Mamuju (ANTARA) - Realisasi belanja Provinsi Sulawesi Barat hingga November 2025 mencapai 69 persen dan masuk pada peringkat delapan tertinggi di Indonesia.
"Tadi saat rapat dengan Kemendagri berkaitan dengan realisasi pengelolaan keuangan, baik dari sisi pendapatan maupun belanja, realisasi belanja kita berada pada peringkat delapan tertinggi di Indonesia," kata Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar Junda Maulana di Mamuju, Senin.
Hal itu disampaikan Junda Maulana usai mengikuti secara daring rapat koordinasi percepatan realisasi APBD 2025 bersama Menteri Dalam Negeri M Tito Karnavian.
Realisasi pendapatan saat ini, kata Junda Maulana, berada pada angka 56 persen, sementara realisasi belanja mencapai 69 persen.
Kondisi tersebut, menurut dia, masih dalam batas standar keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran.
Namun, Junda Maulana menegaskan perlunya percepatan, mengingat APBD 2025 memasuki masa akhir pelaksanaan.
"Ini sudah bulan kedua dari akhir akhir tahun sehingga kita masih punya waktu sedikit lebih dari satu bulan. Jadi, yang pertama harus dilakukan adalah percepatan realisasi pendapatan," ujar Junda Maulana.
Junda Maulana menyampaikan bahwa masih ada beberapa pos pendapatan daerah yang realisasinya berada di bawah 10 persen sehingga perlu dipacu.
Selain itu, Pemprov Sulbar juga harus memperkirakan besaran pendapatan realistis yang dapat dicapai hingga akhir tahun.
"Dari koordinasi dengan Kepala Badan Pendapatan, kemungkinan realisasi pendapatan kita tidak sampai 100 persen, sehingga perlu dilakukan antisipasi terhadap belanja. Jangan sampai belanja kebablasan sementara pendapatan tidak tercapai," jelas Junda Maulana.
Ia menyampaikan bahwa dalam 1-2 hari ke depan, pihaknya bersama tim akan mempelajari lebih dalam dan melakukan percepatan belanja pada masing-masing OPD, khususnya belanja prioritas.
Ia juga menyoroti penyebab keterlambatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk target pendapatan yang dinilai terlalu tinggi pada awal perencanaan.
"Keterlambatan PAD ini karena targetnya terlalu tinggi dan pada kenyataannya tidak bisa kita capai. Selain itu perlu intensifikasi pengelolaan pajak dan peningkatan SDM pengelola pendapatan,” tuturnya.
Sementara itu, dari sisi belanja, Pemprov Sulbar berkomitmen melakukan pengendalian agar tidak terjadi pengeluaran yang tidak sesuai prioritas.
“Semua belanja yang tidak prioritas dan tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat akan kita hentikan. Sedangkan belanja prioritas, khususnya yang sudah berkontrak dan terlaksana, akan diprioritaskan pembayarannya tahun ini agar tidak menimbulkan beban utang di 2026,” tegasnya.
Junda Maulana berharap langkah-langkah percepatan tersebut dapat menjaga stabilitas fiskal daerah dan memastikan pembangunan tetap berjalan tanpa meninggalkan beban anggaran pada tahun berikutnya.