Makassar (ANTARA) - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sulawesi Selatan menilai debat kandidat calon gubernur dan wakil gubernur yang digelar KPU Sulsel minim membahas agenda dampak dan penyelamatan lingkungan di tengah arus perubahan iklim.
"Dalam pemaparan visi misi disampaikan oleh kedua kandidat paslon gubernur dan wakil gubernur tidak menyentuh soal lingkungan hidup sebagai aspek penting yang harus diperhatikan dalam pembangunan di Sulsel," Kepala Divisi Hukum dan Politik Hijau WALHI Sulsel Arfiandi Anas, di Makassar, Rabu.
Ia mengemukakan pasangan calon nomor urut 1 Mohammad Ramdhan Pomanto-Azhar arsyad menyebutkan dalam visi misinya ada aspek ekologi, namun tidak dijelaskan bagaimana bentuk jawaban poin misi yang akan dijalankan nanti.
Begitu pula paslon nomor urut 2 Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati Rusdi Masse dalam visi misinya juga tidak menyentuh soal lingkungan hidup sebagai aspek penting yang diperhatikan dalam pembangunan
Selanjutnya, tema pemberantasan kemiskinan, pasangan nomor urut 2 menganggap masalah kemiskinan hanya membutuhkan koordinasi antar pemangku kepentingan, seperti bupati, wali kota dan dunia usaha.
Padahal dalam faktanya, pemerintah daerah dan para pebisnis tidak mampu mensejahterakan masyarakat sekitar, seperti yang terjadi di Kabupaten Luwu Utara dan Luwu Timur.
Selain itu, pembukaan aktivitas ekstraktif pertambangan dan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan skala besar yang justru tidak menyerap tenaga kerja secara besar, merampas hak atas tanah petani dan alih fungsi hutan menjadi konsesi tambang secara besar-besaran di Sulsel
Terdapat daerah Luwu Raya, dua dari empat kabupaten kota yaitu Kabupaten Luwu dan Luwu Utara masuk dalam besar kabupaten kota termiskin di Sulsel data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024
Bahkan paslon tidak terlalu membahas soal pesisir dan pulau-pulau kecil, dimana wilayah Sulsel memiliki ribuan pulau-pulau kecil dan memiliki salah satu garis pantai terpanjang di Indonesia menjadi pihak yang sangat penting untuk mendapatkan pelayanan dan perlindungan pemerintah.
“keadaan nelayan dan perempuan pesisir dan pulau-pulau kecil seperti pesisir Makassar dan Takalar makin menderita karena layanan pemerintah yang minim dan ditambah lagi proyek reklamasi pesisir dan tambang pasir laut membuat kemiskinan semakin dirasakan akibat akses sumber daya ekonomi mereka menjadi rusak”, katanya
Kemudian pada pembahasan perempuan dan perubahan iklim, para kandidat tidak memberikan solusi yang dirasakan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, dimana mereka dalam beberapa tahun terakhir merasakan dampak signifikan terhadap perubahan iklim yang tidak bisa diprediksi nelayan.
“Jawaban kedua paslon disampaikan tidak menyentuh permasalahan dampak krisis iklim terhadap perempuan. Solusi ditawarkan tidak menyentuh masalah yang dirasakan masyarakat wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil menderita, akses air bersih sulit, reklamasi, dan dampak tambang pasir laut," katanya.
Terakhir, terkait pengelolaan sampah, Paslon nomor urut 1 mendorong penanganan sampah salah satunya dengan cara pembangunan PSEL, sedangkan paslon nomor dua mendorong pembangunan pengelolaan sampah RDF.
"Kami menilai upaya kedua calon gubernur dalam pengelolaan sampah dengan cara pembakaran menggunakan insinerator justru menimbulkan masalah baru. Sampah menjadi bahan bakar pembangkit listrik tenaga sampah, dinilai akan menimbulkan polusi udara, pencemaran bekas pembakaran sampah," ungkap dia.
"Dalam pemaparan visi misi disampaikan oleh kedua kandidat paslon gubernur dan wakil gubernur tidak menyentuh soal lingkungan hidup sebagai aspek penting yang harus diperhatikan dalam pembangunan di Sulsel," Kepala Divisi Hukum dan Politik Hijau WALHI Sulsel Arfiandi Anas, di Makassar, Rabu.
Ia mengemukakan pasangan calon nomor urut 1 Mohammad Ramdhan Pomanto-Azhar arsyad menyebutkan dalam visi misinya ada aspek ekologi, namun tidak dijelaskan bagaimana bentuk jawaban poin misi yang akan dijalankan nanti.
Begitu pula paslon nomor urut 2 Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati Rusdi Masse dalam visi misinya juga tidak menyentuh soal lingkungan hidup sebagai aspek penting yang diperhatikan dalam pembangunan
Selanjutnya, tema pemberantasan kemiskinan, pasangan nomor urut 2 menganggap masalah kemiskinan hanya membutuhkan koordinasi antar pemangku kepentingan, seperti bupati, wali kota dan dunia usaha.
Padahal dalam faktanya, pemerintah daerah dan para pebisnis tidak mampu mensejahterakan masyarakat sekitar, seperti yang terjadi di Kabupaten Luwu Utara dan Luwu Timur.
Selain itu, pembukaan aktivitas ekstraktif pertambangan dan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan skala besar yang justru tidak menyerap tenaga kerja secara besar, merampas hak atas tanah petani dan alih fungsi hutan menjadi konsesi tambang secara besar-besaran di Sulsel
Terdapat daerah Luwu Raya, dua dari empat kabupaten kota yaitu Kabupaten Luwu dan Luwu Utara masuk dalam besar kabupaten kota termiskin di Sulsel data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024
Bahkan paslon tidak terlalu membahas soal pesisir dan pulau-pulau kecil, dimana wilayah Sulsel memiliki ribuan pulau-pulau kecil dan memiliki salah satu garis pantai terpanjang di Indonesia menjadi pihak yang sangat penting untuk mendapatkan pelayanan dan perlindungan pemerintah.
“keadaan nelayan dan perempuan pesisir dan pulau-pulau kecil seperti pesisir Makassar dan Takalar makin menderita karena layanan pemerintah yang minim dan ditambah lagi proyek reklamasi pesisir dan tambang pasir laut membuat kemiskinan semakin dirasakan akibat akses sumber daya ekonomi mereka menjadi rusak”, katanya
Kemudian pada pembahasan perempuan dan perubahan iklim, para kandidat tidak memberikan solusi yang dirasakan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, dimana mereka dalam beberapa tahun terakhir merasakan dampak signifikan terhadap perubahan iklim yang tidak bisa diprediksi nelayan.
“Jawaban kedua paslon disampaikan tidak menyentuh permasalahan dampak krisis iklim terhadap perempuan. Solusi ditawarkan tidak menyentuh masalah yang dirasakan masyarakat wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil menderita, akses air bersih sulit, reklamasi, dan dampak tambang pasir laut," katanya.
Terakhir, terkait pengelolaan sampah, Paslon nomor urut 1 mendorong penanganan sampah salah satunya dengan cara pembangunan PSEL, sedangkan paslon nomor dua mendorong pembangunan pengelolaan sampah RDF.
"Kami menilai upaya kedua calon gubernur dalam pengelolaan sampah dengan cara pembakaran menggunakan insinerator justru menimbulkan masalah baru. Sampah menjadi bahan bakar pembangkit listrik tenaga sampah, dinilai akan menimbulkan polusi udara, pencemaran bekas pembakaran sampah," ungkap dia.