Mamuju (ANTARA) - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulawesi Barat menerima kunjungan Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) membahas kerja sama menangani berbagai potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG) di perbatasan di kedua wilayah.
"Kunjungan Kesbangpol Sulteng tersebut dalam rangka menjalin kerja sama strategis, khususnya menangani potensi ATHG di tapal batas antara Kabupaten Pasangkayu dan Kabupaten Donggala," kata Pelaksana Tugas Kepala Kesbangpol Sulbar Sunusi, di Mamuju, Jumat.
Kunjungan itu lanjut Sunusi bertujuan menjalin koordinasi yang lebih baik dan memperkuat kerja sama antar-daerah dalam menjalankan urusan pemerintahan umum.
Selain menangani potensi ATHG di tapal batas di masing-masing wilayah perbatasan, pertemuan itu juga fokus membahas pada upaya menjaga kewaspadaan nasional, fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda) serta memperkuat pembinaan ideologi Pancasila.
Kedua pihak pihak juga membahas berbagai program strategis terkait peningkatan kapasitas kelembagaan, penguatan deteksi dini, hingga kolaborasi dalam pencegahan penyebaran paham intoleransi, radikalisme, ekstremisme dan terorisme (IRET).
"Kami juga membahas peluang kerja sama dalam pengembangan data dan informasi kewaspadaan nasional serta pola pembinaan organisasi kemasyarakatan," ujar Sunusi.
Sunusi menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut dan menegaskan pentingnya kolaborasi antar-daerah dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
Kerja sama itu juga tambah Sunusi, sebagai komitmen kedua daerah dalam memperkuat ketahanan nasional di daerah.
"Kami menyambut baik kunjungan ini karena sinergi dan bertukar pengalaman sangat dibutuhkan untuk memperkuat peran Kesbangpol di daerah. Kolaborasi seperti ini akan semakin memperkokoh ketahanan nasional dari level daerah," kata Sunusi.
Sementara, Perwakilan Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Tengah juga menyampaikan bahwa kunjungan itu menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi lintas wilayah, terutama dalam menghadapi dinamika sosial serta meningkatnya kompleksitas isu kebangsaan.