Makassar (ANTARA Sulsel) - Kantor Ketahanan Pangan Makassar memberikan pelatihan bagi para pelaku industri rumah tangga maupun kelompok masyarakat untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan pangan impor.
"Sebenarnya negara kita ini adalah negara agraris yang sumber daya alamnya melimpah, tinggal manusianya apakah mampu mengoptimalkannya atau sebaliknya," ujar Kepala Kantor Ketahanan Pangan Makassar Sri Sulsilawati di Makassar, Rabu.
Dalam pelatihan teknis penganekaragaman pangan berbahan baku lokal yang diperkenalkan itu antara lain umbi-umbian, jagung, singkong maupun lainnya.
Sri Sulsilawati mengaku selama ini masyarakat pada umumnya sejak kecil hingga lanjut usia terbiasa dengan makanan yang berbahan dasar karbohidrat seperti beras maupun makanan lainnya.
"Kita ini dari lahir sudah dibiasakan makan-makanan yang berkarbohidrat tinggi dan kalau tidak makan nasi itu kurang lengkap. Di sini kami secara perlahan memperkenalkan kepada masyarakat makanan lainnya yang tanpa karbohidrat," katanya.
Ia menyebutkan, makanan tanpa karbohidrat seperti umbi-umbian, jagung, tepung, sagu dan lainnya juga memiliki kandungan gizi seimbang serta protein yang bermanfaat bagi tubuh.
Karena itu, sinergitas antara pemerintah dan kelompok masyarakat maupun industri rumah tangga dalam mewujudkan penyediaan pangan yang aman dan layak konsumsi bagi masyarakat menjadi penting demi kemandirian pangan yang berkelanjutan.
"Jika ini sudah mampu diolah dengan baik oleh masyarakat dan menjadi alternatif dalam konsumsi kita, maka secara otomatis tingkat konsumsi untuk beras yang berkarbohidrat itu pasti akan mengalami penurunan karena sudah banyaknya alternatif," katanya.
Dia menyebutkan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan memberi arahan untuk memenuhi pola konsumsi pangan yang beragam dan bergizi, seimbang dan aman.
Selain itu, mengembangkan usaha pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat antara lain melalui penetapan kaidah penganekaragaman pangan, pengoptimalan pangan lokal, pengembangan teknologi dan sistem insentif bagi usaha pengolahan pangan lokal maupun pengenalan jenisnya.
Menurut Sri, salah satu faktor penting yang menyebabkan belum maksimalnya pencapaian gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) adalah masih terbatasnya kebijakan dan peraturan yang berhubungan dengan proses internalisasi pola konsumsi pangan masyarakat.
"Sama halnya yang dikampanyekan oleh Pak Menteri Pertanian Amran Sulaiman yang mengatakan protein itu ada di mana-mana. Itu memang betul dan gizi seimbang juga ada di mana-mana dan inilah yang akan kita maksimalkan," katanya.
"Sebenarnya negara kita ini adalah negara agraris yang sumber daya alamnya melimpah, tinggal manusianya apakah mampu mengoptimalkannya atau sebaliknya," ujar Kepala Kantor Ketahanan Pangan Makassar Sri Sulsilawati di Makassar, Rabu.
Dalam pelatihan teknis penganekaragaman pangan berbahan baku lokal yang diperkenalkan itu antara lain umbi-umbian, jagung, singkong maupun lainnya.
Sri Sulsilawati mengaku selama ini masyarakat pada umumnya sejak kecil hingga lanjut usia terbiasa dengan makanan yang berbahan dasar karbohidrat seperti beras maupun makanan lainnya.
"Kita ini dari lahir sudah dibiasakan makan-makanan yang berkarbohidrat tinggi dan kalau tidak makan nasi itu kurang lengkap. Di sini kami secara perlahan memperkenalkan kepada masyarakat makanan lainnya yang tanpa karbohidrat," katanya.
Ia menyebutkan, makanan tanpa karbohidrat seperti umbi-umbian, jagung, tepung, sagu dan lainnya juga memiliki kandungan gizi seimbang serta protein yang bermanfaat bagi tubuh.
Karena itu, sinergitas antara pemerintah dan kelompok masyarakat maupun industri rumah tangga dalam mewujudkan penyediaan pangan yang aman dan layak konsumsi bagi masyarakat menjadi penting demi kemandirian pangan yang berkelanjutan.
"Jika ini sudah mampu diolah dengan baik oleh masyarakat dan menjadi alternatif dalam konsumsi kita, maka secara otomatis tingkat konsumsi untuk beras yang berkarbohidrat itu pasti akan mengalami penurunan karena sudah banyaknya alternatif," katanya.
Dia menyebutkan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan memberi arahan untuk memenuhi pola konsumsi pangan yang beragam dan bergizi, seimbang dan aman.
Selain itu, mengembangkan usaha pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat antara lain melalui penetapan kaidah penganekaragaman pangan, pengoptimalan pangan lokal, pengembangan teknologi dan sistem insentif bagi usaha pengolahan pangan lokal maupun pengenalan jenisnya.
Menurut Sri, salah satu faktor penting yang menyebabkan belum maksimalnya pencapaian gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) adalah masih terbatasnya kebijakan dan peraturan yang berhubungan dengan proses internalisasi pola konsumsi pangan masyarakat.
"Sama halnya yang dikampanyekan oleh Pak Menteri Pertanian Amran Sulaiman yang mengatakan protein itu ada di mana-mana. Itu memang betul dan gizi seimbang juga ada di mana-mana dan inilah yang akan kita maksimalkan," katanya.