Makassar (ANTARA Sulsel) - Dinas Bina Marga Sulawesi Selatan dinilai telah mengabaikan dua kabupaten yakni Tana Toraja dan Toraja Utara karena alokasi anggaran yang digelontorkan hanya Rp700 juta dari total Rp360 miliar.
"Ini tidak masuk akal karena anggaran belanja langsung Dinas Bina Marga itu mencapai Rp360 miliar yang ditujukan untuk 24 kabupaten dan kota, tetapi Tana Toraja dan Toraja Utara hanya dianggarkan Rp700 juta," ujar anggota Komisi D DPRD Sulsel Pendi Bangdatu di Makassar, Kamis.
Ia mengatakan, alokasi anggaran distribusi untuk 24 kabupaten dan kota di Sulsel harusnya sesuai dengan kaidah keadilan, tetapi setelah membaginya, ternyata dua kabupaten itu hanya memperoleh Rp700 juta.
Pendi yang juga legislator Partai Nasional Demokrat (Nasdem) itu mengaku, dirinya yang lolos ke DPRD Sulsel dari daerah pemilihan (Dapil) 10 itu harusnya mempertimbangkan azas keadilan agar tidak terjadi kesenjangan.
Bahkan Pendi memprosentasekan angkanya hanya sekitar 0,1 persen dari jumlah tersebut. Harusnya, kata dia, setidaknya angka prosentasenya bisa di atas dua persen.
"Kalau diprosentasekan kedua kabupaten hanya mendapat alokasi anggaran sebesar 0,1 persen dan itu sangat tidak rasional. Harusnya angkanya masih diangkat lagi," katanya.
Pendi menuturkan, akibat minimnya anggaran infrastruktur jalan dikedua daerah pemilihannya tersebut pihaknya bersama legislator asal dapil 10 lainnya sangat menyayangkan SKDP itu.
"Kami sangat kecewa. Yang jadi masalah karena KUA PPAS ini sudah disahkan. Harusnya, semua kepala SKPD dapat mengikuti ritme dari Gubernur Sulsel, kita tidak bicara masalah angka, tapi implementasi di daerah itu yang perlu," jelasnya.
Anggota Komisi D DPRD Sulsel dari Fraksi Partai Demokrat Selle KS Dalle bersikap sama dengan Pendi. Selle juga meminta agar Dinas Bina Marga dapat melakukan pemetaaan ulang dan identifikasi jalan kabupaten untuk menjadi jalan provinsi atau jalan nasional.
Dijelaskannya, bila yang lebih penting untuk diperjuangkan yakni ruas jalan yang strategis. Dua kabupaten seperti Toraja dan Toraja Utara itu disebutnya sangat minim jalan negara dan provinsi sementara Toraja masuk kategori kawasan strategis. T Susilo
"Ini tidak masuk akal karena anggaran belanja langsung Dinas Bina Marga itu mencapai Rp360 miliar yang ditujukan untuk 24 kabupaten dan kota, tetapi Tana Toraja dan Toraja Utara hanya dianggarkan Rp700 juta," ujar anggota Komisi D DPRD Sulsel Pendi Bangdatu di Makassar, Kamis.
Ia mengatakan, alokasi anggaran distribusi untuk 24 kabupaten dan kota di Sulsel harusnya sesuai dengan kaidah keadilan, tetapi setelah membaginya, ternyata dua kabupaten itu hanya memperoleh Rp700 juta.
Pendi yang juga legislator Partai Nasional Demokrat (Nasdem) itu mengaku, dirinya yang lolos ke DPRD Sulsel dari daerah pemilihan (Dapil) 10 itu harusnya mempertimbangkan azas keadilan agar tidak terjadi kesenjangan.
Bahkan Pendi memprosentasekan angkanya hanya sekitar 0,1 persen dari jumlah tersebut. Harusnya, kata dia, setidaknya angka prosentasenya bisa di atas dua persen.
"Kalau diprosentasekan kedua kabupaten hanya mendapat alokasi anggaran sebesar 0,1 persen dan itu sangat tidak rasional. Harusnya angkanya masih diangkat lagi," katanya.
Pendi menuturkan, akibat minimnya anggaran infrastruktur jalan dikedua daerah pemilihannya tersebut pihaknya bersama legislator asal dapil 10 lainnya sangat menyayangkan SKDP itu.
"Kami sangat kecewa. Yang jadi masalah karena KUA PPAS ini sudah disahkan. Harusnya, semua kepala SKPD dapat mengikuti ritme dari Gubernur Sulsel, kita tidak bicara masalah angka, tapi implementasi di daerah itu yang perlu," jelasnya.
Anggota Komisi D DPRD Sulsel dari Fraksi Partai Demokrat Selle KS Dalle bersikap sama dengan Pendi. Selle juga meminta agar Dinas Bina Marga dapat melakukan pemetaaan ulang dan identifikasi jalan kabupaten untuk menjadi jalan provinsi atau jalan nasional.
Dijelaskannya, bila yang lebih penting untuk diperjuangkan yakni ruas jalan yang strategis. Dua kabupaten seperti Toraja dan Toraja Utara itu disebutnya sangat minim jalan negara dan provinsi sementara Toraja masuk kategori kawasan strategis. T Susilo