Mamuju (ANTARA) - Kapolresta Mamuju Sulawesi Barat Komisaris Besar (Kombes) Polisi Iskandar menegaskan akan menindak tegas setiap pelanggaran hukum terkait proses Pilkada Serentak 2024.
"Kami akan melakukan penindakan tegas terhadap pelanggaran hukum, termasuk kampanye yang melanggar ketentuan, seperti politik uang, penyebaran hoaks dan ujaran kebencian yang dapat memecah belah masyarakat," tegas Iskandar, di Mamuju, Kamis
Ia mengemukakan hal itu pada rapat koordinasi bersama para pemangku kepentingan dalam rangka pelaksanaan pengawasan kampanye Pilkada Serentak 2024.
Pada rapat koordinasi itu, turut hadir Ketua Bawaslu dan Ketua KPU Mamuju, unsur TNI, pemerintah daerah serta perwakilan tim sukses masing-masing pasangan calon kepala daerah.
"Rapat koordinasi ini bertujuan memetakan potensi kerawanan yang mungkin muncul selama masa kampanye serta menyusun strategi pengawasan dan pengamanan yang efektif," ujar Iskandar.
Kombes Iskandar mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bekerja sama dan solid dalam mengawal jalannya Pilkada Serentak agar berjalan dengan lancar dan damai.
Ia juga menyampaikan bahwa peran serta semua pihak sangat diperlukan dalam menjaga kondusifitas di Kabupaten Mamuju.
"Kami berkomitmen untuk memberikan pengamanan penuh dalam setiap tahapan pilkada, khususnya pada masa kampanye yang rawan terjadi gesekan di lapangan," ujarnya.
Iskandar berharap melalui rapat koordinasi itu akan terjalin sinergisitas semua pihak dalam menciptakan pilkada di Mamuju yang aman, damai dan bermartabat.
"Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan sinergi antara pihak kepolisian, penyelenggara pemilu, pemangku kepentingan serta para peserta pilkada, dapat terjalin lebih erat demi mewujudkan Pilkada Serentak 2024 di Mamuju yang aman, damai dan berkualitas," ujarnya.
Kepada para pasangan calon bupati dan wakil bupati, ia mengimbau agar tetap mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh KPU dan Bawaslu, serta mengutamakan kampanye yang damai dan bermartabat.
"Kami akan melakukan penindakan tegas terhadap pelanggaran hukum, termasuk kampanye yang melanggar ketentuan, seperti politik uang, penyebaran hoaks dan ujaran kebencian yang dapat memecah belah masyarakat," tegas Iskandar, di Mamuju, Kamis
Ia mengemukakan hal itu pada rapat koordinasi bersama para pemangku kepentingan dalam rangka pelaksanaan pengawasan kampanye Pilkada Serentak 2024.
Pada rapat koordinasi itu, turut hadir Ketua Bawaslu dan Ketua KPU Mamuju, unsur TNI, pemerintah daerah serta perwakilan tim sukses masing-masing pasangan calon kepala daerah.
"Rapat koordinasi ini bertujuan memetakan potensi kerawanan yang mungkin muncul selama masa kampanye serta menyusun strategi pengawasan dan pengamanan yang efektif," ujar Iskandar.
Kombes Iskandar mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bekerja sama dan solid dalam mengawal jalannya Pilkada Serentak agar berjalan dengan lancar dan damai.
Ia juga menyampaikan bahwa peran serta semua pihak sangat diperlukan dalam menjaga kondusifitas di Kabupaten Mamuju.
"Kami berkomitmen untuk memberikan pengamanan penuh dalam setiap tahapan pilkada, khususnya pada masa kampanye yang rawan terjadi gesekan di lapangan," ujarnya.
Iskandar berharap melalui rapat koordinasi itu akan terjalin sinergisitas semua pihak dalam menciptakan pilkada di Mamuju yang aman, damai dan bermartabat.
"Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan sinergi antara pihak kepolisian, penyelenggara pemilu, pemangku kepentingan serta para peserta pilkada, dapat terjalin lebih erat demi mewujudkan Pilkada Serentak 2024 di Mamuju yang aman, damai dan berkualitas," ujarnya.
Kepada para pasangan calon bupati dan wakil bupati, ia mengimbau agar tetap mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh KPU dan Bawaslu, serta mengutamakan kampanye yang damai dan bermartabat.