Mamuju (ANTARA Sulbar) - Komite Nasional Pemuda Indonesia Provinsi Sulawesi Barat mendukung langkah Gubernur melakukan mutasi pejabatnya, terutama mereka yang dianggap berkinerja buruk, kata Sekertaris KNPI Sulbar, Ahmad Amran Nur di Mamuju, Kamis.
Ia mengatakan, di Sulbar masih banyak pejabat muda yang mampu membawa pemerintahan yang lebih baik kedepan di Sulbar.
"Pejabat tidak layak karena berkinerja buruk jangan lagi digunakan masih banyak pejabat muda yang lebih baik di Sulbar untuk mengisi pemerintahan, memaksimalkan pembangunan," katanya.
Menurut dia, dengan memelihara pejabat berkinerja buruk akan mencedrai pemerintahan Gubernur Sulbar, karena akan tampak tidak baik, akibat ulah pejabat berkinerja buruk.
"Gubernur pontang panting mencari anggaran di pusat hasilnya tidak dikelola baik oleh pejabat di Sulbar ini memprihatinkan, terbukti penyerapan anggaran untuk pembangunan tidak maksimal, Gubernur mesti tegas, memperbaiki pemerintahannya, dengan memberhentikan pejabat berkinerja buruk," katanya.
Gubernur sebelumnya telah berjanji akan melakukan mutasi pejabatnya yang dianggap berkinerja buruk karena tidak mampu mengelola anggaran dengan baik setelah lebaran Idul Fitri 1435 hijriah.
"Setelah lebaran akan kita mutasi pejabat yang selama ini tidak mampu mengelola anggaran dengan baik, ini adalah bentuk evaluasi terhadap pejabat yang selama ini berkinerja buruk karena tidak mampu mengelola anggaran dengan baik sehingga masyarakat tidak merasakan pembangunan," katanya.
Gubernur mengatakan, masyarakat tidak merasakan pembangunan karena pejabat bobrok mengelola anggaran, hanya sekitar 20 persen dari Rp1,2 triliun anggaran APBD Sulbar yang mampu diberikan kepada masyarakat.
"Penyerapan anggaran untuk melaksanakan pembangunan baru terserap sekitar 20 persen, padahal sudah memasuki triwulan kedua masa penggunaannya atau hampir setengah tahun kondisi ini sangat memprihatinkan dan mesti dilakukan evaluasi," katanya.
Menurut dia, salah satu masalah tidak terlaksananya pembangunan dengan baik karena anggaran tidak dirasakan dampaknya masyarakat adalah faktor sumber daya manusia pejabat di Sulbar.
"Pejabat di Sulbar senang melakukan perjalanan dinas, tetapi kinerjanya buruk melaksanakan pembangunan, disaat saya tidak di Sulbar ke Jakarta mengurus APBN, pejabat di Sulbar juga rame-rame ke daerah lain menghabiskan anggaran daerah ini," katanya.
Menurut dia, penataan pemerintahan di Sulbar diperiode kedua pemerintahannya akan dimaksimalkan, agar dirinya meninggalkan kesan yang baik ketika berhenti menjadi pemimpin di sulbar.
"Pembangunan mesti diarahkan lebih baik lagi di Sulbar agar masyarakat dapat merasakan pembangunan, sehingga pejabat yang berkinerja buruk akan segera diberhentikan dari jabatannya, saya akan memberikan yang terbaik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat, sehingga pejabat yang hanya main-main tidak akan digunakan," katanya. M Taufik
Ia mengatakan, di Sulbar masih banyak pejabat muda yang mampu membawa pemerintahan yang lebih baik kedepan di Sulbar.
"Pejabat tidak layak karena berkinerja buruk jangan lagi digunakan masih banyak pejabat muda yang lebih baik di Sulbar untuk mengisi pemerintahan, memaksimalkan pembangunan," katanya.
Menurut dia, dengan memelihara pejabat berkinerja buruk akan mencedrai pemerintahan Gubernur Sulbar, karena akan tampak tidak baik, akibat ulah pejabat berkinerja buruk.
"Gubernur pontang panting mencari anggaran di pusat hasilnya tidak dikelola baik oleh pejabat di Sulbar ini memprihatinkan, terbukti penyerapan anggaran untuk pembangunan tidak maksimal, Gubernur mesti tegas, memperbaiki pemerintahannya, dengan memberhentikan pejabat berkinerja buruk," katanya.
Gubernur sebelumnya telah berjanji akan melakukan mutasi pejabatnya yang dianggap berkinerja buruk karena tidak mampu mengelola anggaran dengan baik setelah lebaran Idul Fitri 1435 hijriah.
"Setelah lebaran akan kita mutasi pejabat yang selama ini tidak mampu mengelola anggaran dengan baik, ini adalah bentuk evaluasi terhadap pejabat yang selama ini berkinerja buruk karena tidak mampu mengelola anggaran dengan baik sehingga masyarakat tidak merasakan pembangunan," katanya.
Gubernur mengatakan, masyarakat tidak merasakan pembangunan karena pejabat bobrok mengelola anggaran, hanya sekitar 20 persen dari Rp1,2 triliun anggaran APBD Sulbar yang mampu diberikan kepada masyarakat.
"Penyerapan anggaran untuk melaksanakan pembangunan baru terserap sekitar 20 persen, padahal sudah memasuki triwulan kedua masa penggunaannya atau hampir setengah tahun kondisi ini sangat memprihatinkan dan mesti dilakukan evaluasi," katanya.
Menurut dia, salah satu masalah tidak terlaksananya pembangunan dengan baik karena anggaran tidak dirasakan dampaknya masyarakat adalah faktor sumber daya manusia pejabat di Sulbar.
"Pejabat di Sulbar senang melakukan perjalanan dinas, tetapi kinerjanya buruk melaksanakan pembangunan, disaat saya tidak di Sulbar ke Jakarta mengurus APBN, pejabat di Sulbar juga rame-rame ke daerah lain menghabiskan anggaran daerah ini," katanya.
Menurut dia, penataan pemerintahan di Sulbar diperiode kedua pemerintahannya akan dimaksimalkan, agar dirinya meninggalkan kesan yang baik ketika berhenti menjadi pemimpin di sulbar.
"Pembangunan mesti diarahkan lebih baik lagi di Sulbar agar masyarakat dapat merasakan pembangunan, sehingga pejabat yang berkinerja buruk akan segera diberhentikan dari jabatannya, saya akan memberikan yang terbaik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat, sehingga pejabat yang hanya main-main tidak akan digunakan," katanya. M Taufik