Makassar (ANTARA) - Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfo SP) Sulawesi Selatan bekerjasama dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) RI menggelar bimbingan teknis pengelolaan data spasial berbasis geoportal pada Pemprov Sulsel dan pemerintah kabupaten dan kota di Makassar, 9-10 Oktober 2024.
Direktur Kelembagaan dan Jaringan Informasi Geospasial BIG RI Rachman Rifai di Makassar, Rabu, mengatakan bimtek ini bertujuan untuk memperkuat simpul jaringan informasi sebagai pedoman dalam pengelolaan dan pemanfaatan data geospasial secara optimal di Sulsel.
Selain itu, kata dia, juga untuk memastikan perencanaan yang jelas, sehingga setiap langkah yang diambil sejalan dengan visi pembangunan daerah dan berbasis geospasial, serta untuk mendukung pelaksanaan tata kelola pemerintahan daerah, utamanya dalam pengelolaan data spasial.
Ia menjelaskan kegiatan bimtek tersebut merupakan hal yang sangat penting. Apalagi jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045.
Dalam kegiatan ini disampaikan bahwa data geospasial secara fundamental dibutuhkan dalam perencanaan pengembangan kewilayahan, tetapi ada hambatannya, terutama ketersediaan dan akses dari data geospasial.
"Hal tersebut karena jaringan informasi geospasial nasional (JIGN) yang ada belum sepenuhnya berfungsi sesuai dengan tata kelola yang diharapkan," kata Rachman Rifai.
Ia menjelaskan bahwa arah kebijakan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tersebut dibagi menjadi penguatan JIGN agar dapat diakses dengan mudah oleh seluruh masyarakat dan peningkatan SDM pengelola informasi geospasial.
Untuk itu, dirinya mengapresiasi Pemprov Sulsel yang selama ini telah bekerjasama dengan BIG RI untuk membangun JIGN dan menyukseskan kegiatan bimtek tersebut.
"Kegiatan hari ini juga sebenarnya sebagai hasil dari tindak lanjut dari kegiatan Rakorda Regional Sulawesi yang sudah dilaksanakan pada awal tahun ini. Hal ini juga merupakan bentuk komitmen BIG dalam membangun simpul jaringan informasi geospasial di wilayah Sulawesi Selatan," jelasnya.
Dirinya berharap kegiatan bimtek tersebut dapat menjadi pemicu dan pemacu kegiatan-kegiatan penyelenggaraan informasi geospasial di Sulsel.
"Sehingga perencanaan pembangunan dan pengembangan kewilayahan dapat dilakukan lebih mudah, lebih akurat, dan lebih berdampak pada kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Selatan," harapnya.
Sementara itu, Plh Kepala Diskominfo SP Sulsel Sultan Rakib, mengatakan penyelenggaraan informasi geospasial memiliki peranan yang krusial dalam evaluasi kinerja provinsi.
"Data yang akurat dan terintegrasi akan menjadi alat ukur yang efektif untuk menilai berbagai program dan kebijakan yang telah dilaksanakan. Dengan informasi yang tepat, kita dapat melakukan analisis mendalam dan mengambil langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat," sebutnya.
Dia menambahkan bahwa salah satu tujuan utama bimtek tersebut adalah untuk menyusun rencana induk penyelenggaraan informasi geospasial.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa penyelenggaraan informasi geospasial tersebut sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
"Harmonisasi antara informasi geospasial dan Satu Data Indonesia akan menciptakan ekosistem data yang lebih kuat dan efektif. Hal ini penting agar semua elemen pemerintah, baik pusat maupun daerah, dapat berkolaborasi dengan lebih baik dalam mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data," ujarnya.
Sesuai dengan hasil evaluasi penilaian statistik sektoral, Sulawesi Selatan mendapatkan capaian yang bagus dengan nilai 2,62 atau ada peningkatan dibandingkan hasil di tahun sebelumnya dengan capaian nilai 1,76.
Direktur Kelembagaan dan Jaringan Informasi Geospasial BIG RI Rachman Rifai di Makassar, Rabu, mengatakan bimtek ini bertujuan untuk memperkuat simpul jaringan informasi sebagai pedoman dalam pengelolaan dan pemanfaatan data geospasial secara optimal di Sulsel.
Selain itu, kata dia, juga untuk memastikan perencanaan yang jelas, sehingga setiap langkah yang diambil sejalan dengan visi pembangunan daerah dan berbasis geospasial, serta untuk mendukung pelaksanaan tata kelola pemerintahan daerah, utamanya dalam pengelolaan data spasial.
Ia menjelaskan kegiatan bimtek tersebut merupakan hal yang sangat penting. Apalagi jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045.
Dalam kegiatan ini disampaikan bahwa data geospasial secara fundamental dibutuhkan dalam perencanaan pengembangan kewilayahan, tetapi ada hambatannya, terutama ketersediaan dan akses dari data geospasial.
"Hal tersebut karena jaringan informasi geospasial nasional (JIGN) yang ada belum sepenuhnya berfungsi sesuai dengan tata kelola yang diharapkan," kata Rachman Rifai.
Ia menjelaskan bahwa arah kebijakan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tersebut dibagi menjadi penguatan JIGN agar dapat diakses dengan mudah oleh seluruh masyarakat dan peningkatan SDM pengelola informasi geospasial.
Untuk itu, dirinya mengapresiasi Pemprov Sulsel yang selama ini telah bekerjasama dengan BIG RI untuk membangun JIGN dan menyukseskan kegiatan bimtek tersebut.
"Kegiatan hari ini juga sebenarnya sebagai hasil dari tindak lanjut dari kegiatan Rakorda Regional Sulawesi yang sudah dilaksanakan pada awal tahun ini. Hal ini juga merupakan bentuk komitmen BIG dalam membangun simpul jaringan informasi geospasial di wilayah Sulawesi Selatan," jelasnya.
Dirinya berharap kegiatan bimtek tersebut dapat menjadi pemicu dan pemacu kegiatan-kegiatan penyelenggaraan informasi geospasial di Sulsel.
"Sehingga perencanaan pembangunan dan pengembangan kewilayahan dapat dilakukan lebih mudah, lebih akurat, dan lebih berdampak pada kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Selatan," harapnya.
Sementara itu, Plh Kepala Diskominfo SP Sulsel Sultan Rakib, mengatakan penyelenggaraan informasi geospasial memiliki peranan yang krusial dalam evaluasi kinerja provinsi.
"Data yang akurat dan terintegrasi akan menjadi alat ukur yang efektif untuk menilai berbagai program dan kebijakan yang telah dilaksanakan. Dengan informasi yang tepat, kita dapat melakukan analisis mendalam dan mengambil langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat," sebutnya.
Dia menambahkan bahwa salah satu tujuan utama bimtek tersebut adalah untuk menyusun rencana induk penyelenggaraan informasi geospasial.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa penyelenggaraan informasi geospasial tersebut sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
"Harmonisasi antara informasi geospasial dan Satu Data Indonesia akan menciptakan ekosistem data yang lebih kuat dan efektif. Hal ini penting agar semua elemen pemerintah, baik pusat maupun daerah, dapat berkolaborasi dengan lebih baik dalam mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data," ujarnya.
Sesuai dengan hasil evaluasi penilaian statistik sektoral, Sulawesi Selatan mendapatkan capaian yang bagus dengan nilai 2,62 atau ada peningkatan dibandingkan hasil di tahun sebelumnya dengan capaian nilai 1,76.