Makassar (ANTARA Sulsel) - Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Barat melakukan kegiatan konsultasi dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sulbar Tahun Anggaran 2015.
Rombongan Komisi I DPRD Sulbar ini diterima langsung Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulsel, Andi Yahsan Hamzah yang dilaksanakan di ruang pola kantor gubernur Sulsel di Makassar, Rabu.
"Secara emosional maka Sulsel dan Sulbar tentu tak bisa dipisahkan karena dua provinsi ini adalah saudara kandung. Yang membedakan, administrasi pemerintahan setelah Sulbar terbentuk menjadi provinsi otonom baru sejak tahun 2004 silam," kata Kepala Bappeda Sulsel, Andi Yahsan Hamzah.
Menurutnya, perkembangan pembangunan di Sulbar dalam rentang 10 tahun terakhir terbilang maksimal. Itu ditandai dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang telah sukses mengunci pada angka pertumbuhan 15,1 persen di tahun 2011.
Bukan hanya itu, kata dia, pembangunan pada sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan pembangunan di sektor lainnya juga mengalami pencapaian yang menakjubkan.
"Kami tentu memberikan apresiasi yang positif karena hasil pembangunan Sulbar telah mencapai angka yang positif. Karena itu, kebijakan anggaran tentu sangat menentukan masa depan pembangunan di provinsi ke-33 ini," katanya.
Yahsan Hamzah menyampaikan, potensi yang ada di Sulsel tentu tak jauh berbeda dengan apa yang ada di Sulbar. Yang membedakan saat ini karena jumlah populasi penduduk di Sulsel jauh lebih besar dibandingkan Sulbar.
Karena itu, kata dia, percepatan pembangunan di suatu daerah sangat ditentukan arah dan kebijakan pemerintah untuk pelaksanaan pembangunan yang dituangkan dalam RPJMD.
Dia menyampaikan pada pertemuan nasional akan dilaksanakan dalam waktu dekat guna membahas program penguatan dan penopang terhadap pencapaian RPJMD dan menopang pembangunan di wilayah Sulawesi.
"Kita berharap, pertemuan nasional ini bisa mendapatkan sumber pendanaan yang kuat sehingga pemerintah daerah leluasa dalam melaksanakan proses percepatan pembangunan itu sendiri," jelas Yahsan.
Rombongan pimpinan DPRD yang ikut serta dalam pertemuan ini diantaranya Ketua Komisi I DPRD Sulbar, Syamsul Samad, Wakil Ketua Komisi I DPRD Sulbar, Marini Ariakati, Sekretaris Komisi I DPRD Sulbar, Sukri beserta anggota lainnya yakni, Marigun Rasyid, Rizal Saal, Risbar.
"Kita berharap, pemerintah Sulsel ikut andil memberikan kontribusinya terhadap pelaksanaan pembangunan di Sulbar. Permintaan ini bukan tanpa alasan karena dua daerah ini merupakan satu kesatuan yang tak bisa dipisahkan," kata Sekretaris Komisi I DPRD Sulbar, Sukri.
Ia menyampaikan, konsultasi ke Makassar ini menjadi sasaran utama karena daerah ini layak untuk menjadi sasaran konsultasi penyusunan RAPBD Sulbar.
Sementara itu, anggota Komisi I DPRD Sulbar, Marigun Rasyid menyampaikan, ada hal yang menarik dalam pembahasan KUA PPAS, khususnya terkait belanja langsung dan tidak langsung.
"Kami datang ke Makassar untuk belajar. Kami minta agar ada kiat-kiat khusus yang bisa kami petik untuk diterapkan saat pembahasan KUA PPAS ini," jelasnya.
