Jakarta (ANTARA) -
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Pemerintah Kerajaan Inggris Raya terkait pembangunan berkelanjutan (SDGs) dan ekonomi hijau.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Bappenas-Pemerintah Inggris teken MoU pembangunan berkelanjutan
Penandatanganan MoU dilakukan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa bersama Menteri Pembangunan Inggris Anneliese Dodds di Menara Bappenas, Jakarta, Selasa.
"Utamanya dalam konteks sustainable development goals (SDGs). Kita tahu di SDGs itu banyak sekali isu-isu, termasuk karbon, kesetaraan gender, infrastruktur, dan banyak hal," ujarnya.
Suharso menjelaskan Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Pembangunan Inggris Raya telah memiliki kerja sama panjang, di antaranya perihal pembiayaan dan pendanaan untuk sektor-sektor pembangunan dan lainnya.
"Saya senang sekali kita membuat lagi satu MoU untuk lima tahun ke depan. Mudah-mudahan kerja sama ini juga akan diikuti dengan kerja sama antara para pebisnis, dari Inggris dan Indonesia yang masuk di aspek-aspek tertentu dan sektor-sektor tertentu," ujarnya.
Menteri Pembangunan Inggris Anneliese Dodds mengatakan kerja sama juga merupakan upaya Indonesia dan Inggris dalam mencapai net zero emission (NZE), meskipun jarak wilayah kedua negara cukup jauh.
"Terdapat banyak kesempatan untuk membangun kemanusiaan bagi rakyat kita, sementara memastikan pembangunan hijau dan berkelanjutan sehingga kita berdua (Indonesia dan Inggris) berusaha mencapai net zero. Meskipun, kita terpisah jarak yang jauh, negara kita bersatu dengan nilai-nilai yang berkongsi dan visi yang sama untuk kemajuan," ujarnya.
Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Inggris Raya juga membahas kerja sama agar mendukung Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Indonesia.
"Utamanya dalam konteks sustainable development goals (SDGs). Kita tahu di SDGs itu banyak sekali isu-isu, termasuk karbon, kesetaraan gender, infrastruktur, dan banyak hal," ujarnya.
Suharso menjelaskan Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Pembangunan Inggris Raya telah memiliki kerja sama panjang, di antaranya perihal pembiayaan dan pendanaan untuk sektor-sektor pembangunan dan lainnya.
"Saya senang sekali kita membuat lagi satu MoU untuk lima tahun ke depan. Mudah-mudahan kerja sama ini juga akan diikuti dengan kerja sama antara para pebisnis, dari Inggris dan Indonesia yang masuk di aspek-aspek tertentu dan sektor-sektor tertentu," ujarnya.
Menteri Pembangunan Inggris Anneliese Dodds mengatakan kerja sama juga merupakan upaya Indonesia dan Inggris dalam mencapai net zero emission (NZE), meskipun jarak wilayah kedua negara cukup jauh.
"Terdapat banyak kesempatan untuk membangun kemanusiaan bagi rakyat kita, sementara memastikan pembangunan hijau dan berkelanjutan sehingga kita berdua (Indonesia dan Inggris) berusaha mencapai net zero. Meskipun, kita terpisah jarak yang jauh, negara kita bersatu dengan nilai-nilai yang berkongsi dan visi yang sama untuk kemajuan," ujarnya.
Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Inggris Raya juga membahas kerja sama agar mendukung Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Indonesia.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Bappenas-Pemerintah Inggris teken MoU pembangunan berkelanjutan