Makassar (ANTARA Sulsel) - Ketua DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo segera mengevaluasi sejumlah kader menyusul adanya isu melakukan manuver politik terkait penyelenggaraan musyawarah daerah.
"Kami ketat menjaga marwah partai, meski godaan kanan kiri begitu besar. Semua dilakukan berdasar kebenaran. Tetapi mengapa beberapa hari belakangan beberapa kader bermanuver mau mengelar Musda. Apa dasar mereka," ujarnya di Sekretariat Golkar Sulsel, Makassar, Jumat.
Menurut Syahrul, bagi kader yang bermanuver tersebut pihaknya tidak akan menjatuhkan sanksi, namun tentunya Golkar Sulsel punya mekanisme dan aturan tersendiri dalam mengevaluasi adanya gerakan itu termasuk tidak mengikuti arahan.
"Tidak akan dijatuhkan sanksi, tetapi Golkar Sulsel punya aturan dan mekanisme dalam mengevaluasi kader tersebut, kalau sudah berada di partai lain otamatis haknya dicabut dan harus mundur dari partai karena kami tidak mengenal rangkap jabatan," tegas Gubernur Sulsel itu.
Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengabulkan gugatan Munas Bali di bawah pimpinan kubu Aburizal Bakrie dan menyatakan Munas Partai Golkar Ancol, Jakarta, yang diselenggarakan kubu Agung Laksono tidak sah dan dianggap melawan hukum.
Hal ini kemudian menjadi masalah bagi kubu Agung Laksono di Sulsel yang hendak melakukan manuver dengan mengelar musda. Padahal Syahrul telah mengingatkan agar kader tetap pada posisi netral dan tidak berada diantara dua kubu.
Sementara Sekretaris DPD I Golkar Sulsel Pangeran Rahim menyebutkan diketahui salah satu kader Golkar yang telah diberhentikan adalah Sekretaris DPD II Golkar Kabupaten Bulukumba, yakni Muhammad Tabri yang dianggap bermanuver akan mengelar musda berada di kubu Agung.
"Kami sudah mengirimkan surat pemberhentian Tabri ke tingkat DPP Golkar pusat agar segera ditindaklanjuti guna dicarikan penggantiannya, karena kami anggap beliau telah jelas-jelas melanggar aturan," tegasnya.
"Kami ketat menjaga marwah partai, meski godaan kanan kiri begitu besar. Semua dilakukan berdasar kebenaran. Tetapi mengapa beberapa hari belakangan beberapa kader bermanuver mau mengelar Musda. Apa dasar mereka," ujarnya di Sekretariat Golkar Sulsel, Makassar, Jumat.
Menurut Syahrul, bagi kader yang bermanuver tersebut pihaknya tidak akan menjatuhkan sanksi, namun tentunya Golkar Sulsel punya mekanisme dan aturan tersendiri dalam mengevaluasi adanya gerakan itu termasuk tidak mengikuti arahan.
"Tidak akan dijatuhkan sanksi, tetapi Golkar Sulsel punya aturan dan mekanisme dalam mengevaluasi kader tersebut, kalau sudah berada di partai lain otamatis haknya dicabut dan harus mundur dari partai karena kami tidak mengenal rangkap jabatan," tegas Gubernur Sulsel itu.
Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengabulkan gugatan Munas Bali di bawah pimpinan kubu Aburizal Bakrie dan menyatakan Munas Partai Golkar Ancol, Jakarta, yang diselenggarakan kubu Agung Laksono tidak sah dan dianggap melawan hukum.
Hal ini kemudian menjadi masalah bagi kubu Agung Laksono di Sulsel yang hendak melakukan manuver dengan mengelar musda. Padahal Syahrul telah mengingatkan agar kader tetap pada posisi netral dan tidak berada diantara dua kubu.
Sementara Sekretaris DPD I Golkar Sulsel Pangeran Rahim menyebutkan diketahui salah satu kader Golkar yang telah diberhentikan adalah Sekretaris DPD II Golkar Kabupaten Bulukumba, yakni Muhammad Tabri yang dianggap bermanuver akan mengelar musda berada di kubu Agung.
"Kami sudah mengirimkan surat pemberhentian Tabri ke tingkat DPP Golkar pusat agar segera ditindaklanjuti guna dicarikan penggantiannya, karena kami anggap beliau telah jelas-jelas melanggar aturan," tegasnya.