamisator pada setiap tahapan, khususnya masa kampanye calon kepala daerah.
Alamsyah menuturkan, kegiatan tersebut bertujuan memberikan penjelasan maupun pemahaman kepada jurnalis maupun bidang kehumasan Bawaslu 24 kabupaten kota dalam hal pemberitaan serta hasil liputan yang bersifat positif saat momen Pemilihan.
Selain itu, Kepala Divisi Data dan Informasi Bawaslu Sulsel ini mengemukakan, untuk mencegah terjadinya kerawanan Pilkada, utamanya pemberitaan yang mengandung unsur hoaks.
"Kami berharap, awak media maupun staf kehumasan menjadi garda terdepan dalam mempublikasi data-data atau hasil pengawasan pada setiap tahapan pemilihan nantinya. Makanya perlu dibekali ilmu jurnalistik terkait pemberitaan bagi staf humas," paparnya.
Sementara itu, Anggota KPU Sulsel Hasruddin Husain menyampaikan Pilkada serentak tahun ini lebih menantang, sebab waktu tahapan kampanye diberikan hanya 60 hari. Tahapan Pemilihan 2024 ini kampanye akan lebih sedikit hangat, dan Agustus sudah masuk pendaftaran.
Mantan Ketua KPU Kota Parepare ini menuturkan, pada tahapan kampanye nanti peran media sangat strategis. Kendati demikian, harapannya media dapat menjadi dinamisator kampanye melalui pemberitaan secara berimbang dan tidak menciptakan informasi hoaks.
"Di tahapan kampanye nanti, bisa saja isu strategisnya adalah black campaign (kampanye hitam). Maka kandidat akan saling serang dengan memanfaatkan media. Kami sebagai penyelenggara kadang serba salah dalam hal penanganannya, karena ada keterlibatan media," ungkap dia.
Kegiatan tersebut ia berharap ada masukan dari media. Dan dalam waktu dekat, pihaknya akan melaksanakan pertemuan di Jakarta guna membahas seperti apa Peraturan KPU (PKPU) baru tentang kampanye.
Hadir sejumlah narasumber lainnya seperti Pemimpin Redaksi Harian Tribun Timur Thamzil Thahir membahas tentang kaidah penulisan pemberitaan kepada staf humas Bawaslu 24 kabupaten kota, Koordinator Wilayah Mafindo Makassar Andi Fauziah Astrid terkait menangkal hoaks pemberitaan melalui cek fakta.
"Kita tentu ingin berkolaborasi dengan media guna mengantisipasi informasi hoaks bila ditemukan selama Pilkada. Wartawan juga bisa mengecek fakta dengan menghubungi Mafindo, nanti kita dibantu," kata Astrid.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Penyelenggara Pilkada harap dukungan media bantu tangkal hoaks
"Tentu ini sangat penting, karena peran serta media menjadi salah satu indikator penilaian kerawanan pemilihan kita. Kemudian, bagaimana mencegah namanya berita hoaks dan ujaran kebencian," kata anggota Bawaslu Sulsel Alamsyah di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat.
Mantan Ketua KPU Kabupaten Pinrang ini menjelaskan dalam Rapat Koordinasi Provinsi Sulsel dengan Stakeholder Media di Makassar, peran media dapat menjadi dinamisator pada setiap tahapan, khususnya masa kampanye calon kepala daerah.
Alamsyah menuturkan, kegiatan tersebut bertujuan memberikan penjelasan maupun pemahaman kepada jurnalis maupun bidang kehumasan Bawaslu 24 kabupaten kota dalam hal pemberitaan serta hasil liputan yang bersifat positif saat momen Pemilihan.
Selain itu, Kepala Divisi Data dan Informasi Bawaslu Sulsel ini mengemukakan, untuk mencegah terjadinya kerawanan Pilkada, utamanya pemberitaan yang mengandung unsur hoaks.
"Kami berharap, awak media maupun staf kehumasan menjadi garda terdepan dalam mempublikasi data-data atau hasil pengawasan pada setiap tahapan pemilihan nantinya. Makanya perlu dibekali ilmu jurnalistik terkait pemberitaan bagi staf humas," paparnya.
Sementara itu, Anggota KPU Sulsel Hasruddin Husain menyampaikan Pilkada serentak tahun ini lebih menantang, sebab waktu tahapan kampanye diberikan hanya 60 hari. Tahapan Pemilihan 2024 ini kampanye akan lebih sedikit hangat, dan Agustus sudah masuk pendaftaran.
Mantan Ketua KPU Kota Parepare ini menuturkan, pada tahapan kampanye nanti peran media sangat strategis. Kendati demikian, harapannya media dapat menjadi dinamisator kampanye melalui pemberitaan secara berimbang dan tidak menciptakan informasi hoaks.
"Di tahapan kampanye nanti, bisa saja isu strategisnya adalah black campaign (kampanye hitam). Maka kandidat akan saling serang dengan memanfaatkan media. Kami sebagai penyelenggara kadang serba salah dalam hal penanganannya, karena ada keterlibatan media," ungkap dia.
Kegiatan tersebut ia berharap ada masukan dari media. Dan dalam waktu dekat, pihaknya akan melaksanakan pertemuan di Jakarta guna membahas seperti apa Peraturan KPU (PKPU) baru tentang kampanye.
Hadir sejumlah narasumber lainnya seperti Pemimpin Redaksi Harian Tribun Timur Thamzil Thahir membahas tentang kaidah penulisan pemberitaan kepada staf humas Bawaslu 24 kabupaten kota, Koordinator Wilayah Mafindo Makassar Andi Fauziah Astrid terkait menangkal hoaks pemberitaan melalui cek fakta.
"Kita tentu ingin berkolaborasi dengan media guna mengantisipasi informasi hoaks bila ditemukan selama Pilkada. Wartawan juga bisa mengecek fakta dengan menghubungi Mafindo, nanti kita dibantu," kata Astrid.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Penyelenggara Pilkada harap dukungan media bantu tangkal hoaks