Makassar (ANTARA Sulsel) - Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasional Demokrat (NasDem) Sulawesi Selatan diberikan waktu hingga Februari 2016 untuk merampungkan struktur kepengurusan dan perangkat partai di tingkat DPD.
"Semalam itu baru dilakukan rapat dengan semua Korda (koordinator daerah) untuk mengetahui kondisi yang terjadi di DPD," ujar Ketua DPW NasDem Sulsel Luthfi Andi Mutty di Makassar, Selasa.
Dia mengatakan, dari 24 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) ada beberapa daerah yang menjadi bahan evaluasi dari Korda, bentukan dari Bidang Organisasi, Keanggotaan, dan Kaderisasi (OKK) DPW Nasdem Sulsel.
Beberapa daerah yang dianggap tidak maksimal dipastikan struktur seperti Ketua DPD dan pengurus lainnya ke bawah juga akan berubah dan ini harus dicatat sebagai bagian dari proses verifikasi untuk persiapan jelang pemilihan umum (Pemilu) 2019.
"Hasilnya dilaporkan tadi malam, ada DPD yang sudah berjalan, ada yang memang tidak berjalan dan ini semua yang dievaluasi," katanya.
Luthfi yang juga Legislator Komisi II DPR-RI ini mengaku jika proses pergantian pucuk pimpinan ataupun pengurus lainnya di Partai Nasdem itu berbeda dengan partai lainnya.
"Di NasDem itu tidak perlu ada musyawarah untuk memilih ketua dan pengurusnya, cukup hasil evaluasi kemudian dilakukan reposisi," sebutnya.
Diketahui, berdasarkan hasil evaluasi dari DPW NasDem Sulsel, dari 24 Dewan Pimpinan Daerah Nasdem se-Sulsel, hanya 13 DPD yang dianggap aman dari reposisi, 11 DPD lainnya terancam direposisi.
Sekretaris NasDem Sulsel Syaharuddin Alrif menyebutkan setidaknya ada 13 DPD NasDem di Sulsel, yakni Selayar, Jeneponto, Makassar, Maros, Takalar, Jeneponto, Bulukumba, Bone, Wajo, Lutim, Sidrap, Pinrang, dan Barru yang aman dari reposisi kepengurusan.
Alasannya, kata Legislator DPRD Sulsel itu, 13 DPD ini mampu memenuhi target Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Nasdem untuk melakukan pembenahan hingga 95 persen.
"Itu hasil laporan dari masing-masing koordinator daerah. Tanggal 20 DPP akan turun melakukan evaluasi langsung," ujarnya.
"Semalam itu baru dilakukan rapat dengan semua Korda (koordinator daerah) untuk mengetahui kondisi yang terjadi di DPD," ujar Ketua DPW NasDem Sulsel Luthfi Andi Mutty di Makassar, Selasa.
Dia mengatakan, dari 24 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) ada beberapa daerah yang menjadi bahan evaluasi dari Korda, bentukan dari Bidang Organisasi, Keanggotaan, dan Kaderisasi (OKK) DPW Nasdem Sulsel.
Beberapa daerah yang dianggap tidak maksimal dipastikan struktur seperti Ketua DPD dan pengurus lainnya ke bawah juga akan berubah dan ini harus dicatat sebagai bagian dari proses verifikasi untuk persiapan jelang pemilihan umum (Pemilu) 2019.
"Hasilnya dilaporkan tadi malam, ada DPD yang sudah berjalan, ada yang memang tidak berjalan dan ini semua yang dievaluasi," katanya.
Luthfi yang juga Legislator Komisi II DPR-RI ini mengaku jika proses pergantian pucuk pimpinan ataupun pengurus lainnya di Partai Nasdem itu berbeda dengan partai lainnya.
"Di NasDem itu tidak perlu ada musyawarah untuk memilih ketua dan pengurusnya, cukup hasil evaluasi kemudian dilakukan reposisi," sebutnya.
Diketahui, berdasarkan hasil evaluasi dari DPW NasDem Sulsel, dari 24 Dewan Pimpinan Daerah Nasdem se-Sulsel, hanya 13 DPD yang dianggap aman dari reposisi, 11 DPD lainnya terancam direposisi.
Sekretaris NasDem Sulsel Syaharuddin Alrif menyebutkan setidaknya ada 13 DPD NasDem di Sulsel, yakni Selayar, Jeneponto, Makassar, Maros, Takalar, Jeneponto, Bulukumba, Bone, Wajo, Lutim, Sidrap, Pinrang, dan Barru yang aman dari reposisi kepengurusan.
Alasannya, kata Legislator DPRD Sulsel itu, 13 DPD ini mampu memenuhi target Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Nasdem untuk melakukan pembenahan hingga 95 persen.
"Itu hasil laporan dari masing-masing koordinator daerah. Tanggal 20 DPP akan turun melakukan evaluasi langsung," ujarnya.