Makassar (ANTARA Sulsel) - Tokoh masyarakat Sulawesi Selatan H Rahim Assegaf Puang Makka mengatakan, duet kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla (JK) harus berani bersikap menghadapi kasus korupsi.
"Kami hanya butuh kepemimpinan yang berani bersikap tegas dalam menghadapi kasus korupsi, karena korupsi merupakan biang dari segala persoalan bangsa dan negara ini," kata Rahim di Makassar, Minggu.
Menurut dia, sebenarnya negara ini sangat kaya dari segi kekayaan alam dan sumber daya manusia, namun aset kekayaan bangsa dan negara itu dikeruk segelitir orang yang tidak bertanggung jawab, karena tidak amanah dalam menjalankan tugas dan fungsi jabatannya.
Hal itu dapat dicermati dari pejabat pemerintahan pusat hingga daerah, namun hanya dapat dihitung jari yang menjalani proses hukum. Berkaitan dengan kondisi tersebut, wajarlah jika duet pemimpin baru ini digantungkan sejuta harapan untuk dapat bersikap tegas terhadap permasalahan korupsi di tanah air.
Alasannya, republik ini hancur karena korupsi yang dilakukan oleh oknum pejabat mulai di tingkat pusat hingga daerah. Karena itu, agar tidak berlanjut, maka pemerintahan yang baru ini harus dapat mengantisipasi dan meningkatkan kinerja pemberantasan korupsi yang sudah berjalan.
"Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah sebagai bentuk komitmen yang nyata, termasuk mendukung penegak hukum lainnya seperti pihak kepolisian, kejaksaan dan pengadilan," kata Rahim.
Karena itu, lanjut dia, persoalan korupsi di Indonesia ini menjadi persoalan utama yang harus diatasi oleh pemerintahan yang baru ke depan. Sedang persoalan lainnya itu hanyalah embel-embel atau asesosris saja yang turut teratasi, apabila persoalan utamanya yakni korupsi dapat diselesaikan.
Jadi, pekerjaan utama presiden dan wakilnya pada awal kepemimpinannya adalah membantu para penegak hukum dan mengawalnya dalam menegakkan supremasi hukum di negeri ini. Bukan lagi komitmen menegakkan keadilan di bidang hukum hanya sebatas "pemanis bibir" alias "lips service" saja untuk menarik perhatian rakyat. Agus Setiawan
"Kami hanya butuh kepemimpinan yang berani bersikap tegas dalam menghadapi kasus korupsi, karena korupsi merupakan biang dari segala persoalan bangsa dan negara ini," kata Rahim di Makassar, Minggu.
Menurut dia, sebenarnya negara ini sangat kaya dari segi kekayaan alam dan sumber daya manusia, namun aset kekayaan bangsa dan negara itu dikeruk segelitir orang yang tidak bertanggung jawab, karena tidak amanah dalam menjalankan tugas dan fungsi jabatannya.
Hal itu dapat dicermati dari pejabat pemerintahan pusat hingga daerah, namun hanya dapat dihitung jari yang menjalani proses hukum. Berkaitan dengan kondisi tersebut, wajarlah jika duet pemimpin baru ini digantungkan sejuta harapan untuk dapat bersikap tegas terhadap permasalahan korupsi di tanah air.
Alasannya, republik ini hancur karena korupsi yang dilakukan oleh oknum pejabat mulai di tingkat pusat hingga daerah. Karena itu, agar tidak berlanjut, maka pemerintahan yang baru ini harus dapat mengantisipasi dan meningkatkan kinerja pemberantasan korupsi yang sudah berjalan.
"Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah sebagai bentuk komitmen yang nyata, termasuk mendukung penegak hukum lainnya seperti pihak kepolisian, kejaksaan dan pengadilan," kata Rahim.
Karena itu, lanjut dia, persoalan korupsi di Indonesia ini menjadi persoalan utama yang harus diatasi oleh pemerintahan yang baru ke depan. Sedang persoalan lainnya itu hanyalah embel-embel atau asesosris saja yang turut teratasi, apabila persoalan utamanya yakni korupsi dapat diselesaikan.
Jadi, pekerjaan utama presiden dan wakilnya pada awal kepemimpinannya adalah membantu para penegak hukum dan mengawalnya dalam menegakkan supremasi hukum di negeri ini. Bukan lagi komitmen menegakkan keadilan di bidang hukum hanya sebatas "pemanis bibir" alias "lips service" saja untuk menarik perhatian rakyat. Agus Setiawan