Makassar (ANTARA Sulsel) - Warga Makassar menolak para imigran dari berbagai negara untuk mengajarkan ajaran atau paham yang dianutnya selama berada di Makassar, Sulsel demi menghindari hal yang tidak diinginkan.
Penolakan warga itu terungkap dalam dialog interaktif bertajuk `Peran dan Fungsi Pemerintah Dalam Menangani Imigran" di Kantor Kecamatan Tamalanrean, Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis.
"Kami pada dasarnya tidak keberatan dengan keberadaan imigran di wilayah kami. Namun yang pasti para imigran ini tidak mengajarkan paham-paham Syiah kepada masyarakat," kata salah seorang tokoh masyarakat yang hadir dalam diskusi tersebut.
Warga Makasar dalam kesempatan itu sekaligus meminta ketegasan dari pihak Imigrasi Kelas I Makassar, UNHCR dan International Organisation Of Imigran (IOM) untuk lebih serius menjelaskan keinginan masyarakat terhadap para imigran.
Pendamping Sosialisasi Pemkot Makassar, Aspianur Masrie, menyatakan pihaknya mengakui masalah paham Syiah memang menjadi kekhawatiran di masyarakat. Maka dari itu, kata dia, disinilah peran Pemkot Makassar untuk mencari solusi terbaik terhadap isu sensitif tersebut.
Pemkot Makassar, lanjut dia, juga masih akan menggelar road show ke delapan kecamatan untuk meminta masukan dari tokoh- masyarakat dan tokoh agama di daerah tersebut.
Selanjutnya masukan ini akan didiskusikan dan didalami kembali dengan pihak UNHCR dan IOM sehinggi bisa menyelesaikan masalah ini dengan tepat. Pihaknya juga akan bekerja sama dengan pihak kepolisian dalam menjaga ketentraman masyarakat.
"Jadi sebagai langkah awal, kita lakukan sosialiasi pada delapan kecamatan untuk menentukan model penanganan yang terbaik. Kami akan berupaya untuk mencari pemecahan masalah khususnya menyangkut persoalan paham tersebut," katanya.
Menurut dia, kedepannya memang direncanakan membuat aturan terhadap para imigran. Imigran yang bisa dikatakan tahanan luar itu memang perlu mentaati aturan yang ditetapkan sehingga tidak teradi hal yang tidak diinginkan.
Terkait sikap Pemkot jika terbukti ada imigran yang melanggar apakah akan mendapat sanksi, pihaknya mengaku belum membuat kebijakan. Pemkot pada intinya akan kembali melakukan diskusi dengan melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat.
"Kita akan diskusikan ini untuk menemukan strategi atau model penanganan masalah isu yang sensitif itu agar apa yang terjadi di Bogor tidak terulang. Jika ternyata kemudian disepakati untuk melarang, kita akan lihat kedepannya," ujarnya. M Taufik
Penolakan warga itu terungkap dalam dialog interaktif bertajuk `Peran dan Fungsi Pemerintah Dalam Menangani Imigran" di Kantor Kecamatan Tamalanrean, Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis.
"Kami pada dasarnya tidak keberatan dengan keberadaan imigran di wilayah kami. Namun yang pasti para imigran ini tidak mengajarkan paham-paham Syiah kepada masyarakat," kata salah seorang tokoh masyarakat yang hadir dalam diskusi tersebut.
Warga Makasar dalam kesempatan itu sekaligus meminta ketegasan dari pihak Imigrasi Kelas I Makassar, UNHCR dan International Organisation Of Imigran (IOM) untuk lebih serius menjelaskan keinginan masyarakat terhadap para imigran.
Pendamping Sosialisasi Pemkot Makassar, Aspianur Masrie, menyatakan pihaknya mengakui masalah paham Syiah memang menjadi kekhawatiran di masyarakat. Maka dari itu, kata dia, disinilah peran Pemkot Makassar untuk mencari solusi terbaik terhadap isu sensitif tersebut.
Pemkot Makassar, lanjut dia, juga masih akan menggelar road show ke delapan kecamatan untuk meminta masukan dari tokoh- masyarakat dan tokoh agama di daerah tersebut.
Selanjutnya masukan ini akan didiskusikan dan didalami kembali dengan pihak UNHCR dan IOM sehinggi bisa menyelesaikan masalah ini dengan tepat. Pihaknya juga akan bekerja sama dengan pihak kepolisian dalam menjaga ketentraman masyarakat.
"Jadi sebagai langkah awal, kita lakukan sosialiasi pada delapan kecamatan untuk menentukan model penanganan yang terbaik. Kami akan berupaya untuk mencari pemecahan masalah khususnya menyangkut persoalan paham tersebut," katanya.
Menurut dia, kedepannya memang direncanakan membuat aturan terhadap para imigran. Imigran yang bisa dikatakan tahanan luar itu memang perlu mentaati aturan yang ditetapkan sehingga tidak teradi hal yang tidak diinginkan.
Terkait sikap Pemkot jika terbukti ada imigran yang melanggar apakah akan mendapat sanksi, pihaknya mengaku belum membuat kebijakan. Pemkot pada intinya akan kembali melakukan diskusi dengan melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat.
"Kita akan diskusikan ini untuk menemukan strategi atau model penanganan masalah isu yang sensitif itu agar apa yang terjadi di Bogor tidak terulang. Jika ternyata kemudian disepakati untuk melarang, kita akan lihat kedepannya," ujarnya. M Taufik