Makassar (ANTARA Sulsel) - Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto yang menghadiri workshop nasional di Jakarta memaparkan program 18 Revolusi Pendidikan yang dijalankannya saat ini.
"Jadi 18 Revolusi Pendidikan yang sedang kita jalankan ini salah satunya fokus pada semua anak bisa sekolah, semua sekolah harus adiwiyata," ujarnya di Jakarta, Senin.
Danny Pomanto -- sapaan akrabnya dalam Workshop Nasional yang bertema Mewujudkan Pendidikan Gratis Berkualitas di Indonesia : Tantangan dan Peluang Memperkuat Desentralisasi itu mengatakan, pendidikan berkualitas merupakan pondasi utama bagi kemajuan sebuah daerah.
Karenanya, prioritas peningkatan mutu pendidikan baik sarana prasarana maupun sumber daya manusia (SDM) pendidikan merupakan hal mutlak dilakukan Pemkot Makassar.
"Masa depan kota terletak pada anak-anak yang saat ini tengah menempuh pendidikan. Revolusi pendidikan yang digagas ini merupakan tonggak pencerahan dunia pendidikan kota Makassar yang bermuara pada kualitas sumber daya manusia yang unggul," katanya.
Ia menyebutkan jika kelak nanti, dari Makassar akan lahir dunia pendidikan yang revolusioner dengan inplementasi 18 poin tersebut.
Danny lebih lanjut menjelaskan, pendidikan gratis memiliki efek negatif dalam definisi bahasa "gratis" disebabkan banyaknya orangtua yang terbilang mampu untuk menyekolahkan anaknya di swasta namun tetap menyekolahkan anaknya ke sekolah negeri yang berkualitas demi mengejar pendidikan gratis.
"Akibatnya banyak jumlah bangku sekolah yang harus diadakan dan akhirnya perlu penambahan biaya dengan dasar penerbitan iuran komite," lanjutnya.
Untuk itu, Pemkot Makassar telah melakukan upaya mengganti iuran komite tersebut dengan sumbangan sukarela pendidikan berkualitas (SSPB) yang tidak hanya melibatkan orang tua murid, namun juga pelibatan alumni sekolah yang dimaksud.
Ini juga masih dibarengi dengan beberapa revolusi pendidikan yang Pemkot terapkan mulai dari uji publik lelang kepala sekolah, pelantikan kepala sekolah di Tempat Pembuangan Akhir, hingga mengganti Kepala Dinas Pendidikan dan mengeluarkan 18 poin revolusi pendidikan demi menguatkan pendidikan nasional.
Adapun 18 Revolusi Pendidikan Wali Kota Makassar yakni, semua anak bisa sekolah, semua adiwiyata, semua bebas nafza, sekolah sembilan tahun, 100 sekolah bintang lima.
Kemudian satu sekolah satu Smart Library, satu sekolah dua guru inovator, satu sekolah lima super student dan satu sekolah dua smart class, satu sekolah satu super inovasi.
Selanjutnya, satu sekolah lima gang debat, satu anak satu tari, satu anak satu bakat, satu anak satu olah raga, satu anak tiga tanaman, festival bakat, olimpiade sekolah dan liga debat.
"Jadi 18 Revolusi Pendidikan yang sedang kita jalankan ini salah satunya fokus pada semua anak bisa sekolah, semua sekolah harus adiwiyata," ujarnya di Jakarta, Senin.
Danny Pomanto -- sapaan akrabnya dalam Workshop Nasional yang bertema Mewujudkan Pendidikan Gratis Berkualitas di Indonesia : Tantangan dan Peluang Memperkuat Desentralisasi itu mengatakan, pendidikan berkualitas merupakan pondasi utama bagi kemajuan sebuah daerah.
Karenanya, prioritas peningkatan mutu pendidikan baik sarana prasarana maupun sumber daya manusia (SDM) pendidikan merupakan hal mutlak dilakukan Pemkot Makassar.
"Masa depan kota terletak pada anak-anak yang saat ini tengah menempuh pendidikan. Revolusi pendidikan yang digagas ini merupakan tonggak pencerahan dunia pendidikan kota Makassar yang bermuara pada kualitas sumber daya manusia yang unggul," katanya.
Ia menyebutkan jika kelak nanti, dari Makassar akan lahir dunia pendidikan yang revolusioner dengan inplementasi 18 poin tersebut.
Danny lebih lanjut menjelaskan, pendidikan gratis memiliki efek negatif dalam definisi bahasa "gratis" disebabkan banyaknya orangtua yang terbilang mampu untuk menyekolahkan anaknya di swasta namun tetap menyekolahkan anaknya ke sekolah negeri yang berkualitas demi mengejar pendidikan gratis.
"Akibatnya banyak jumlah bangku sekolah yang harus diadakan dan akhirnya perlu penambahan biaya dengan dasar penerbitan iuran komite," lanjutnya.
Untuk itu, Pemkot Makassar telah melakukan upaya mengganti iuran komite tersebut dengan sumbangan sukarela pendidikan berkualitas (SSPB) yang tidak hanya melibatkan orang tua murid, namun juga pelibatan alumni sekolah yang dimaksud.
Ini juga masih dibarengi dengan beberapa revolusi pendidikan yang Pemkot terapkan mulai dari uji publik lelang kepala sekolah, pelantikan kepala sekolah di Tempat Pembuangan Akhir, hingga mengganti Kepala Dinas Pendidikan dan mengeluarkan 18 poin revolusi pendidikan demi menguatkan pendidikan nasional.
Adapun 18 Revolusi Pendidikan Wali Kota Makassar yakni, semua anak bisa sekolah, semua adiwiyata, semua bebas nafza, sekolah sembilan tahun, 100 sekolah bintang lima.
Kemudian satu sekolah satu Smart Library, satu sekolah dua guru inovator, satu sekolah lima super student dan satu sekolah dua smart class, satu sekolah satu super inovasi.
Selanjutnya, satu sekolah lima gang debat, satu anak satu tari, satu anak satu bakat, satu anak satu olah raga, satu anak tiga tanaman, festival bakat, olimpiade sekolah dan liga debat.