Makassar (ANTARA Sulsel) - Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Syahrul Yasin Limpo melantik Irman Yasin Limpo menjabat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel.
"Kita berharap Irman bisa membangun pendidikan yang lebih luas di Sulsel, apalagi tantangan yang dihadapi Kepala Dinas Pendidikan Sulsel ke depan akan semakin berat," kata Syahrul dalam sambutannya usai melantik Irman di Makassar, Senin.
Syahrul mengatakan dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, masalah guru dan pendidikan adalah sesuatu yang sangat berat.
"Setelah semua SMA menjadi kewenangan provinsi, membutuhkan tenaga, pikiran dan sistem. Pendidikan setelah ditarik ke provinsi harus semakin baik," lanjutnya.
Sementara Irman Yasin Limpo usai dilantik, mengatakan, pihaknya akan mengutamakan prinsip-prinsip leadership aparatur.
Untuk rencana aksi yang akan dilakukan, kata adik kandung gubernur ini, pihaknya akan melihat dulu seperti apa RPJM yang akan disesuaikan dengan RKPD.
"Yang paling penting adalah sesuai dengan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional," imbuhnya.
Pihaknya juga akan mengedepankan pendidikan budi pekerti, kemudian pengayaan keilmuan dan orientasi terhadap pasar.
"Kita berharap ada kerja sama yang baik karena pendidikan ini adalah urusan negara dan urusan pemerintah, bukan internal tapi eksternal pemerintahan," pungkasnya.
"Kita berharap Irman bisa membangun pendidikan yang lebih luas di Sulsel, apalagi tantangan yang dihadapi Kepala Dinas Pendidikan Sulsel ke depan akan semakin berat," kata Syahrul dalam sambutannya usai melantik Irman di Makassar, Senin.
Syahrul mengatakan dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, masalah guru dan pendidikan adalah sesuatu yang sangat berat.
"Setelah semua SMA menjadi kewenangan provinsi, membutuhkan tenaga, pikiran dan sistem. Pendidikan setelah ditarik ke provinsi harus semakin baik," lanjutnya.
Sementara Irman Yasin Limpo usai dilantik, mengatakan, pihaknya akan mengutamakan prinsip-prinsip leadership aparatur.
Untuk rencana aksi yang akan dilakukan, kata adik kandung gubernur ini, pihaknya akan melihat dulu seperti apa RPJM yang akan disesuaikan dengan RKPD.
"Yang paling penting adalah sesuai dengan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional," imbuhnya.
Pihaknya juga akan mengedepankan pendidikan budi pekerti, kemudian pengayaan keilmuan dan orientasi terhadap pasar.
"Kita berharap ada kerja sama yang baik karena pendidikan ini adalah urusan negara dan urusan pemerintah, bukan internal tapi eksternal pemerintahan," pungkasnya.