Makassar (ANTARA) - Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sulawesi Selatan (Sulsel) mencatat realisasi belanja negara untuk provinsi itu Januari-Juli 2024 mencapai Rp30,44 triliun atau sekitar 55,51 persen dari pagu Rp54,1 triliun.
Kepala Kanwil DJPb Sulsel Supendi, di Makassar, Jumat, mengatakan dari belanja negara ini terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp12,4 triliun atau sekitar 53,82 persen.
"Untuk belanja negara terdiri dari Transfer ke Daerah (TKD) sudah terealisasi Rp19,03 triliun atau sekitar 56,74 persen dari pagu Rp31,74 triliun," ujarnya.
Supendi menjelaskan bahwa belanja pemerintah pusat difokuskan pada layanan dukungan manajemen internal satuan kerja, bantuan pendidikan tinggi, bantuan pendidikan dasar dan menengah, serta fasilitasi dan pembinaan masyarakat.
Pada belanja pegawai ini sudah terealisasi Rp6,06 triliun untuk membayar gaji dan tunjangan PNS, TNI dan Polri sebanyak 77.741 orang, PNPM 891 orang dan 6.443 pegawai PPPK.
Kemudian belanja barang yang mencapai Rp4,93 triliun atau sekitar 52,34 persen dari pagu. Untuk belanja barang ini mengalami peningkatan 11 persen dari belanja tahun sebelumnya yang hanya Rp4,45 triliun.
Pada belanja modal tercapai Rp1,35 triliun atau sekitar 32,01 persen dari pagu. Pada belanja modal ini mengalami kontraksi minus 23 persen.
Belanja modal ini mengalami kontraksi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yakni Rp1,76 triliun.
"Yang terakhir belanja sosial sebesar Rp60,3 miliar dan peningkatannya itu sudah 13 persen dibandingkan dengan periode sebelumnya yang hanya tersalurkan Rp53,3 miliar," ucapnya.
Kepala Kanwil DJPb Sulsel Supendi, di Makassar, Jumat, mengatakan dari belanja negara ini terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp12,4 triliun atau sekitar 53,82 persen.
"Untuk belanja negara terdiri dari Transfer ke Daerah (TKD) sudah terealisasi Rp19,03 triliun atau sekitar 56,74 persen dari pagu Rp31,74 triliun," ujarnya.
Supendi menjelaskan bahwa belanja pemerintah pusat difokuskan pada layanan dukungan manajemen internal satuan kerja, bantuan pendidikan tinggi, bantuan pendidikan dasar dan menengah, serta fasilitasi dan pembinaan masyarakat.
Pada belanja pegawai ini sudah terealisasi Rp6,06 triliun untuk membayar gaji dan tunjangan PNS, TNI dan Polri sebanyak 77.741 orang, PNPM 891 orang dan 6.443 pegawai PPPK.
Kemudian belanja barang yang mencapai Rp4,93 triliun atau sekitar 52,34 persen dari pagu. Untuk belanja barang ini mengalami peningkatan 11 persen dari belanja tahun sebelumnya yang hanya Rp4,45 triliun.
Pada belanja modal tercapai Rp1,35 triliun atau sekitar 32,01 persen dari pagu. Pada belanja modal ini mengalami kontraksi minus 23 persen.
Belanja modal ini mengalami kontraksi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yakni Rp1,76 triliun.
"Yang terakhir belanja sosial sebesar Rp60,3 miliar dan peningkatannya itu sudah 13 persen dibandingkan dengan periode sebelumnya yang hanya tersalurkan Rp53,3 miliar," ucapnya.