Kupang (ANTARA Sulsel) - Direktur Rumah Sakit Umum Prof Dr WZ Johannes Kupang, Domi Mere mengatakan, pasien yang tidak memiliki identitas sekalipun dan miskin tetap diberikan pelayanan.
Pelayanan terhadap para pasien tanpa identitas dan miskin ini, dilakukan sesuai dengan kebijakan Gubernur Nusa Tenggara Timur Frans Lebu Raya, kata Domi Mere kepada Antara di Kupang, Kamis.
Dia mengemukakan hal itu, berkaitan dengan pelayanan terhadap para pasien, yang tidak memiliki identitas apa-apa dan miskin, tetapi tidak memiliki BPJS.
"Pasien, terutama dari pingiran kota, umumnya tidak memiliki identitas, apalagi BPJS karena kurang pemahaman, tetapi pak gubernur minta supaya semua diberikan pelayanan yang sama," katanya.
Artinya, semua pasien dilayani, juga termasuk pasien miskin yang tidak memiliki BPJS, misalnya Jamkesda, SKTM dan pasien Disabibilitas serta warga binaan di Lapas, bahkan yang tidak memiliki identitas apa-apa, katanya.
Mengenai pelayanan yang buruk, Domi yang baru menjabat sebagai Direktur RSU itu mengatakan,
sedang fokus membenahi sistem pelayanan.
"Fokus pada perbaikan sistem pelayanan, memperpendek waktu tunggu pasien, mengedepankan penanganan pasien lebih dulu baru administrasi mengikutinya," katanya.
Menurut dia, salah satu persoalan yang terjadi di rumah sakit selama ini adalah para petugas selalu mendahulukan administrasi baru melayani pasien.
"Sekarang kita balik. Kalau pasien datang, terutama gawat darurat, harus diberikan pelayanan terlebih dahulu. Setelah itu baru urus administrasi," katanya.
Apalagi pasien tidak mungkin melarikan diri untuk menghindari penyelesaian administrasi, kata mantan Sekda Kabupaten Ende ini.
Pelayanan terhadap para pasien tanpa identitas dan miskin ini, dilakukan sesuai dengan kebijakan Gubernur Nusa Tenggara Timur Frans Lebu Raya, kata Domi Mere kepada Antara di Kupang, Kamis.
Dia mengemukakan hal itu, berkaitan dengan pelayanan terhadap para pasien, yang tidak memiliki identitas apa-apa dan miskin, tetapi tidak memiliki BPJS.
"Pasien, terutama dari pingiran kota, umumnya tidak memiliki identitas, apalagi BPJS karena kurang pemahaman, tetapi pak gubernur minta supaya semua diberikan pelayanan yang sama," katanya.
Artinya, semua pasien dilayani, juga termasuk pasien miskin yang tidak memiliki BPJS, misalnya Jamkesda, SKTM dan pasien Disabibilitas serta warga binaan di Lapas, bahkan yang tidak memiliki identitas apa-apa, katanya.
Mengenai pelayanan yang buruk, Domi yang baru menjabat sebagai Direktur RSU itu mengatakan,
sedang fokus membenahi sistem pelayanan.
"Fokus pada perbaikan sistem pelayanan, memperpendek waktu tunggu pasien, mengedepankan penanganan pasien lebih dulu baru administrasi mengikutinya," katanya.
Menurut dia, salah satu persoalan yang terjadi di rumah sakit selama ini adalah para petugas selalu mendahulukan administrasi baru melayani pasien.
"Sekarang kita balik. Kalau pasien datang, terutama gawat darurat, harus diberikan pelayanan terlebih dahulu. Setelah itu baru urus administrasi," katanya.
Apalagi pasien tidak mungkin melarikan diri untuk menghindari penyelesaian administrasi, kata mantan Sekda Kabupaten Ende ini.