Makassar (ANTARA Sulsel) - Pemerintah Kota Makassar bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sulawesi Selatan meneken nota kesepahaman (MoU) tentang Program Pengembangan Elektronifikasi Transaksi Pembayaran Pemerintah dan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT).
Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto dalam penandatanganan itu di ruangannya, Selasa, mengatakan, gerakan nasional non tunai adalah salah satu program pemerintah dan perbankan dalam mendapatkan kemudahan bagi penggunanya.
"Pemerintah kota telah memulai gerakan non tunai melalui program Sombere dan Smart City, salah satunya dengan peluncuran Smart Card yang dapat berfungsi sebagai kartu identitas sekaligus untuk transaksi keuangan," ujarnya.
Ia menyebutkan, kerja sama ini dimaksudkan sebagai dasar untuk menciptakan sinergi dan kordinasi bagi kedua lembaga tersebut dalam melaksanakan program pengembangan elektronifikasi transaksi pembayaran dan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan.
Bentuk pengembangan kerja sama antara Pemkot Makassar dan Perwakilan BI Sulsel dengan dijalankan dengan fasilitasi implementasi model bisnis yang efektif untuk layanan pembayaran non tunai.
Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Wiwiek Sisto Widayat mengatakan, GNNT ditujukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penggunaan instrumen non tunai ini.
"Jadi GNNT ditujukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penggunaan instrumen non tunai, sehingga berangsur-angsur terbentuk suatu komunitas atau masyarakat yang lebih menggunakan instrumen non tunai khususnya dalam melakukan transaksi atas kegiatan ekonominya," katanya.
Sebagai bentuk komitmen atas perluasan penggunaan instrumen non tunai, pihaknya akan menjadikan GNNT sebagai gerakan tahunan yang didukung dengan berbagai kegiatan-kegiatan.
Langkah yang ditempuhnya sebagai bagian untuk mendorong meningkatkan pemahaman masyarakat akan penggunaan instrumen non tunai dalam melakukan transaksi pembayaran.
Hadir dalam penandatangan MoU diantaranya Kepala Grup Sistem Pembayaran BI Susanna, Kepala Dinas Pendapatan Daerah Makassar Irwan Rusfiadi Adnan, Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Makassar Ismail Hajiali, dan sejumlah wakil pimpinan perbankan di Makassar.
Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto dalam penandatanganan itu di ruangannya, Selasa, mengatakan, gerakan nasional non tunai adalah salah satu program pemerintah dan perbankan dalam mendapatkan kemudahan bagi penggunanya.
"Pemerintah kota telah memulai gerakan non tunai melalui program Sombere dan Smart City, salah satunya dengan peluncuran Smart Card yang dapat berfungsi sebagai kartu identitas sekaligus untuk transaksi keuangan," ujarnya.
Ia menyebutkan, kerja sama ini dimaksudkan sebagai dasar untuk menciptakan sinergi dan kordinasi bagi kedua lembaga tersebut dalam melaksanakan program pengembangan elektronifikasi transaksi pembayaran dan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan.
Bentuk pengembangan kerja sama antara Pemkot Makassar dan Perwakilan BI Sulsel dengan dijalankan dengan fasilitasi implementasi model bisnis yang efektif untuk layanan pembayaran non tunai.
Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Wiwiek Sisto Widayat mengatakan, GNNT ditujukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penggunaan instrumen non tunai ini.
"Jadi GNNT ditujukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penggunaan instrumen non tunai, sehingga berangsur-angsur terbentuk suatu komunitas atau masyarakat yang lebih menggunakan instrumen non tunai khususnya dalam melakukan transaksi atas kegiatan ekonominya," katanya.
Sebagai bentuk komitmen atas perluasan penggunaan instrumen non tunai, pihaknya akan menjadikan GNNT sebagai gerakan tahunan yang didukung dengan berbagai kegiatan-kegiatan.
Langkah yang ditempuhnya sebagai bagian untuk mendorong meningkatkan pemahaman masyarakat akan penggunaan instrumen non tunai dalam melakukan transaksi pembayaran.
Hadir dalam penandatangan MoU diantaranya Kepala Grup Sistem Pembayaran BI Susanna, Kepala Dinas Pendapatan Daerah Makassar Irwan Rusfiadi Adnan, Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Makassar Ismail Hajiali, dan sejumlah wakil pimpinan perbankan di Makassar.