Makassar (ANTARA Sulsel) - Atlet atau kontingen Peparnas Sulawesi Selatan menggelar aksi damai menolak perlakuan diskriminasi pemprov dan Komite Olaraga Nasional Indonesia (KONI) Sulsel terkait pelaksanaan Pekan Paralympic Nasional (Peparnas) XV, di Jawa Barat, Oktober 2016.
Ketua National Paralympic Committe (NPC) Sulsel, Muh Sonny Sandra mengatakan, demonstrasi berupa aksi damai yang dilakukan para atlet Peparnas ini untuk menggugat perlakuan pemerintah provinsi dan KONI Sulsel terhadap para atletnya yang seolah keberadaannya hanya dipandang sebelah mata.
"Baik PON dan peparnasitu satu even yang sama, dimana setiap atlet dituntut untuk mengharumkan nama daerah (Sulsel). Untuk itu, kami menuntut agar pihak pemerintah dan KONI Sulsel juga bisa menyetarakan perberlakuan baik pada atlet PON ataupun peparnas Sulsel," katanya.
Dalam aksi tersebut, para pendemo yang berasal dari pelatih dan atlet Peparnas memajang spanduk dengan berbagai tulisan kritik dan aspirasi seperti "PON Diantar, Peparnas Terlantar" atau Stop Diskriminasi serta "PON difasilitasi, Peparnas didiskriminasi".
Untuk pelaksanaan demo ini sendiri memang sengaja dilakukan hari ini bertepatan dengan acara pelepasan atlet PON Sulsel yang dilaksanakan di Rumah Jawaban Gubernur Sulawesi Selatan.
Ia menjelaskan, pelaksanaan PON dan Peparnas memang tidak bisa dipisahkan. Maka dari itu, tagline dari Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat dalam setiap promosinya selalu diikutkan dan menyatu.
Artinya, ini bisa diartikan bahwa keberadaan atlet Peparnas seharusnya mendapat perlakukan yang sama dengan atlet yang normal dan tampil di pekan Olahraga Nasional (PON) XIX, September 2016.
Kesetaraan yang menjadi tuntutan atlet paralimpik ini diantaranya dari hal fasilitas, pelatihan, pembinan, persiapan dan tentu yang paling penting yakni anggaran untuk menghadapi Peparnas 2016.
"Pihak terkait (Pemprov dan KONI Sulsel) juga tidak transparan dalam hal anggaran. Kita hanya dicairkan, lalu diminta kau ambil sekian dan nanti akan menyusul (anggaran)," ujarnya.
Ketua National Paralympic Committe (NPC) Sulsel, Muh Sonny Sandra mengatakan, demonstrasi berupa aksi damai yang dilakukan para atlet Peparnas ini untuk menggugat perlakuan pemerintah provinsi dan KONI Sulsel terhadap para atletnya yang seolah keberadaannya hanya dipandang sebelah mata.
"Baik PON dan peparnasitu satu even yang sama, dimana setiap atlet dituntut untuk mengharumkan nama daerah (Sulsel). Untuk itu, kami menuntut agar pihak pemerintah dan KONI Sulsel juga bisa menyetarakan perberlakuan baik pada atlet PON ataupun peparnas Sulsel," katanya.
Dalam aksi tersebut, para pendemo yang berasal dari pelatih dan atlet Peparnas memajang spanduk dengan berbagai tulisan kritik dan aspirasi seperti "PON Diantar, Peparnas Terlantar" atau Stop Diskriminasi serta "PON difasilitasi, Peparnas didiskriminasi".
Untuk pelaksanaan demo ini sendiri memang sengaja dilakukan hari ini bertepatan dengan acara pelepasan atlet PON Sulsel yang dilaksanakan di Rumah Jawaban Gubernur Sulawesi Selatan.
Ia menjelaskan, pelaksanaan PON dan Peparnas memang tidak bisa dipisahkan. Maka dari itu, tagline dari Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat dalam setiap promosinya selalu diikutkan dan menyatu.
Artinya, ini bisa diartikan bahwa keberadaan atlet Peparnas seharusnya mendapat perlakukan yang sama dengan atlet yang normal dan tampil di pekan Olahraga Nasional (PON) XIX, September 2016.
Kesetaraan yang menjadi tuntutan atlet paralimpik ini diantaranya dari hal fasilitas, pelatihan, pembinan, persiapan dan tentu yang paling penting yakni anggaran untuk menghadapi Peparnas 2016.
"Pihak terkait (Pemprov dan KONI Sulsel) juga tidak transparan dalam hal anggaran. Kita hanya dicairkan, lalu diminta kau ambil sekian dan nanti akan menyusul (anggaran)," ujarnya.