Makassar (ANTARA Sulsel) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyosialisasikan pemilihan kepala daerah (Pilkada) berintegritas, menyusul akan dilaksanakan pilkada serentak di 11 kabupaten di Sulawesi Selatan.
"Kami berkunjung dalam rangka sosialisasi Pilkada Berintegritas. Kita koordinasi awal dengan KPU serta Bawaslu," ujar Deputi Pencegahan KPK Guntur Kusmeyano saat menggelar sosialisasi bersama KPU, Bawaslu dan Panwaslu 11 daerah di Makassar, Kamis.
Dia mengatakan, KPK tidak akan masuk dalam permasalahan yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan pemilihan kepala daerah serta persoalan teknis lainnya seperti penganggaran.
Meskipun dalam sosialisasi itu, hampir seluruh penyelenggara pemilu dalam hal ini Panitia Pengawas (Panwas) di 11 kabupaten mengeluhkan mengenai kurang besarnya dukungan pemerintah daerah dalam hal membantu penganggaran.
"Kami tidak mau mencampuri yang bukan bidang kita. KPK tidak masuk dalam teknis penganggaran seperti yang banyak dikeluhkan. Tetapi, tahapan pemilu yang sudah dijalankan dengan sebaik-baiknya agar tetap dipertahankan," katanya.
Guntur dalam kesempatan itu mengaku jika KPK menekankan pada tiga hal yang harus dibangun penyelengaranya yang berintegritas selain penyelenggara, calonnya juga harus berintegritas juga pemilihnya yang berintegritas.
"Jadi ada tiga yang menjadi sasaran kami dalam penciptaan pilkada berintegritas ini. Tiga hal yang harus dibangun penyelengaranya yang berintegritas selain penyelenggara, calonnya juga harus berintegritas juga pemilihnya yang berintegritas," sebutnya.
Lebih lanjut Guntur, dari data-data yang dimilikinya, banyak kepala daerah yang tersangkut masalah hukum yang dihasilkan dari Pilkada selama ini. Oleh karena itu pihaknya akan mengawal proses ini dari awal.
Sementara itu Komisioner Divisi Hukum KPUD Sulsel Khaerul Mannan mengapresiasi keterlibatan KPK dalam mengawal proses pilkada demi terwujudnya Pilkada Berintegritas 2015.
"KPK ada program Pilkada Berintegritas 2015 mereka mengunjungi penyelenggara Pilkada termasuk Sulawesi Selatan, jadi kita adakan pertemuan ini. Untuk mengantisipasi jangan sampai calon terkait masalah korupsi," katanya.
"Kami berkunjung dalam rangka sosialisasi Pilkada Berintegritas. Kita koordinasi awal dengan KPU serta Bawaslu," ujar Deputi Pencegahan KPK Guntur Kusmeyano saat menggelar sosialisasi bersama KPU, Bawaslu dan Panwaslu 11 daerah di Makassar, Kamis.
Dia mengatakan, KPK tidak akan masuk dalam permasalahan yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan pemilihan kepala daerah serta persoalan teknis lainnya seperti penganggaran.
Meskipun dalam sosialisasi itu, hampir seluruh penyelenggara pemilu dalam hal ini Panitia Pengawas (Panwas) di 11 kabupaten mengeluhkan mengenai kurang besarnya dukungan pemerintah daerah dalam hal membantu penganggaran.
"Kami tidak mau mencampuri yang bukan bidang kita. KPK tidak masuk dalam teknis penganggaran seperti yang banyak dikeluhkan. Tetapi, tahapan pemilu yang sudah dijalankan dengan sebaik-baiknya agar tetap dipertahankan," katanya.
Guntur dalam kesempatan itu mengaku jika KPK menekankan pada tiga hal yang harus dibangun penyelengaranya yang berintegritas selain penyelenggara, calonnya juga harus berintegritas juga pemilihnya yang berintegritas.
"Jadi ada tiga yang menjadi sasaran kami dalam penciptaan pilkada berintegritas ini. Tiga hal yang harus dibangun penyelengaranya yang berintegritas selain penyelenggara, calonnya juga harus berintegritas juga pemilihnya yang berintegritas," sebutnya.
Lebih lanjut Guntur, dari data-data yang dimilikinya, banyak kepala daerah yang tersangkut masalah hukum yang dihasilkan dari Pilkada selama ini. Oleh karena itu pihaknya akan mengawal proses ini dari awal.
Sementara itu Komisioner Divisi Hukum KPUD Sulsel Khaerul Mannan mengapresiasi keterlibatan KPK dalam mengawal proses pilkada demi terwujudnya Pilkada Berintegritas 2015.
"KPK ada program Pilkada Berintegritas 2015 mereka mengunjungi penyelenggara Pilkada termasuk Sulawesi Selatan, jadi kita adakan pertemuan ini. Untuk mengantisipasi jangan sampai calon terkait masalah korupsi," katanya.