Makassar (ANTARA) - Sekertaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Jufri Rahman berharap agar sensus ekonomi (SE) menjadi dasar dalam mengambil kebijakan oleh setiap pemerintah daerah, baik kabupaten, kota maupun provinsi.
Jufri mengatakan, sensus ekonomi untuk pendataan unit usaha sangat dibutuhkan guna mengetahui data dasar usaha dalam sebuah wilayah dan untuk mengetahui skala, sektor, serta jenis usaha.
"Kita ingin mengetahui karakteristik usaha, begitu ya?, Seperti usaha franchise kemudian ada skala e-commerce itu, termasuk MLM kalau tidak salah yah multi level marketing dan usaha online. Yang pernah heboh itu judi online," jelasnya saat membuka kegiatan Focus Group Discussion (FGD) SE 2026 yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS) di Makassar, Senin.
Menurutnya, itu semua adalah dampak negatif dari kemajuan teknologi informasi yang kemudian oleh sekelompok orang yang 'cermat' bisa memanfaatkan itu untuk kepentingannya, karena itu dilakukan sensus.
"Ini harus dipetakan kemudian dijadikan dasar mengambil kebijakan," ujarnya.
Melalui FGD ini, kata Jufri, dapat membuka luas pandangan dan wawasan para peserta terkait dengan pentingnya pelaksanaan sensus ekonomi dan dapat menjadi bekal bagi para peserta untuk berbagi ilmu pada kegiatan yang lainnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, yakni Plt Kepala BPS RO, Amalia Adininggar Widyasanti, Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad, dan Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Muhammad Edy Mahmud.
Jufri mengatakan, sensus ekonomi untuk pendataan unit usaha sangat dibutuhkan guna mengetahui data dasar usaha dalam sebuah wilayah dan untuk mengetahui skala, sektor, serta jenis usaha.
"Kita ingin mengetahui karakteristik usaha, begitu ya?, Seperti usaha franchise kemudian ada skala e-commerce itu, termasuk MLM kalau tidak salah yah multi level marketing dan usaha online. Yang pernah heboh itu judi online," jelasnya saat membuka kegiatan Focus Group Discussion (FGD) SE 2026 yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS) di Makassar, Senin.
Menurutnya, itu semua adalah dampak negatif dari kemajuan teknologi informasi yang kemudian oleh sekelompok orang yang 'cermat' bisa memanfaatkan itu untuk kepentingannya, karena itu dilakukan sensus.
"Ini harus dipetakan kemudian dijadikan dasar mengambil kebijakan," ujarnya.
Melalui FGD ini, kata Jufri, dapat membuka luas pandangan dan wawasan para peserta terkait dengan pentingnya pelaksanaan sensus ekonomi dan dapat menjadi bekal bagi para peserta untuk berbagi ilmu pada kegiatan yang lainnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, yakni Plt Kepala BPS RO, Amalia Adininggar Widyasanti, Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad, dan Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Muhammad Edy Mahmud.