Marigun menyampaikan, pemprov Sulsel juga diminta untuk membantu Sulbar melalui penyiapan data-data kepemilikan pulau Lere-Lerekang karena diyakini daerah ini memiliki data otentik terkait kepemilikan pulau Lere-Lerekang yang berada di wilayah perairan Selat Makassar. Agus Setiawan
Rombongan Komisi I DPRD Sulbar ini diterima langsung Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulsel, Andi Yahsan Hamzah yang dilaksanakan di ruang pola kantor gubernur Sulsel di Makassar, Rabu.
"Secara emosional maka Sulsel dan Sulbar tentu tak bisa dipisahkan karena dua provinsi ini adalah saudara kandung. Yang membedakan, administrasi pemerintahan setelah Sulbar terbentuk menjadi provinsi otonom baru sejak tahun 2004 silam," kata Kepala Bappeda Sulsel, Andi Yahsan Hamzah.
Menurutnya, perkembangan pembangunan di Sulbar dalam rentang 10 tahun terakhir terbilang maksimal. Itu ditandai dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang telah sukses mengunci pada angka pertumbuhan 15,1 persen di tahun 2011.
Bukan hanya itu, kata dia, pembangunan pada sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan pembangunan di sektor lainnya juga mengalami pencapaian yang menakjubkan.
"Kami tentu memberikan apresiasi yang positif karena hasil pembangunan Sulbar telah mencapai angka yang positif. Karena itu, kebijakan anggaran tentu sangat menentukan masa depan pembangunan di provinsi ke-33 ini," katanya.
Yahsan Hamzah menyampaikan, potensi yang ada di Sulsel tentu tak jauh berbeda dengan apa yang ada di Sulbar. Yang membedakan saat ini karena jumlah populasi penduduk di Sulsel jauh lebih besar dibandingkan Sulbar.
Karena itu, kata dia, percepatan pembangunan di suatu daerah sangat ditentukan arah dan kebijakan pemerintah untuk pelaksanaan pembangunan yang dituangkan dalam RPJMD.
Dia menyampaikan pada pertemuan nasional akan dilaksanakan dalam waktu dekat guna membahas program penguatan dan penopang terhadap pencapaian RPJMD dan menopang pembangunan di wilayah Sulawesi.
"Kita berharap, pertemuan nasional ini bisa mendapatkan sumber pendanaan yang kuat sehingga pemerintah daerah leluasa dalam melaksanakan proses percepatan pembangunan itu sendiri," jelas Yahsan.
Rombongan pimpinan DPRD yang ikut serta dalam pertemuan ini diantaranya Ketua Komisi I DPRD Sulbar, Syamsul Samad, Wakil Ketua Komisi I DPRD Sulbar, Marini Ariakati, Sekretaris Komisi I DPRD Sulbar, Sukri beserta anggota lainnya yakni, Marigun Rasyid, Rizal Saal, Risbar.
"Kita berharap, pemerintah Sulsel ikut andil memberikan kontribusinya terhadap pelaksanaan pembangunan di Sulbar. Permintaan ini bukan tanpa alasan karena dua daerah ini merupakan satu kesatuan yang tak bisa dipisahkan," kata Sekretaris Komisi I DPRD Sulbar, Sukri.
Ia menyampaikan, konsultasi ke Makassar ini menjadi sasaran utama karena daerah ini layak untuk menjadi sasaran konsultasi penyusunan RAPBD Sulbar.
Sementara itu, anggota Komisi I DPRD Sulbar, Marigun Rasyid menyampaikan, ada hal yang menarik dalam pembahasan KUA PPAS, khususnya terkait belanja langsung dan tidak langsung.
"Kami datang ke Makassar untuk belajar. Kami minta agar ada kiat-kiat khusus yang bisa kami petik untuk diterapkan saat pembahasan KUA PPAS ini," jelasnya.
Marigun menyampaikan, pemprov Sulsel juga diminta untuk membantu Sulbar melalui penyiapan data-data kepemilikan pulau Lere-Lerekang karena diyakini daerah ini memiliki data otentik terkait kepemilikan pulau Lere-Lerekang yang berada di wilayah perairan Selat Makassar. Agus Setiawan