Makassar (ANTARA) - Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan Zudan Arif Fakrulloh, setelah tiga bulan menjabat berhasil meningkatkan pemanfaatan Tanda Tangan Elektronik (TTE) di Lingkup Pemprov Sulawesi Selatan.
Zudan Arif dalam keterangannya di Makassar, Selasa, mengatakan sejak tiga bulan yang lalu, akun atau pengguna TTE hanya sebanyak 332 pengguna, dan di masa periode Prof Zudan sekarang mengalami peningkatan signifikan menjadi 1.065 pengguna.
Ia menjelaskan, pemanfaatan tanda tangan digital atau tanda tangan elektronik (TTE). Hal ini mengubah pola pikir pelayanan publik pada proses administrasi, yang biasanya berhari-hari bisa selesai dalam hitungan menit.
"Mudah-mudahan yang kami lakukan ini bisa menjadi transformasi digital. Untuk Indonesia ke depan, Sulawesi Selatan menjadi hub wilayah Indonesia Tengah dan Timur. Kami siap menjadi pilot project dan menjadi tempat share teman-teman bagaimana kami melakukan digitalisasi tata kelola pemerintahan," ujarnya.
Terkait pelaksanaan Rakor Implementasi Kebijakan Kementerian PANRB Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana bagi Wilayah Indonesia Timur di Makassar, dirinya mengaku karena secara umum masih menghadapi tantangan dalam mencapai target nilai Reformasi Birokrasi (RB), Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
Serta indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) kategori Baik dan keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, sumber daya manusia, dan anggaran menjadi beberapa faktor penghambat.
Untuk itu, dirinya menyambut baik kegiatan ini, karena topiknya sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh pemerintah daerah.
Menpan RB Abdullah Azwar Anas, menyampaikan, diperlukan kelembagaan yang agile (lincah) agar instansi pemerintahan daerah dapat berjalan efektif dan efisien. Kelembagaan yang agile adalah yang mengadopsi teknologi dengan menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Hal ini perlu dilakukan agar ke depan dapat menghadirkan layanan publik yang lebih responsif dan mudah diakses, serta meningkatkan kepuasan masyarakat serta efektivitas pelayanan.
“Saya berharap SPBE ini bisa diterapkan di seluruh wilayah Indonesia termasuk wilayah timur. Digitalisasi bukan hanya sekadar perubahan alat, tetapi sebuah transformasi menyeluruh dalam cara bekerja, berkolaborasi, dan memberikan pelayanan terbaik kepada publik," kata Anas.
SPBE sebagai wujud transformasi digital akan menjadi strategi utama dalam mempercepat terciptanya Birokrasi Berkelas Dunia dalam mendukung visi Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Hal tersebut akan dijalankan dengan berfokus pada 5 area intervensi Governance-Govtech yaitu Digital Capability, Digital Culture, Digital Organization/Digital structure, Digital process, Digital Infrastructure.
“Dibutuhkan digital leadership dalam mentransformasi digital government di Indonesia. Digital Leadership yang harus dimiliki oleh seorang leader meliputi birokrasi digital, budaya digital, dan kompetensi digital,” tambah Anas.
Zudan Arif dalam keterangannya di Makassar, Selasa, mengatakan sejak tiga bulan yang lalu, akun atau pengguna TTE hanya sebanyak 332 pengguna, dan di masa periode Prof Zudan sekarang mengalami peningkatan signifikan menjadi 1.065 pengguna.
Ia menjelaskan, pemanfaatan tanda tangan digital atau tanda tangan elektronik (TTE). Hal ini mengubah pola pikir pelayanan publik pada proses administrasi, yang biasanya berhari-hari bisa selesai dalam hitungan menit.
"Mudah-mudahan yang kami lakukan ini bisa menjadi transformasi digital. Untuk Indonesia ke depan, Sulawesi Selatan menjadi hub wilayah Indonesia Tengah dan Timur. Kami siap menjadi pilot project dan menjadi tempat share teman-teman bagaimana kami melakukan digitalisasi tata kelola pemerintahan," ujarnya.
Terkait pelaksanaan Rakor Implementasi Kebijakan Kementerian PANRB Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana bagi Wilayah Indonesia Timur di Makassar, dirinya mengaku karena secara umum masih menghadapi tantangan dalam mencapai target nilai Reformasi Birokrasi (RB), Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
Serta indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) kategori Baik dan keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, sumber daya manusia, dan anggaran menjadi beberapa faktor penghambat.
Untuk itu, dirinya menyambut baik kegiatan ini, karena topiknya sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh pemerintah daerah.
Menpan RB Abdullah Azwar Anas, menyampaikan, diperlukan kelembagaan yang agile (lincah) agar instansi pemerintahan daerah dapat berjalan efektif dan efisien. Kelembagaan yang agile adalah yang mengadopsi teknologi dengan menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Hal ini perlu dilakukan agar ke depan dapat menghadirkan layanan publik yang lebih responsif dan mudah diakses, serta meningkatkan kepuasan masyarakat serta efektivitas pelayanan.
“Saya berharap SPBE ini bisa diterapkan di seluruh wilayah Indonesia termasuk wilayah timur. Digitalisasi bukan hanya sekadar perubahan alat, tetapi sebuah transformasi menyeluruh dalam cara bekerja, berkolaborasi, dan memberikan pelayanan terbaik kepada publik," kata Anas.
SPBE sebagai wujud transformasi digital akan menjadi strategi utama dalam mempercepat terciptanya Birokrasi Berkelas Dunia dalam mendukung visi Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Hal tersebut akan dijalankan dengan berfokus pada 5 area intervensi Governance-Govtech yaitu Digital Capability, Digital Culture, Digital Organization/Digital structure, Digital process, Digital Infrastructure.
“Dibutuhkan digital leadership dalam mentransformasi digital government di Indonesia. Digital Leadership yang harus dimiliki oleh seorang leader meliputi birokrasi digital, budaya digital, dan kompetensi digital,” tambah Anas.