Makassar (ANTARA) - Debat kandidat kedua dilaksanakan KPU Provinsi Sulawesi Selatan menghadirkan dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang saling adu strategi pengelolaan hutan dampak maraknya tambang diduga merusak lingkungan hingga memicu terjadi bencana..
Pasangan calon nomor urut satu Moh Ramdhan Pomanto-Azhar Arsyad (DIA) yang mendapat pertanyaan berkaitan bagaimana upaya pengelolaan hutan, sebab data Kementerian ESDM terdapat 261 Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Sulsel, angkanya lebih tinggi dari Sulawesi Tenggara sebanyak 229 IUP.
"Walaupun otoritasnya di pusat, dan sebagai upaya melindungi masyarakat, kami akan meminta evaluasi terutama siapa-siapa saja yang memanfaatkan hutan itu dengan tidak mematuhi aturan lingkungan hidup," ujar calon gubernur Sulsel Moh Ramdhan Pomanto dalam debat itu berlangsung di Makassar, Minggu.
Tingginya jumlah izin yang dikeluarkan tersebut, kata dia, dapat menimbulkan ancaman serius bagi iklim, biodiversity, limbah, serta polusi sehingga diperlukan upaya-upaya maupun strategi menangani persoalan tersebut.
Ia mengingatkan risiko pembukaan lahan di hulu yang berdampak pada bencana di hilir, seperti yang terjadi di Kabupaten Luwu, Sidrap dan Toraja karena pembukaan di hulu. Oleh karena itu, perlindungan kawasan hulu harus menjadi prioritas, sebab degradasi di hulu akan mengancam lahan pertanian dan ekosistem di wilayah hilir.
“Kalau hulu tidak dilindungi, maka daerah hilir akan habis, pertanian bisa hancur. Sudah saatnya kita sepakat dengan pusat agar hulu dilindungi," paparnya Wali Kota Makassar non aktif ini menegaskan.
Pria disapa akrab Danny Pomanto ini menyampaikan strategi perlindungan tata kelola hutan dengan mengusulkan pendekatan berbasis ekonomi biru dan teknologi hijau untuk mengembangkan tambang yang lebih ramah lingkungan.
Selain itu, diperlukan koordinasi secara baik antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam upaya menjaga kawasan hulu serta sungai sebagai sumber air bersih bagi masyarakat.
Selain soal lingkungan, Danny juga mengkritisi kebijakan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang selama ini dinilai kurang melibatkan masyarakat, terutama masyarakat adat seperti di Rongkong, Rampi, dan Seko di Luwu raya.
"Kalau kami menang, saya minta di pusat otorisasi sepenuhnya di daerah, yang di pusat semua dievaluasi terutama perlindungan di hulu. Harus ada kesepakatan dari pusat bahwa perlindungan di hulu adalah mutlak," paparnya menekankan.
Sementara itu, paslon nomor urut 2 Andi Sudirman-Fatmawati Rusdi (Andalan Hati) sepakat dengan penerapan ekonomi hijau. Kepala daerah harus komitmen menjalankan itu. Kemudian hal kedua, bagaimana penerapan RTRW (rencana tata ruang wilayah) dengan mengunci arena mana saja tidak boleh ada tambang dan mana yang boleh ditambang.
"Turunannya itu di provinsi, bagaimana penekanan ke kabupaten kota untuk membentuk RDTR. Ini paling penting, sehingga memblok daerah yang bisa ditambang dan tidak boleh ditambang, meskipun mereka punya IUP," ujarnya menekankan.
Sebagai mantan Gubernur Sulsel ini, ia menyebut sangat menginginkan area tambang dapat menjadi kepemilikan Pemerintah Provinsi, karena suda ada aturan yang mengatur tata ruang dan wilayahnya.
