Mamuju (ANTARA Sulbar) - Komisi I DPRD Sulawesi Barat menyatakan lebih mendukung dilaksanakannya revitalisasi pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) regional, dibandingkan harus membangun RS bertarap internasional dengan mengandalkan dana pinjaman.
"Banyak teman-teman di komisi tidak sepakat pemerintah mengambil Pinjaman Investasi Pemerintah (PIP) terkait pembangunan RS bertarap internasional. Intinya, jika pemerintah harus menanggung beban utang maka komisi I DPRD, termasuk Fraksi Demokrat, menolak hal itu," kata Ketua Komisi I DPRD Sulawesi Barat (Sulbar), Syamsul Samad di Mamuju, Selasa.
Menurut Syamsul Samad, akan lebih bagus jika RSUD regional yang telah dianggarkan bernilai miliaran rupiah dilakukan pembenahan dengan memberikan alokasi anggaran 10 persen dari total APBD Sulbar senilai Rp1,4 triliun.
"Saya rasa kita bisa berkomitmen bersama-sama untuk mendukung revitalisasi RSUD regional. Saya rasa dana 10 persen ini kita bisa siapkan tanpa harus mengambil pinjaman dari PIP," kata Syamsul.
Politisi muda asal Kabupaten Polman ini menyampaikan, rencana pinjaman untuk membangun RS malah akan menjadi beban bagi pemerintahan di daerah. Karena itu, ia yakin dan teman-teman fraksi atau komisi akan mempertimbangkan untuk menerima perda pinjaman investasi pemerintah itu.
"Nanti kita lihat seperti apa sikap komisi dalam pembahasan Ranperda PIP. Saya akan setuju jika ranperda itu dihilangkan poin pinjaman dana PIP. Hal ini sikap tegas kami untuk tetap menolak ada piutang," terangnya.
Wakil Ketua DPRD Sulbar, H Hamzah Hapati Hasan berpendapat, pembahasan Ranperda PIP tetap akan dilanjutkan. Terkait apakah disetujui maka itu terpulang kembali kepada masing-masing komisi.
"Saya belum bisa berbicara jauh terkait apakah bersikap menolak atau tidak. Hal yang pasti, kita lihat saja perkembangannya apakah pembangunan RS dengan mengambil pinjaman bermanfaat untuk kepentingan rakyat," terang politisi senior Partai Golkar ini. T Susilo
"Banyak teman-teman di komisi tidak sepakat pemerintah mengambil Pinjaman Investasi Pemerintah (PIP) terkait pembangunan RS bertarap internasional. Intinya, jika pemerintah harus menanggung beban utang maka komisi I DPRD, termasuk Fraksi Demokrat, menolak hal itu," kata Ketua Komisi I DPRD Sulawesi Barat (Sulbar), Syamsul Samad di Mamuju, Selasa.
Menurut Syamsul Samad, akan lebih bagus jika RSUD regional yang telah dianggarkan bernilai miliaran rupiah dilakukan pembenahan dengan memberikan alokasi anggaran 10 persen dari total APBD Sulbar senilai Rp1,4 triliun.
"Saya rasa kita bisa berkomitmen bersama-sama untuk mendukung revitalisasi RSUD regional. Saya rasa dana 10 persen ini kita bisa siapkan tanpa harus mengambil pinjaman dari PIP," kata Syamsul.
Politisi muda asal Kabupaten Polman ini menyampaikan, rencana pinjaman untuk membangun RS malah akan menjadi beban bagi pemerintahan di daerah. Karena itu, ia yakin dan teman-teman fraksi atau komisi akan mempertimbangkan untuk menerima perda pinjaman investasi pemerintah itu.
"Nanti kita lihat seperti apa sikap komisi dalam pembahasan Ranperda PIP. Saya akan setuju jika ranperda itu dihilangkan poin pinjaman dana PIP. Hal ini sikap tegas kami untuk tetap menolak ada piutang," terangnya.
Wakil Ketua DPRD Sulbar, H Hamzah Hapati Hasan berpendapat, pembahasan Ranperda PIP tetap akan dilanjutkan. Terkait apakah disetujui maka itu terpulang kembali kepada masing-masing komisi.
"Saya belum bisa berbicara jauh terkait apakah bersikap menolak atau tidak. Hal yang pasti, kita lihat saja perkembangannya apakah pembangunan RS dengan mengambil pinjaman bermanfaat untuk kepentingan rakyat," terang politisi senior Partai Golkar ini. T Susilo