Makassar (ANTARA) - Provinsi Sulawesi Selatan menjadi sampel kajian dari Bank Dunia (World Bank) untuk memetakan kebutuhan pembiayaan infrastruktur daerah di Indonesia, terutama perspektif sisi pemerintah daerah.
Lomi Hiya, Co Team Leader Consultant World Bank dalam keterangannya di Makassar, Kamis, mengatakan pihaknya bersama Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah (P2D) Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu, tengah melakukan kajian.
Kajian ini bertajuk Demand Side Assessment of Subnational Borrowing in Indonesia (Kajian Sisi Permintaan terhadap Pembiayaan Infrastruktur Daerah).
Dokumen ini, kata dia, diproyeksikan menjadi masukan bagi Pemerintah Pusat dalam merumuskan formulasi penguatan pembiayaan infrastruktur daerah berbasis kebutuhan real di lapangan.
Ia menjelaskan, fokus kajian ini adalah mengidentifikasi kebutuhan pembangunan infrastruktur daerah, langkah-langkah strategis yang diterapkan pemda dalam pemenuhannya, serta preferensi daerah dalam memanfaatkan skema pembiayaan alternatif ke depan.
“Kami mewakili World Bank untuk menanyakan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tentang rencana pembangunan di lima tahun mendatang,” jelas dia.
Selain menanyakan arah prioritas pembangunan, tim Bank Dunia juga meminta informasi terkait strategi menutup gap pembiayaan dan ruang kolaborasi pendukung dari Bank Dunia.
Di sisi lain, Sekda Sulsel Jufri Rahman menegaskan Pemerintah Provinsi Sulsel di bawah kepemimpinan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman dan Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi telah memposisikan pembangunan infrastruktur sebagai motor progres pembangunan inklusif di Sulawesi Selatan. Bermanfaat langsung bagi masyarakat.
“World Bank menanyakan penyiapan infrastruktur mana yang butuh alternatif pembiayaan,” ungkapnya.
Pemprov Sulsel diketahui telah mengalokasikan anggaran Rp3,7 triliun untuk program multiyears (MYP) selama tiga tahun untuk membangun tiga proyek besar.
Dari total alokasi tersebut, Rp2,5 triliun diarahkan pada perbaikan jalan provinsi — melipatgandakan capaian panjang ruas yang selama ini dibangun.
Pada sektor pertanian, Rp764 miliar dialokasikan untuk pembangunan jaringan irigasi baru seluas 54.000 hektar, yang memperkuat ketahanan dan kemandirian pangan. Adapun Rp500 miliar disediakan bagi pembangunan dua unit rumah sakit regional di Luwu Raya dan Gowa.