Mamuju (ANTARA) - Penjabat Gubernur Sulawesi Barat Bahtiar Baharuddin meluncurkan penggunaan kartu elektronik untuk transaksi pemerintahan atau Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD).
"Ini sebuah inovasi untuk memperkuat transaksi non-tunai. Ini sangat penting karena akan meningkatkan akuntabilitas dan mengurangi praktik ilegal dalam hal transaksi keuangan," kata Bahtiar, di Mamuju, Kamis.
Peluncuran penggunaan KKPD provinsi dan kabupaten se-Sulbar itu juga dirangkaikan
High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Sulbar.
Peluncuran opsen pajak atau pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu yang dilakukan BPKPD Sulbar menurut Bahtiar, sangat inovatif.
"Sebagai Penjabat Gubernur saya apresiasi atas inovasi yang dilakukan BPKPD. Mau tidak mau kita sudah harus masuk dunia digital. Berkat dukungan BI Sulbar dan Bank Sulselbar, inovasinya bisa terlaksana. Mari kita sama-sama mengembangkan ini," terang Bahtiar.
Pemerintah pusat sendiri tambahnya, sudah menerapkan penggunaan kartu elektronik untuk transaksi pemerintahan.
"Semua kementerian sudah memakai kartu elektronik dalam bertransaksi," katanya.
Sementara, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Sulbar Masriadi Nadi Atjo mengatakan, kegiatan itu dimaksudkan menyamakan persepsi dan memperkuat koordinasi antara seluruh anggota TP2DD serta mengevaluasi kinerja TP2DD.
"Kegiatan ini juga untuk penyusunan strategi dan rencana tindakan serta percepatan digitalisasi daerah dan perluasan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah di Sulbar," kata Masriadi.
Kegiatan itu juga kata Masriadi, untuk mendorong inovasi dan optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) serta belanja daerah.
"Semoga terbangun sinergsiitas pemungutan opsen pajak antara pemerintah provinsi dan Kabupaten. Termasuk kerja sama pemungutan pajak dan pemanfaatan data," ujar Masriadi.
Peluncuran KKPD provinsi dan kabupaten se-Sulbar serta HLM TP2DD Provinsi Sulbar itu juga dihadiri perwakilan pemerintah kabupaten di Sulbar, Ketua DPRD Sulbar, Kepala Bank Indonesia Perwakilan Sulbar dan lembaga vertikal lainnya.
Pada kegiatan itu juga dilakukan penandatanganan pakta integritas antara pemerintah provinsi dan seluruh pemerintah kabupaten se-Sulbar serta pemberian penghargaan kepada masing-masing kabupaten yang ikut serta mendukung program tersebut.
"Ini sebuah inovasi untuk memperkuat transaksi non-tunai. Ini sangat penting karena akan meningkatkan akuntabilitas dan mengurangi praktik ilegal dalam hal transaksi keuangan," kata Bahtiar, di Mamuju, Kamis.
Peluncuran penggunaan KKPD provinsi dan kabupaten se-Sulbar itu juga dirangkaikan
High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Sulbar.
Peluncuran opsen pajak atau pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu yang dilakukan BPKPD Sulbar menurut Bahtiar, sangat inovatif.
"Sebagai Penjabat Gubernur saya apresiasi atas inovasi yang dilakukan BPKPD. Mau tidak mau kita sudah harus masuk dunia digital. Berkat dukungan BI Sulbar dan Bank Sulselbar, inovasinya bisa terlaksana. Mari kita sama-sama mengembangkan ini," terang Bahtiar.
Pemerintah pusat sendiri tambahnya, sudah menerapkan penggunaan kartu elektronik untuk transaksi pemerintahan.
"Semua kementerian sudah memakai kartu elektronik dalam bertransaksi," katanya.
Sementara, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Sulbar Masriadi Nadi Atjo mengatakan, kegiatan itu dimaksudkan menyamakan persepsi dan memperkuat koordinasi antara seluruh anggota TP2DD serta mengevaluasi kinerja TP2DD.
"Kegiatan ini juga untuk penyusunan strategi dan rencana tindakan serta percepatan digitalisasi daerah dan perluasan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah di Sulbar," kata Masriadi.
Kegiatan itu juga kata Masriadi, untuk mendorong inovasi dan optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) serta belanja daerah.
"Semoga terbangun sinergsiitas pemungutan opsen pajak antara pemerintah provinsi dan Kabupaten. Termasuk kerja sama pemungutan pajak dan pemanfaatan data," ujar Masriadi.
Peluncuran KKPD provinsi dan kabupaten se-Sulbar serta HLM TP2DD Provinsi Sulbar itu juga dihadiri perwakilan pemerintah kabupaten di Sulbar, Ketua DPRD Sulbar, Kepala Bank Indonesia Perwakilan Sulbar dan lembaga vertikal lainnya.
Pada kegiatan itu juga dilakukan penandatanganan pakta integritas antara pemerintah provinsi dan seluruh pemerintah kabupaten se-Sulbar serta pemberian penghargaan kepada masing-masing kabupaten yang ikut serta mendukung program tersebut.