Majene, Sulbar (ANTARA Sulbar) - Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Sulawesi Barat Dr.H.Suhardi Duka, MM dalam kegiatan Safari Ramadhan 1435 Hijriah, kembali menyerap aspirasi masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Majene.
"Keluhan masyarakat akan menjadi perhatian bagi seluruh kader partai Demokrat. Ini penting agar kepercayaan publik terhadap partai ini tetap mendapat tempat dihati masyarakat. Jika kepercayaan publik hilang maka rakyat akan meninggalkan partai kita dan itu menjadi ancaman," kata Suhardi Duka di Majene, Selasa.
Menurutnya, kader partai Demokrat yang kembali mendapatkan amanah rakyat hasil Pileg 9 April 2014, harus mengawal apa yang menjadi keluhan masyarakat.
Karena itu kata dia, kader-kader partai yang bertugas di parlemen agar ikut mengawal dan memperjuangkan kepentingan masyarakat yang ada di daerah ini.
"Hubungan antara legislatif dan eksekutif harusnya dinamis. Tidak boleh hubungan itu harus harmonis melulu. Jika hubungan mesra terus terjalin maka yakinlah penyelengaraan pemerintah tidak akan berjalan maksimal," kata Suhardi Duka yang juga bupati Mamuju selama dua periode ini.
Dia menyampaikan, ada kalanya DPRD harus bersikap tegas atas kebijakan pemerintah dalam hal yang tertentu.
"Jika kebijakan pemerintah merugikan kepentingan publik maka selayaknya legislatif harus bersikap tegas," katanya.
Suhardi menyampaikan, dirinya selaku pejabat bupati di Mamuju terkadang harus berhadap-hadapan dengan teman-teman yang ada di DPRD.
Dia menyampaikan, potensi di daerah Majene sebetulnya cukup untuk meningkatkan ekonomi masyarakatnya.
Hanya saja kata dia, potensi yang ada itu belum tertangani dengan baik sehingga upaya penanggulangan angka kemiskinan turut melambat.
Termasuk kata dia, pemerintah kabupaten Majene sejatinya ikut membangun komunikasi yang baik dengan pemerintah provinsi dalam hal mendapatkan kebijakan anggaran.
"Kondisi APBD Majene sangat kecil. Alokasi anggaran untuk belanja pegawai mencapai angka 80 persen. Praktis, hanya 20 persen dibelanjakan untuk membangun daerah. Ini tentu memiriskan bagi kita semua," jelas suhardi yang didaulat masyarakat Majene untuk maju selaku kandidat calon gubernur di tahun 2016.
Ketua DPRD Majene, Hajar mengakui, jika kondisi batang tubuh APBD masih sangat minim.
"APBD Majene setiap tahunnya masih didominasi belanja pegawai. Ini lantaran, jumlah pegawai yang ada sudah sangat banyak," katanya.
Karena itu kata dia, pemerintah daerah sejatinya harus memaksimalkan potensi alam untuk menopang bertambahnya sektor pendapatan. Agus Setiawan
"Keluhan masyarakat akan menjadi perhatian bagi seluruh kader partai Demokrat. Ini penting agar kepercayaan publik terhadap partai ini tetap mendapat tempat dihati masyarakat. Jika kepercayaan publik hilang maka rakyat akan meninggalkan partai kita dan itu menjadi ancaman," kata Suhardi Duka di Majene, Selasa.
Menurutnya, kader partai Demokrat yang kembali mendapatkan amanah rakyat hasil Pileg 9 April 2014, harus mengawal apa yang menjadi keluhan masyarakat.
Karena itu kata dia, kader-kader partai yang bertugas di parlemen agar ikut mengawal dan memperjuangkan kepentingan masyarakat yang ada di daerah ini.
"Hubungan antara legislatif dan eksekutif harusnya dinamis. Tidak boleh hubungan itu harus harmonis melulu. Jika hubungan mesra terus terjalin maka yakinlah penyelengaraan pemerintah tidak akan berjalan maksimal," kata Suhardi Duka yang juga bupati Mamuju selama dua periode ini.
Dia menyampaikan, ada kalanya DPRD harus bersikap tegas atas kebijakan pemerintah dalam hal yang tertentu.
"Jika kebijakan pemerintah merugikan kepentingan publik maka selayaknya legislatif harus bersikap tegas," katanya.
Suhardi menyampaikan, dirinya selaku pejabat bupati di Mamuju terkadang harus berhadap-hadapan dengan teman-teman yang ada di DPRD.
Dia menyampaikan, potensi di daerah Majene sebetulnya cukup untuk meningkatkan ekonomi masyarakatnya.
Hanya saja kata dia, potensi yang ada itu belum tertangani dengan baik sehingga upaya penanggulangan angka kemiskinan turut melambat.
Termasuk kata dia, pemerintah kabupaten Majene sejatinya ikut membangun komunikasi yang baik dengan pemerintah provinsi dalam hal mendapatkan kebijakan anggaran.
"Kondisi APBD Majene sangat kecil. Alokasi anggaran untuk belanja pegawai mencapai angka 80 persen. Praktis, hanya 20 persen dibelanjakan untuk membangun daerah. Ini tentu memiriskan bagi kita semua," jelas suhardi yang didaulat masyarakat Majene untuk maju selaku kandidat calon gubernur di tahun 2016.
Ketua DPRD Majene, Hajar mengakui, jika kondisi batang tubuh APBD masih sangat minim.
"APBD Majene setiap tahunnya masih didominasi belanja pegawai. Ini lantaran, jumlah pegawai yang ada sudah sangat banyak," katanya.
Karena itu kata dia, pemerintah daerah sejatinya harus memaksimalkan potensi alam untuk menopang bertambahnya sektor pendapatan. Agus Setiawan