Makassar (ANTARA) - Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI melakukan kunjungan kerja untuk mendengarkan sekaligus menyerap aspirasi masyarakat mengenai pengelolaan ekologi di Sulawesi Selatan.
Ketua BAM DPR RI Ahmad Heryawan di Makassar, mengatakan Sulsel sebagai wilayah strategis dengan kekayaan sumber daya alam melimpah namun tantangan ekologis seperti deforestasi, degradasi lahan, pencemaran, dan eksploitasi tambang harus segera diatasi.
Ia mengatakan, data KLHK dan BNPB menunjukkan bahwa Sulsel termasuk daerah rawan bencana ekologis, seperti banjir bandang, longsor, dan kekeringan akibat perubahan tata guna lahan.
"Untuk mengatasinya, pencegahan dan penanganan bencana harus dilakukan secara holistik dengan pendekatan berbasis bentang alam,” jelasnya
Menurut Heryawan, strategi pengelolaan ekologi tidak hanya perlu kebijakan nasional, tetapi juga harus selaras dengan praktik di lapangan.
BAM kemudian hadir untuk menyerap aspirasi, menggali masukan, serta memberikan rekomendasi bagi pemda agar pengelolaan lingkungan lebih berkeadilan, berkelanjutan, dan berbasis mitigasi bencana.
“Kehadiran BAM untuk menyerap aspirasi dan meninjau langsung praktek dan tantangan pengelolaan ekologi di Sulsel. Kunjungan ini diharapkan dapat mengidentifikasi akar masalah serta menggali masukan terkait pencegahan bencana dan perbaikan kualitas lingkungan hidup di daerah,”jelasnya
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Sulsel, Ichsan Mustari, menekankan pengelolaan ekologi harus dijalankan dengan prinsip keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan kelestarian lingkungan.
Ia juga menyinggung fenomena perubahan iklim (climate change) yang semakin nyata dirasakan. Menurutnya, perubahan iklim memberi pelajaran penting agar lebih bijak dalam mengelola alam.
“Saat ini, kami menghadapi tantangan serius dalam menjaga ekologi dan keseimbangan lingkungan. Ada empat isu utama, yakni kerusakan hutan dan lahan kritis, kawasan pesisir dan laut, pengelolaan sumber daya tambang, serta perubahan iklim dan kesehatan lingkungan,” tambahnya.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah menyiapkan sejumlah program prioritas untuk menghadapi tantangan tersebut, antara lain:
Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis dengan melibatkan masyarakat adat dan kelompok tani hutan di Luwu Raya, Toraja, dan Enrekang.
Penguatan Ekonomi Biru, melalui pengembangan budidaya rumput laut di Pangkep, Jeneponto, dan Takalar yang menjadi penopang ekspor Sulsel.
Revitalisasi Irigasi dan Bendungan di Bone, Sidrap, dan Pinrang untuk memastikan ketahanan pangan. Pengelolaan Sampah dan Energi Terbarukan, termasuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di Makassar serta pemanfaatan biomassa di Kabupaten Wajo dan Soppeng.
Ichsan menekankan pentingnya dukungan kebijakan nasional dan regulasi dari DPR RI agar pengelolaan ekologi di Sulsel lebih efektif. Sulsel yang memiliki 24 kabupaten/kota memiliki karakteristik ekologi yang berbeda-beda.
“Semoga kunjungan kerja ini membawa manfaat besar, tidak hanya bagi masyarakat Sulawesi Selatan, tetapi juga bagi bangsa Indonesia,” tuturnya.