Makassar (ANTARA Sulsel) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) optimistis pembangunan Center Point of Indonesia (CPI) akan dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Menteri PU (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) akan memberi `back up` (dukungan) secara maksimal termasuk untuk pembangunan Wisma Negara, tinggal bagaimana membangun nomenklatur Wisma Negara agar betul-betul menjadi tupoksi ke-PU-an," kata Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo seusai mendampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat Basuki Hadi Muljono mengunjungi kawasan CPI di Makassar, Senin.
Menurut Syahrul, pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pembangunan kawasan ini telah dianggarkan dalam APBN, namun terkendala oleh tarik-menarik tupoksi.
"Sekarang kita tinggal menunggu Keppres yang mengubah tupoksi pembangunan Wisma Negara dari Setneg ke Kementerian PUPR. Jika sudah berada di bawah Kementerian PUPR, kemajuannya kita harapkan lebih cepat," kata gubernur.
Gubernur memaparkan bahwa nantinya kawasan CPI ini akan memiliki ruang terbuka hijau dengan persentase hingga 60 persen dari luas total kawasan. Kawasan ini juga akan dilengkapi masjid yang dirancang menjadi masjid terbesar di Sulsel dengan arsitektur unik yang mampu menjadikan masjid tersebut sebagai "landmark" kota ini.
Sementara itu Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Sulsel A. Bakti Haruni mengatakan untuk tahun ini pembangunan Wisma Negara di kawasan CPI ini belum mendapat sentuhan dari APBN.
Saat ini, kata dia, Pemprov Sulsel menggandeng pihak swasta untuk membangun Wisma Negara yang menelan anggaran hingga Rp400 miliar.
"Untuk tahap pertama Pemprov Sulsel menggunakan anggaran sebesar Rp60 miliar dari APBD untuk pembangunan Wisma Negara ini," jelasnya.
Senada dengan gubernur, Bakti optimistis tahun depan proyek ini akan mendapat kucuran dana dari APBN karena pemerintah pusat telah mengeluarkan Perpres terkait pembangunan Wisma Negara.
"Menteri PU (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) akan memberi `back up` (dukungan) secara maksimal termasuk untuk pembangunan Wisma Negara, tinggal bagaimana membangun nomenklatur Wisma Negara agar betul-betul menjadi tupoksi ke-PU-an," kata Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo seusai mendampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat Basuki Hadi Muljono mengunjungi kawasan CPI di Makassar, Senin.
Menurut Syahrul, pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pembangunan kawasan ini telah dianggarkan dalam APBN, namun terkendala oleh tarik-menarik tupoksi.
"Sekarang kita tinggal menunggu Keppres yang mengubah tupoksi pembangunan Wisma Negara dari Setneg ke Kementerian PUPR. Jika sudah berada di bawah Kementerian PUPR, kemajuannya kita harapkan lebih cepat," kata gubernur.
Gubernur memaparkan bahwa nantinya kawasan CPI ini akan memiliki ruang terbuka hijau dengan persentase hingga 60 persen dari luas total kawasan. Kawasan ini juga akan dilengkapi masjid yang dirancang menjadi masjid terbesar di Sulsel dengan arsitektur unik yang mampu menjadikan masjid tersebut sebagai "landmark" kota ini.
Sementara itu Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Sulsel A. Bakti Haruni mengatakan untuk tahun ini pembangunan Wisma Negara di kawasan CPI ini belum mendapat sentuhan dari APBN.
Saat ini, kata dia, Pemprov Sulsel menggandeng pihak swasta untuk membangun Wisma Negara yang menelan anggaran hingga Rp400 miliar.
"Untuk tahap pertama Pemprov Sulsel menggunakan anggaran sebesar Rp60 miliar dari APBD untuk pembangunan Wisma Negara ini," jelasnya.
Senada dengan gubernur, Bakti optimistis tahun depan proyek ini akan mendapat kucuran dana dari APBN karena pemerintah pusat telah mengeluarkan Perpres terkait pembangunan Wisma Negara.