Mamuju (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) meluncurkan peta jalan (roadmap) Penanganan Stunting Terpadu (Pastipadu) dengan menjadikan posyandu sebagai basis memerangi stunting.
"Roadmap Pastipadu ini menjadi peta jalan, mengintegrasikan berbagai program dan upaya untuk memutus mata rantai stunting," kata Kepala Badan Perencanaan dan Riset Pembangunan Daerah (Bapperinda) Provinsi Sulbar Junda Maulana, pada peluncuran Roadmap Pastipadu, di Mamuju, Kamis.
Peluncuran roadmap Pastipadu yang mengangkat tema 'Posyandu Aktif dan Berkualitas Untuk Stop Stunting Baru di Provinsi Sulawesi Barat' itu dihadiri sejumlah pimpinan instansi dan lembaga vertikal se-Sulbar.
Junda Maulana menyampaikan, stunting menjadi masalah serius di sejumlah daerah di Sulbar.
Pada 2022, kata Junda Maulana, angka prevalensi stunting naik menjadi 35,0 persen dan berdasarkan hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023, angka prevalensi stunting di Sulbar turun menjadi 30.3 persen.
Permasalahan lain, lanjutnya, tingginya angka perkawinan anak yang mencapai 11,25 persen, kemudian angka kematian ibu hamil dan menyusui masih banyak anemia dan kekurangan energi kronis, reproduksi remaja, pasangan usia subur yang belum sepenuhnya berpartisipasi dalam program KB, termasuk akses sanitasi.
Sehingga, kata Junda Maulana, diperlukan langkah strategis untuk mempercepat penanganan berbagai permasalahan tersebut, terutama stunting sehingga dapat mencapai target nasional, yakni 14 persen.
"Sehingga, dibuatlah roadmap Pastipadu yang diharapkan dapat menjadi panduan menurunkan stunting di Sulbar secara signifikan," terang Junda Maulana.
Sementara, Penjabat Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin menilai Roadmap Pastipadu merupakan proyek perubahan terbaik yang dilakukan Bapperinda Sulbar.
"Inovasi yang dilakukan Bapperinda Sulbar ini sangat ilmiah dan memiliki nilai kemanfaatan, baik internal maupun eksternal. Proyek perubahan itu harus seperti itu, metodologis, realistis untuk bisa dilaksanakan, tahapan sejelas dan dampaknya juga jelas," terangnya.
Menurut Bahtiar, tidak mudah mengurusi stunting di Sulbar.
Saat mulai bertugas di Sulbar, Bahtiar mengaku langsung melakukan pemetaan beberapa tantangan dalam penanganan stunting, mulai dari tantangan alam yang banyak pegunungan dan pulau-pulau kecil yang sulit diakses.
Kemudian, persebaran penduduk yang berada pada wilayah yang secara ilmiah tidak layak jadi permukiman, ketersediaan sumber gizi dan makanan yang belum memadai, pola pikir serta anggaran yang terbatas.
"Tantangan lainnya, adalah metode penanganan yang masih semrawut. Diibaratkan melakukan perang, banyak yang melakukan pekerjaan dengan arah masing-masing dan masing-masing menggunakan ketersediaan amunisi, akibatnya peluru habis ditembakkan tetapi masih menyisakan banyak sasaran," jelasnya.
Sehingga tambahnya, melalui roadmap Pastipadu yang diluncurkan, diharapkan dapat menyatukan frekuensi agar berangkat dari tempat yang sama memerangi stunting, yaitu menjadikan posyandu sebagai basis memerangi stunting.
"Roadmap Pastipadu ini menjadi peta jalan, mengintegrasikan berbagai program dan upaya untuk memutus mata rantai stunting," kata Kepala Badan Perencanaan dan Riset Pembangunan Daerah (Bapperinda) Provinsi Sulbar Junda Maulana, pada peluncuran Roadmap Pastipadu, di Mamuju, Kamis.
Peluncuran roadmap Pastipadu yang mengangkat tema 'Posyandu Aktif dan Berkualitas Untuk Stop Stunting Baru di Provinsi Sulawesi Barat' itu dihadiri sejumlah pimpinan instansi dan lembaga vertikal se-Sulbar.
Junda Maulana menyampaikan, stunting menjadi masalah serius di sejumlah daerah di Sulbar.
Pada 2022, kata Junda Maulana, angka prevalensi stunting naik menjadi 35,0 persen dan berdasarkan hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023, angka prevalensi stunting di Sulbar turun menjadi 30.3 persen.
Permasalahan lain, lanjutnya, tingginya angka perkawinan anak yang mencapai 11,25 persen, kemudian angka kematian ibu hamil dan menyusui masih banyak anemia dan kekurangan energi kronis, reproduksi remaja, pasangan usia subur yang belum sepenuhnya berpartisipasi dalam program KB, termasuk akses sanitasi.
Sehingga, kata Junda Maulana, diperlukan langkah strategis untuk mempercepat penanganan berbagai permasalahan tersebut, terutama stunting sehingga dapat mencapai target nasional, yakni 14 persen.
"Sehingga, dibuatlah roadmap Pastipadu yang diharapkan dapat menjadi panduan menurunkan stunting di Sulbar secara signifikan," terang Junda Maulana.
Sementara, Penjabat Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin menilai Roadmap Pastipadu merupakan proyek perubahan terbaik yang dilakukan Bapperinda Sulbar.
"Inovasi yang dilakukan Bapperinda Sulbar ini sangat ilmiah dan memiliki nilai kemanfaatan, baik internal maupun eksternal. Proyek perubahan itu harus seperti itu, metodologis, realistis untuk bisa dilaksanakan, tahapan sejelas dan dampaknya juga jelas," terangnya.
Menurut Bahtiar, tidak mudah mengurusi stunting di Sulbar.
Saat mulai bertugas di Sulbar, Bahtiar mengaku langsung melakukan pemetaan beberapa tantangan dalam penanganan stunting, mulai dari tantangan alam yang banyak pegunungan dan pulau-pulau kecil yang sulit diakses.
Kemudian, persebaran penduduk yang berada pada wilayah yang secara ilmiah tidak layak jadi permukiman, ketersediaan sumber gizi dan makanan yang belum memadai, pola pikir serta anggaran yang terbatas.
"Tantangan lainnya, adalah metode penanganan yang masih semrawut. Diibaratkan melakukan perang, banyak yang melakukan pekerjaan dengan arah masing-masing dan masing-masing menggunakan ketersediaan amunisi, akibatnya peluru habis ditembakkan tetapi masih menyisakan banyak sasaran," jelasnya.
Sehingga tambahnya, melalui roadmap Pastipadu yang diluncurkan, diharapkan dapat menyatukan frekuensi agar berangkat dari tempat yang sama memerangi stunting, yaitu menjadikan posyandu sebagai basis memerangi stunting.