"Silakan melakukan pertambangan , tetapi kendali untuk preventif terkait kebencanaan adalah ada dalam RDTR sehingga kita mendorong kabupaten kota untuk membentuk RDTR," tutur adik kandung Menteri Pertanian Amran Sulaiman ini.
Pasangan calon nomor urut satu Moh Ramdhan Pomanto-Azhar Arsyad (DIA) yang mendapat pertanyaan berkaitan bagaimana upaya pengelolaan hutan, sebab data Kementerian ESDM terdapat 261 Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Sulsel, angkanya lebih tinggi dari Sulawesi Tenggara sebanyak 229 IUP.
"Walaupun otoritasnya di pusat, dan sebagai upaya melindungi masyarakat, kami akan meminta evaluasi terutama siapa-siapa saja yang memanfaatkan hutan itu dengan tidak mematuhi aturan lingkungan hidup," ujar calon gubernur Sulsel Moh Ramdhan Pomanto dalam debat itu berlangsung di Makassar, Minggu.
Tingginya jumlah izin yang dikeluarkan tersebut, kata dia, dapat menimbulkan ancaman serius bagi iklim, biodiversity, limbah, serta polusi sehingga diperlukan upaya-upaya maupun strategi menangani persoalan tersebut.
Ia mengingatkan risiko pembukaan lahan di hulu yang berdampak pada bencana di hilir, seperti yang terjadi di Kabupaten Luwu, Sidrap dan Toraja karena pembukaan di hulu. Oleh karena itu, perlindungan kawasan hulu harus menjadi prioritas, sebab degradasi di hulu akan mengancam lahan pertanian dan ekosistem di wilayah hilir.
“Kalau hulu tidak dilindungi, maka daerah hilir akan habis, pertanian bisa hancur. Sudah saatnya kita sepakat dengan pusat agar hulu dilindungi," paparnya Wali Kota Makassar non aktif ini menegaskan.
Pria disapa akrab Danny Pomanto ini menyampaikan strategi perlindungan tata kelola hutan dengan mengusulkan pendekatan berbasis ekonomi biru dan teknologi hijau untuk mengembangkan tambang yang lebih ramah lingkungan.
Selain itu, diperlukan koordinasi secara baik antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam upaya menjaga kawasan hulu serta sungai sebagai sumber air bersih bagi masyarakat.
Selain soal lingkungan, Danny juga mengkritisi kebijakan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang selama ini dinilai kurang melibatkan masyarakat, terutama masyarakat adat seperti di Rongkong, Rampi, dan Seko di Luwu raya.
"Kalau kami menang, saya minta di pusat otorisasi sepenuhnya di daerah, yang di pusat semua dievaluasi terutama perlindungan di hulu. Harus ada kesepakatan dari pusat bahwa perlindungan di hulu adalah mutlak," paparnya menekankan.
Sementara itu, paslon nomor urut 2 Andi Sudirman-Fatmawati Rusdi (Andalan Hati) sepakat dengan penerapan ekonomi hijau. Kepala daerah harus komitmen menjalankan itu. Kemudian hal kedua, bagaimana penerapan RTRW (rencana tata ruang wilayah) dengan mengunci arena mana saja tidak boleh ada tambang dan mana yang boleh ditambang.
"Turunannya itu di provinsi, bagaimana penekanan ke kabupaten kota untuk membentuk RDTR. Ini paling penting, sehingga memblok daerah yang bisa ditambang dan tidak boleh ditambang, meskipun mereka punya IUP," ujarnya menekankan.
Sebagai mantan Gubernur Sulsel ini, ia menyebut sangat menginginkan area tambang dapat menjadi kepemilikan Pemerintah Provinsi, karena suda ada aturan yang mengatur tata ruang dan wilayahnya.
"Silakan melakukan pertambangan , tetapi kendali untuk preventif terkait kebencanaan adalah ada dalam RDTR sehingga kita mendorong kabupaten kota untuk membentuk RDTR," tutur adik kandung Menteri Pertanian Amran Sulaiman ini.