Mamuju (ANTARA Sulbar) - Ikatan Lembaga Mahasiswa Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (ILMIPSI) Wilayah IV Provinsi Sulawesi Barat mewacanakan gerakan intelektual tanpa kekerasan kepada seluruh mahasiswa.
Ketua ILMIPSI Wilayah IV Sulbar, Andi Ilham Bambang, di Mamuju, Selasa, mengatakan sejarah panjang di Indonesia memperlihatkan peranan mahasiswa sebagai kaum intelektual muda memiliki peran strategis untuk menentukan arah kenegaraan Indonesia.
Ia mengatakan gerakan intelektual yang banyak dilakukan mahasiswa dapat dibagi ke dalam berbagai mainstream seperti gerakan moral, gerakan massa, maupun gerakan politik.
Semuanya itu, kata dia, bertujuan sama yakni, memberikan solusi guna menyelesaikan persoalan bangsa, dengan ciri pola gerakan yang terorganisir.
"Gerakan intelektual mahasiswa harus mampu menjadikan dirinya sebagai kekuatan pendobrak guna mendorong terjadinya tranformasi sosial di Indonesia, namun juga gerakan intelektual tidak semua harus diwujudkan melalui aksi-aksi destruktif seperti pendudukan kantor pemerintahan atau legislatif, blokade jalan umum dan `sweeping` mobil dinas atau bahkan membakar fasilitas umum," katanya.
Oleh karena itu gerakan intelektual tanpa kekerasan harus diwacanakan untuk melihat kembali kepentingan rakyat banyak di dalamnya, karena gerakan mahasiswa itu harus dihitung baik dan buruknya, serta untung-ruginya.
"Perlu diwaspadai gerakan intelektual mahasiswa yang disusupi kepentingan-kepentingan dari kelompok tertentu yang tidak ingin melihat Indonesia maju dan berkembang, karena disibukkan dengan konflik yang sengaja dibuat, sehingga gerakan intelektual tanpa kekerasan harus didorong mahasiswa," katanya.
Ia mengatakan gerakan mahasiswa dapat mempengaruhi situasi regional dalam satu kawasan.
"Peristiwa jatuhnya orde lama yang kemudian berganti ke orde baru, terdapat peran mahasiswa yang aktif mendorong kalangan tua untuk melakukan perubahan," katanya.
Hal yang sama juga terjadi pada peristiwa runtuhnya kekuasaan orde baru, mahasiswa menjadi garda terdepan melawan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat dengan melakukan pembiaran atas maraknya korupsi, kolusi dan nepotisme, serta ketidakmampuan pemerintah untuk membawa keluar Indonesia dari krisis ekonomi global.
"Pada konteks kekinian, reformasi diberbagai sektor kenegaraan gencar dilakukan diantaranya, pembentukan dan penguatan komisi anti korupsi independent (KPK), penataan demokrasi langsung baik pilkada, pileg maupun pilpres, penataan regulasi untuk menjamin hak-hal sosial rakyat melalui jaminan pendidikan, jaminan kesehatan, jaminan hari tua dan jaminan ketersediaan pangan (beras), dan lain sebagainya," katanya.
Untuk itu, katanya, mahasiswa hendaknya tidak hanya menjadi penonton di tengah hiruk pikuk zaman, tetapi berkontribusi dengan membangun gerakan intelektual yang diharapkan mampu menjadi penyeimbang dan menjaga pemerintahan berjalan di atas rel yang benar, untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara berdasarakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia.
Ia menyampaikan IlMIPSI Sulbar sendiri akan menggelar seminar mendorong maksimalnya Peranan Mahasiswa Dalam Membangun Gerakan Intelektual Tanpa Kekerasan pada Kamis, 30 Juli 2015, di aula Diknas Kabupaten Majene melibatkan KNPI Majene, akademisi PR III Unsulbar (bidang kemahsiswaan) dan Kapolres Majene beserta organisasi mahasiswa.
Ketua ILMIPSI Wilayah IV Sulbar, Andi Ilham Bambang, di Mamuju, Selasa, mengatakan sejarah panjang di Indonesia memperlihatkan peranan mahasiswa sebagai kaum intelektual muda memiliki peran strategis untuk menentukan arah kenegaraan Indonesia.
Ia mengatakan gerakan intelektual yang banyak dilakukan mahasiswa dapat dibagi ke dalam berbagai mainstream seperti gerakan moral, gerakan massa, maupun gerakan politik.
Semuanya itu, kata dia, bertujuan sama yakni, memberikan solusi guna menyelesaikan persoalan bangsa, dengan ciri pola gerakan yang terorganisir.
"Gerakan intelektual mahasiswa harus mampu menjadikan dirinya sebagai kekuatan pendobrak guna mendorong terjadinya tranformasi sosial di Indonesia, namun juga gerakan intelektual tidak semua harus diwujudkan melalui aksi-aksi destruktif seperti pendudukan kantor pemerintahan atau legislatif, blokade jalan umum dan `sweeping` mobil dinas atau bahkan membakar fasilitas umum," katanya.
Oleh karena itu gerakan intelektual tanpa kekerasan harus diwacanakan untuk melihat kembali kepentingan rakyat banyak di dalamnya, karena gerakan mahasiswa itu harus dihitung baik dan buruknya, serta untung-ruginya.
"Perlu diwaspadai gerakan intelektual mahasiswa yang disusupi kepentingan-kepentingan dari kelompok tertentu yang tidak ingin melihat Indonesia maju dan berkembang, karena disibukkan dengan konflik yang sengaja dibuat, sehingga gerakan intelektual tanpa kekerasan harus didorong mahasiswa," katanya.
Ia mengatakan gerakan mahasiswa dapat mempengaruhi situasi regional dalam satu kawasan.
"Peristiwa jatuhnya orde lama yang kemudian berganti ke orde baru, terdapat peran mahasiswa yang aktif mendorong kalangan tua untuk melakukan perubahan," katanya.
Hal yang sama juga terjadi pada peristiwa runtuhnya kekuasaan orde baru, mahasiswa menjadi garda terdepan melawan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat dengan melakukan pembiaran atas maraknya korupsi, kolusi dan nepotisme, serta ketidakmampuan pemerintah untuk membawa keluar Indonesia dari krisis ekonomi global.
"Pada konteks kekinian, reformasi diberbagai sektor kenegaraan gencar dilakukan diantaranya, pembentukan dan penguatan komisi anti korupsi independent (KPK), penataan demokrasi langsung baik pilkada, pileg maupun pilpres, penataan regulasi untuk menjamin hak-hal sosial rakyat melalui jaminan pendidikan, jaminan kesehatan, jaminan hari tua dan jaminan ketersediaan pangan (beras), dan lain sebagainya," katanya.
Untuk itu, katanya, mahasiswa hendaknya tidak hanya menjadi penonton di tengah hiruk pikuk zaman, tetapi berkontribusi dengan membangun gerakan intelektual yang diharapkan mampu menjadi penyeimbang dan menjaga pemerintahan berjalan di atas rel yang benar, untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara berdasarakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia.
Ia menyampaikan IlMIPSI Sulbar sendiri akan menggelar seminar mendorong maksimalnya Peranan Mahasiswa Dalam Membangun Gerakan Intelektual Tanpa Kekerasan pada Kamis, 30 Juli 2015, di aula Diknas Kabupaten Majene melibatkan KNPI Majene, akademisi PR III Unsulbar (bidang kemahsiswaan) dan Kapolres Majene beserta organisasi mahasiswa.